Pasal 46

(1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Organisasi . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat

berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(3) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:

• pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan

• pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.