BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(1) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.155

(2) BPN RI dipimpin oleh seorang Kepala.

BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

• pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama di bidang pertanahan;

• pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI;

• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;

• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi;

• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

• pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;

• pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

• pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

• pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan

• penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.155 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPN RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikoordinasikan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

BPN RI terdiri atas:

• Kepala;

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;

• Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat;

• Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan;

• Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

• Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan

• Inspektorat Utama.

Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BPN RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.155

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan di lingkungan BPN RI;
• koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BPN RI;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BPN RI;
• pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dengan lembaga lain, dan hubungan masyarakat;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
• pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPN RI;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Khusus bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri

atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan

(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang survei,

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.155 6

pengukuran, dan pemetaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
• pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
• pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
• pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan;
• pembinaan teknis surveyor berlisensi;
• pelaksanaan penetapan batas, pengukuran, dan perpetaan bidang tanah; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan terdiri paling

banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Kelima Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat

(1) Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan

Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2013, No.155

masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan

Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah, pendaftaran tanah, pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah, program strategis, dan pemberdayaan masyarakat;
• pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak atas tanah;
• pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak guna ruang dan pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah;
• pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah (landreform);
• pengelolaan program strategis dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan

Masyarakat terdiri paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Keenam Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan

(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.155 8

pengaturan dan pengendalian pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan dipimpin

oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan, penataan, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah, pengendalian kebijakan pertanahan, pengelolaan tanah terlantar, pengelolaan tanah negara dan tanah kritis, serta pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian pangan berkelanjutan;

• penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah;

• penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu lainnya;

• pengelolaan tanah negara, dan tanah kritis;

• pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian pangan berkelanjutan;

• pelaksanaan pengendalian kebijakan dan program pertanahan;

• penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan terdiri paling

banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

9 2013, No.155

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

(1) Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dipimpin

oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, konsolidasi tanah, pengaturan, dan penetapan tanah instansi;
• pelaksanaan pengelolaan penilaian tanah dan konsolidasi tanah;
• pembinaan teknis Penilai Tanah;
• pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
• pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
• pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi untuk kepentingan umum dan hak atas tanah instansi; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum terdiri

paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.155 10

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan

(1) Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan

dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

• pelaksanaan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan perkara pertanahan;

• penanganan masalah, sengketa, dan perkara pertanahan secara hukum dan non hukum;

• penyelenggaraan dan pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan perkara pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya;

• penyelenggaraan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;

• pelaksanaan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pelaksanaan pengelolaan informasi strategis sengketa perkara pertanahan;

• pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2013, No.155

(1) Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan terdiri

paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Kesembilan Inspektorat Utama

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan internal BPN RI yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPN RI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN RI;

• pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;

• penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;

• pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;

• pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan

1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.155 12

(3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

kelompok jabatan fungsional auditor.

Bagian Kesepuluh Unsur Pendukung

(1) Di lingkungan BPN RI dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Pusat

sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

(1) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian

Tata Usaha.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak

3 (tiga) Subbidang.

(3) Di lingkungan Pusat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN RI di daerah,

dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/ kota.

(2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.

(3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kesebelas Jabatan Fungsional

Di lingkungan BPN RI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

13 2013, No.155

(1) Di lingkungan BPN RI dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf

Khusus.

(2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala sesuai dengan penugasan dari Kepala.

(1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

(2) Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan

Kepala yang bersangkutan.

(3) Staf Khusus apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak

diberikan pensiun atau uang pesangon.

(1) Staf Khusus dapat dijabat oleh Pegawai Negeri atau bukan Pegawai

Negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari

jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya

sebagai Staf Khusus diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai usia batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain bagi Staf Khusus

diberikan setingkat jabatan struktural eselon I.b.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus difasilitasi oleh Sekretariat

Utama.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.155 14

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPN RI maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(1) Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

15 2013, No.155

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala diberhentikan dari

jabatan organiknya selama menjadi Kepala tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala diberhentikan dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya

sebagai Kepala, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain bagi Kepala diberikan setingkat Menteri.

(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan

struktural eselon I.a.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional merupakan jabatan struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala

Kantor Pertanahan merupakan jabatan struktural eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan

jabatan struktural eselon IV.a.

(5) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural

eselon V.a.

(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(2) Pejabat eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya

setingkat, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

(3) Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan

sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan BPN RI untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.155 16

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPN RI ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah

www.djpp.kemenkumham.go.id

17 2013, No.155

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id