Peraturan Badan Nomor 16-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Bank Perantara

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

5. Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara.

6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

7. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UNDANG-UNDANG.

8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.

Bentuk badan hukum Bank Perantara adalah perseroan terbatas.

Menurut jenisnya, Bank Perantara terdiri atas: a. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional; b. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

(1) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS. (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku: a. ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; dan b. batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum.

Pemberian izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan

b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Bagian Pertama Persetujuan Prinsip

Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS.

(1) Modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas. (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen: a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. kegiatan usaha sebagai Bank;
3. permodalan;
4. kepemilikan;
5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; dan
6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum

Syariah harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu; b. bukti setoran modal; dan c. struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.

Persyaratan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diganti dengan surat pernyataan dari LPS yang menyatakan bahwa persyaratan dokumen akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen calon Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara.

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK melakukan penilaian atas kelengkapan dokumen. (2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip.

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan oleh OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diterima secara lengkap.

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku paling lama sampai dengan persetujuan izin usaha diberikan oleh OJK.

Bank Perantara hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Pengajuan permohonan izin usaha pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam hal calon Bank Asal telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.

(1) Modal disetor untuk mendapatkan izin usaha pendirian Bank Perantara adalah sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. (2) Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara.

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen: a. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); b. susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah;

c. rencana tindak (action plan) paling sedikit meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara; d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam hal dokumen belum dipenuhi pada saat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; e. bukti kesiapan operasional; dan f. dokumen administratif yang diperlukan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris.

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha, OJK melakukan: a. penilaian atas kelengkapan dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris, serta wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah. (2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen, dan/atau mengajukan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah terdapat keputusan yang MENETAPKAN penyelamatan Bank Asal dilakukan melalui pendirian Bank Perantara.

(1) Bank Perantara yang telah mendapat izin usaha dari OJK harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha diberikan oleh OJK. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh direksi Bank Perantara kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. (3) Berdasarkan permintaan LPS, OJK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada waktu yang sama.

Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara pada waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c, serta Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.

Pemberian persetujuan atas permohonan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan oleh OJK berupa: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha, yang diterbitkan secara bersamaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, OJK melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 18, dan Pasal 19.

Bank Perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana Bank Asal.

Bagian Pertama Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban

(1) Bank Perantara menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) Bank Asal. (2) Dalam kondisi tertentu, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.

(1) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a: a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; dan/atau b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban selain aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. (2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b: a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal yang memiliki kriteria tertentu.

(1) Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal lain yang akan dialihkan kepada Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha, Bank Perantara paling sedikit harus menyampaikan perubahan: a. rencana bisnis; b. rencana tindak (action plan) paling sedikit meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Perantara; dan c. rencana kebutuhan modal, kepada OJK paling lama 5 (lima) hari sebelum peralihan dilakukan. (2) Dalam hal diperlukan peningkatan modal sebagai akibat penambahan pengalihan aset dari Bank Asal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara harus meningkatkan permodalan terlebih dahulu paling lambat pada saat pengalihan.

OJK dapat meminta LPS untuk mengganti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas

syariah Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam hal menurut OJK anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara dimaksud dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan kompetensi akibat penambahan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban.

(1) Bank Perantara dapat menjalankan produk dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Asal. (2) Perizinan untuk menjalankan produk dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh Bank Asal demi hukum beralih kepada Bank Perantara sejak akta pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban ditandatangani.

Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum Konvensional dan/atau Bank Umum Syariah kecuali diatur lain dalam Peraturan OJK ini.

(1) Bank Perantara wajib memenuhi persyaratan modal inti sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perantara paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank Perantara memulai kegiatan usaha. (2) Dalam hal Bank Perantara tidak dapat memenuhi persyaratan modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara wajib menyesuaikan kegiatan usaha Bank sesuai dengan modal inti yang dimiliki, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank Perantara dapat melakukan pembukaan jaringan kantor baru untuk mendukung operasional Bank Perantara. (2) Pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh ketersediaan alokasi modal inti. (3) Dalam menghitung ketersediaan alokasi modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaringan kantor yang berasal dari Bank Asal tidak termasuk dalam perhitungan ketersediaan alokasi modal inti.

Bank Perantara sudah tidak lagi menjadi Bank Perantara dalam hal LPS: a. menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain; atau b. setelah mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.

(1) Dalam hal LPS melakukan penjualan saham Bank Perantara kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a: a. penjualan saham wajib memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pihak yang membeli saham Bank Perantara yang telah dijual dapat memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana pemegang saham yang memiliki Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS

sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum; dan c. dalam hal pada saat beralihnya sebagian atau seluruh kepemilikan Bank Perantara dari LPS kepada pemegang saham baru masih terdapat kewajiban keuangan yang harus dipenuhi, kewajiban keuangan harus dipenuhi oleh pemegang saham baru pada saat kepemilikan Bank Perantara beralih. (2) Pihak yang membeli saham Bank Perantara yang melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak pembelian saham Bank Perantara dari LPS.

Dalam hal LPS mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

(1) LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Perantara kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank atau pihak lain selesai dilakukan. (2) Tata cara pencabutan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank umum.

LPS membubarkan badan hukum Bank Perantara setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK.

(1) LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengalihan aset dan/atau kewajiban selesai dilakukan. (2) LPS melakukan proses likuidasi dan pembubaran badan hukum Bank Asal setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK. (3) Berdasarkan permintaan LPS, OJK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank Perantara dikecualikan dari status pengawasan sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus. (2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.

Bank Perantara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis;

b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; c. larangan pembukaan jaringan kantor; d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau e. pencantuman anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY