PP
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA,
Pasal 47
BAB 6 — PENYEDIAAN PRASARANA DAN
(1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan
prasarana dan sarana kepemudaan tingkat nasional.
(2) Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan
prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.
(3) Bupati/walikota bertanggungjawab atas pengawasan
prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.