PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA,

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

3. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

4. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

5. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

6. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

7. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

8. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

9. Sarana . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

2. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan

pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

(3) Tanggung . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

(1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan

kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.

(2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan

kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

(3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi

pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemerintah menyediakan prasarana dan sarana

kepemudaan tingkat nasional.

(2) Pemerintah daerah provinsi menyediakan prasarana

dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.

(3) Pemerintah . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan

prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

(1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh gubernur.

(3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan

oleh bupati/walikota.

(1) Menteri dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya berwenang:

• menetapkan rencana strategis nasional mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
• menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan kebijakan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara nasional;
• menetapkan syarat dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan
• melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat

pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya mengoordinasikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya.

Gubernur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

• menetapkan rencana strategis provinsi mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;

• melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan provinsi mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan tingkat provinsi;

• menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi; dan

• melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.

Pasal 10 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

• menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
• melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
• menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
• melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Pasal 9 huruf d, dan Pasal 10 huruf d dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah mencantumkan perencanaan

pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:

• Rencana . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
• Rencana Pembangunan Tahunan Nasional.

(2) Pemerintah daerah provinsi, dengan berpedoman

pada perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
• Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan

berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; dan
• Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 13 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan

rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Rencana strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

(5) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan

rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah.

Pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan:

• inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;

• inventarisasi . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

• inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;

• pengkajian; dan

• penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

Bagian Kesatu

Umum

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.

(1) Pemerintah melakukan pemetaan potensi nasional

dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

(2) Pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi

daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Bagian Kedua . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan

Kewirausahaan Pemuda

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

• pelatihan;

• pemagangan;

• pembimbingan;

• pendampingan;

• kemitraan;

• promosi; dan/atau

• bantuan akses permodalan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

• penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;

• pengembangan kurikulum;

• pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;

• penyediaan prasarana dan sarana; dan

• penyediaan pendanaan.

Pasal 21 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.

(2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• pengembangan sumber daya manusia;

• pemberian bantuan manajemen;

• pengalihan teknologi dan dukungan teknis;

• perluasan akses pasar;

• pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau

• penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f melalui:

• penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

• pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;

• sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;

• pengembangan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

• pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau

• gelar karya atau demonstrasi produk.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf g dengan membentuk lembaga

permodalan kewirausahaan pemuda.

(2) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan

pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dilakukan secara terkoordinasi dengan

Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 26 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelaku usaha dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 melalui penyelenggaraan program tanggung

jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20,

Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan

Peraturan Menteri.

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan

untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 29 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui:

• pelatihan;

• pendampingan; dan/atau

• forum kepemimpinan pemuda.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

• penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;

• pengembangan kurikulum;

• penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

• penyediaan pendanaan.

(2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

• penyediaan tenaga;

• pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;

• penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

• penyediaan pendanaan.

Pasal 32 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, difasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing- masing melalui:

• studi pengembangan kepeloporan pemuda;

• konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;

• aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;

• seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;

• penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

• penyediaan pendanaan.

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dan Pasal 33 dilakukan secara terkoordinasi

dengan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 35 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelaku usaha memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,

Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Prasarana kepemudaan terdiri atas:

• sentra pemberdayaan pemuda;
• koperasi pemuda;
• pondok pemuda;
• gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
• pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
• prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.

(2) Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan

perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Kedua

Penyediaan

(1) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing- masing kegiatan yang meliputi:

• penyadaran pemuda;

• pemberdayaan pemuda; dan

• pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

(2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang cacat.

Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat

menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan

sarana kepemudaan oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.

(4) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat yang

menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah, pemerintah

daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

• pemanfaatan;
• pemeliharaan; dan
• pengawasan.

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.

(2) Pemanfaatan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.

(3) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

Pemanfaaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

(1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:

• tenaga pemelihara yang kompeten;
• kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
• dukungan pendanaan.

(1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Organisasi . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat

berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(3) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:

• pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan

• pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan

prasarana dan sarana kepemudaan tingkat nasional.

(2) Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan

prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.

(3) Bupati/walikota bertanggungjawab atas pengawasan

prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

(1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat

melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara menyampaikan:

• pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
• laporan dan/atau pengaduan; kepada instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 49 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

(1) Sumber pendanaan bagi kegiatan pengembangan

kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pendanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2011

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2011

,

ttd.

www.djpp.kemenkumham.go.id