Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

• pelaksanaan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan perkara pertanahan;

• penanganan masalah, sengketa, dan perkara pertanahan secara hukum dan non hukum;

• penyelenggaraan dan pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan perkara pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya;

• penyelenggaraan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;

• pelaksanaan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pelaksanaan pengelolaan informasi strategis sengketa perkara pertanahan;

• pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2013, No.155