KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(1) Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh

Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri

dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian.

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur

pemimpin kementerian.

Pasal ...

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar

negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar

negeri;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

• pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar

negeri;

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di

lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia;

• pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar

negeri;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia; dan

• pengawasan ...

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar

Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;

• Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;

• Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;

• Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;

• Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;

• Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;

• Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;

• Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

• Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;

• Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan

Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; dan

• Staf Ahli Bidang Manajemen.

Bagian ...

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan Republik Indonesia;

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan Republik Indonesia;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik

Indonesia;

• koordinasi ...

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan Republik Indonesia; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam)

Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi

ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian

atau lebih sesuai kebutuhan.

(5) Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) memberikan dukungan administrasi kepada unsur

pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan Staf Ahli.

(6) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan

sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat,

arsip, kepustakaan, penyusunan peraturan perundang-

undangan, dan layanan pengadaan barang/jasa, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

(1) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik

luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan

antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri

pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan

di Asia Pasifik dan Afrika;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada

lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia

Pasifik dan Afrika;

• penyusunan ...

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral,

intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan

Afrika;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan

dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral,

intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan

Afrika;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia

Pasifik dan Afrika; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 7

(tujuh) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian ...

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip,

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa

(1) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik

luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan

antarkawasan di Amerika dan Eropa.

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri

pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan

di Amerika dan Eropa;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada

lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di

Amerika dan Eropa;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral,

intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan

dan antarkawasan di Amerika dan Eropa;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral,

intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika

dan Eropa; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal ...

(1) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 7

(tujuh) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip,

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian Kelima

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Pasal ...

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik

luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri

pada lingkup kerja sama ASEAN;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada

lingkup kerja sama ASEAN;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama

ASEAN;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama

ASEAN;

• pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN

pada tingkat nasional;

• pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama

internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN;

• pelaksanaan ...

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama

ASEAN; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6

(enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip,

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian ...

Bagian Keenam

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral dipimpin

oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri

dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral

yang meliputi politik, keamanan, ekonomi, pembangunan,

dan sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri

pada lingkup kerja sama multilateral;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada

lingkup kerja sama multilateral;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama

multilateral;

• pemberian ...

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama

multilateral;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama

Multilateral; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6

(enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip,

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat ...

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian Ketujuh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

(1) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan

perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan

luar negeri dan politik luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian

Internasional menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan

penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian

internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma

hukum dan/atau perjanjian internasional dalam

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar

negeri, serta pemberian advokasi hukum;

• pelaksanaan ...

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan dan

penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian

internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma

hukum dan/atau perjanjian internasional dalam

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar

negeri, serta pemberian advokasi hukum;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyiapan perjanjian internasional;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyiapan perjanjian internasional;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum

nasional dan perjanjian internasional, koordinasi

negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau

perjanjian internasional dalam penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri, serta

pemberian advokasi hukum;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum

dan Perjanjian Internasional; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling

banyak 6 (enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian ...

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip,

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian Kedelapan

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

(1) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi serta

penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan

kerja sama teknik.

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi

serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan

diplomatik dan kerja sama teknik;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi

serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan

diplomatik dan kerja sama teknik;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan

diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama

teknik;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi

publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan

diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama

teknik;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi

dan Diplomasi Publik; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling

banyak 6 (enam) Direktorat.

(2) Sekretariat ...

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang

menangani perencanaan, pengelolaan sistem informasi,

kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan

penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian Kesembilan

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

(1) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Pasal ...

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan

fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara

Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 36,

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik

serta perlindungan warga negara Indonesia dan badan

hukum Indonesia di luar negeri;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik

serta perlindungan warga negara Indonesia dan badan

hukum Indonesia di luar negeri;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan

fasilitas diplomatik serta perlindungan warga negara

Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan

fasilitas diplomatik serta perlindungan warga negara

Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan

fasilitas diplomatik serta perlindungan warga negara

Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;

• pelaksanaan ...

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol

dan Konsuler; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6

(enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip,

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh

Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri

dan Perwakilan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia;

• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik

Indonesia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri;

• penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan

tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan Republik Indonesia;

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal ...

(1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat

Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip,

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi

ketatausahaan, Kelompok Jabatan Fungsional Auditor,

dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional tertentu lainnya.

Bagian Kesebelas

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

(1) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

dipimpin oleh Kepala.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai

tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di

bidang luar negeri.

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri;

• pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang

luar negeri;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri;

• pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan

Pengembangan Kebijakan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri

atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat)

Pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi

perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian,

hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan

perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.

(5) Pusat ...

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Bidang, serta Subbagian yang

menangani fungsi ketatausahaan dan/atau dapat terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas

4 (empat) Subbidang dan/atau dapat terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas

Staf Ahli

(1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang

politik, hukum dan keamanan.

(2) Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada Menteri terkait dengan bidang diplomasi ekonomi.

(3) Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan

Masyarakat Indonesia di Luar Negeri mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada Menteri terkait dengan bidang sosial, budaya, dan

pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

(4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri terkait bidang hubungan

antarlembaga.

(5) Staf Ahli Bidang Manajemen mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada Menteri terkait bidang manajemen.

Bagian ...

Bagian Ketigabelas

Pusat

(1) Pada Kementerian Luar Negeri dapat dibentuk Pusat yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(3) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.

(1) Pusat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi

ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional

dan/atau paling banyak 5 (lima) Bidang.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok

Jabatan Fungsional.

Bagian Keempatbelas

Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat ditetapkan

jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB ...

(1) Unsur Pelaksana Tugas Pokok di luar negeri dan/atau

Organisasi Internasional adalah Perwakilan Republik

Indonesia.

(2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik dan

Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara

resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan

Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia

secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada

Organisasi Internasional.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perwakilan

Republik Indonesia berada di bawah koordinasi

Kementerian Luar Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwakilan Republik

Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Luar

Negeri, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal ...

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur Negara.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Luar

Negeri harus menyusun peta bisnis proses yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien

antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai

hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

politik luar negeri secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan.

Kementerian Luar Negeri wajib menyusun analisis jabatan,

peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja

terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Luar

Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal ...

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam

melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan Kementerian Luar Negeri maupun dalam

hubungan antar instansi pemerintah baik pusat, daerah dan

Perwakilan Republik Indonesia.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem

pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-

masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan

pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi

pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila

terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal ...

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan

mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan

masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara

berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi

harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi di bawahnya.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi Kementerian Luar Negeri dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 24

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi ...

Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 135 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kementerian

Luar Negeri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan/atau belum diubah dan/atau diganti

dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden

ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di

lingkungan Kementerian Luar Negeri, tetap melaksanakan

tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan

baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan

Presiden ini.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN selain melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, juga

melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEAN-

Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Kementerian Luar Negeri

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB ...

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

ketentuan mengenai Kementerian Luar Negeri yang ada

dalam:

• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135

Tahun 2014; dan

• Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2015

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

ttd.

Fadlansyah Lubis