Pasal 41

(1) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah, pemerintah

daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan