SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

2. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

3. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

4. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II . . .

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk LPKP.

(2) LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna

mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

(3) LPKP berkedudukan di Ibukota Negara Republik

Indonesia.

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, LPKP mempunyai tugas:

• menyusun rencana dan program kegiatan;
• melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
• melakukan pendataan sumber dana permodalan;
• memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
• melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
• menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
• mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
• melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
• melaksanakan monitoring dan evaluasi.

(2) LPKP . . .

(2) LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai

Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

Susunan organisasi LPKP terdiri atas:

• pengarah; dan
• pelaksana.

Susunan personalia pengarah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a terdiri atas:

• Pembina : Presiden;
• Ketua : Wakil Presiden;
• Sekretaris merangkap : Menteri Pemuda dan anggota Olahraga;
• Anggota : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Menteri Perdagangan;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Kehutanan;

6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Kelautan dan Perikanan;

9. Menteri Agama;

10. Menteri Sosial;

11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

13. Menteri . . .

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
3. Menteri Riset dan Teknologi.

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b secara ex-officio dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I yang membidangi urusan kewirausahaan Pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

melaksanakan tugas LPKP dengan memperhatikan arahan pengarah.

(2) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif,

pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.

(3) Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling banyak 5 (lima) orang anggota.

(4) Anggota . . .

(4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah dan profesional.

(5) Fungsi dan tugas kelompok kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pelaksana.

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP

dibantu sebuah sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kewirausahaan pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP.

(1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan

permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki proposal bisnis yang prospektif;
• memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
• belum memperoleh bantuan permodalan; dan
• persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.

(2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak

diskriminatif.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan mengenai mekanisme penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur oleh ketua pelaksana.

(1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi

persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

(2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• hibah;
• dana bergulir;
• penjaminan dan/atau subsidi bunga;
• modal ventura; dan/atau
• bentuk permodalan lainnya.

(3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk

LPKP daerah.

(1) LPKP provinsi dibentuk oleh gubernur.

(2) Personalia LPKP provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(3) Fungsi . . .

(3) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan

mekanisme kerja LPKP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

(1) LPKP kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota.

(2) Personalia LPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(3) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan

mekanisme kerja LPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP provinsi

dan LPKP kabupaten/kota berkoordinasi dengan pelaksana LPKP.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

oleh ketua pelaksana LPKP.

(1) Pengarah mengadakan rapat yang dipimpin langsung

oleh pembina dan/atau ketua pengarah LPKP untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam

rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksana . . .

(3) Pelaksana melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan

tugasnya kepada pengarah.

(4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

(1) Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali

dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam

rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dapat memberikan saran dan masukan kepada pelaksana.

(4) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pelaksana dapat mengikutsertakan LPKP provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.

(1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
• pengamatan langsung di lapangan; dan
• penerimaan informasi dari masyarakat.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

BAB VIII . . .

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

LPKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(2) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP

provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, kabupaten/kota c.q. anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan masing-masing.

Selain fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, LPKP melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2013

INDONESIA,

ttd..

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2013

,

ttd..

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

i

Wisnu Setiawan