Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan

rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Rencana strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

(5) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan

rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah.