Pasal 21

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.

(2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• pengembangan sumber daya manusia;

• pemberian bantuan manajemen;

• pengalihan teknologi dan dukungan teknis;

• perluasan akses pasar;

• pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau

• penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.