Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian

Internasional menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan

penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian

internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma

hukum dan/atau perjanjian internasional dalam

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar

negeri, serta pemberian advokasi hukum;

• pelaksanaan ...

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan dan

penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian

internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma

hukum dan/atau perjanjian internasional dalam

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar

negeri, serta pemberian advokasi hukum;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyiapan perjanjian internasional;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyiapan perjanjian internasional;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum

nasional dan perjanjian internasional, koordinasi

negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau

perjanjian internasional dalam penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan politik luar negeri, serta

pemberian advokasi hukum;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum

dan Perjanjian Internasional; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.