Peraturan Menteri Nomor 39-permentan-sr-330-7-2015 Tahun 2015 tentang PENADAFTARAN PESTISIDA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian- bagian tanaman tidak termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan- hewan piaraan dan ternak; f. memberantas atau mencegah hama-hama air;

g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. 2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 3. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. 4. Bahan Aktif Standar adalah Bahan Aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar Bahan Aktif Pestisida. 5. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan bahan pengotor ikutan (impurities) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. 6. Bahan Teknis Asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan Bahan Aktif. 7. Bahan Teknis Olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan Bahan Teknis Asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan Formulasi, pewadahan, pengangkutan dan Penyimpanan. 8. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 9. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam bahan aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. 10. Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep Formulasi Pestisida. 11. Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu Formulasi Pestisida dan/atau cara memformulasi suatu Pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan bahan penyusun lainnya.

12. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
13. Penyimpanan adalah persediaan Pestisida di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau pada usaha- usaha pertanian.
14. Pestisida Aktif adalah Pestisida yang telah terdaftar dan memiliki izin edar untuk diedarkan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran.
15. Penggunaan adalah menggunakan Pestisida dengan atau tanpa alat.
16. Wadah adalah tempat yang terkena langsung dengan Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
17. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang Pestisida dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida.
18. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi Pestisida.
19. Sertifikat Penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas.
20. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan Pestisida.
21. Penamaan Formulasi adalah nama dagang suatu Formulasi Pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
22. Penamaan Bahan Teknis adalah nama suatu Bahan Teknis yang didaftarkan oleh pemohon.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi prasarana dan sarana pertanian.
24. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran dan perizinan, dengan tujuan untuk: a. menjamin mutu dan efektifitas Pestisida yang diedarkan; b. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat Penyimpanan, Peredaran, dan Penggunaan Pestisida; c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penggunaan Pestisida; dan d. memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, Penyimpanan, dan Peredaran Pestisida.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi bidang Penggunaan, klasifikasi, jenis izin Pestisida, syarat Pendaftaran Pestisida, tata cara Pendaftaran Pestisida, Wadah dan Label Pestisida, kewajiban petugas dan pemegang nomor pendaftaran, biaya pendaftaran dan biaya pengujian, Pestisida untuk pengujian, dan sanksi administrasi.

(1) Bidang Penggunaan Pestisida meliputi: a. pengelolaan tanaman; b. peternakan; c. perikanan; d. kehutanan; e. Penyimpanan hasil pertanian; f. permukiman, bangunan dan rumah tangga; g. karantina dan pra-pengapalan; dan h. moda transportasi. (2) Bidang Penggunaan pengelolaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman. (3) Bidang Penggunaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama pada ternak/binatang yang perlu dilindungi dan/atau kandangnya. (4) Bidang Penggunaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama-hama air pada budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut. (5) Bidang Penggunaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan. (6) Bidang Penggunaan penyimpanan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian.

(7) Bidang Penggunaan permukiman, bangunan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Pestisida untuk mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia. (8) Bidang Penggunaan karantina dan pra-pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan. (9) Bidang Penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi.

(1) Berdasarkan Bahan Aktif, Pestisida diklasifikasikan ke dalam: a. Pestisida sintetik; dan b. Pestisida alami. (2) Pestisida sintetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang berbahan aktif satu atau lebih Bahan Aktif senyawa sintetik. (3) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang berbahan aktif berupa bahan-bahan alami yang berasal dari makhluk hidup atau mineral. (4) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Pestisida biologi; b. Pestisida metabolit; dan c. Pestisida mineral. (5) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Pestisida yang berbahan aktif makhluk hidup (mikro organisme) atau virus. (6) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Pestisida yang berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup. (7) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan Pestisida yang berbahan aktif berupa bahan alami berasal dari mineral.

(1) Berdasarkan bahaya, Pestisida diklasifikasikan ke dalam: a. Pestisida dilarang; b. Pestisida dapat didaftarkan. (2) Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut: a. Formulasi Pestisida termasuk kelas Ia (sangat berbahaya sekali) dan kelas Ib (berbahaya sekali) menurut klasifikasi World Health Organization (WHO); b. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi International Agency for Research on Cancer (IARC), mutagenik dan teratogenik berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO), dan World Health Organization (WHO); c. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan d. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang masuk klasifikasi POPs (Persistent Organic Pollutants) baru berdasarkan Konvensi Stockholm. (3) Karsinogenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sifat suatu bahan yang memicu atau mendorong terjadinya kanker. (4) Mutagenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sifat bahan kimia yang mengakibatkan peningkatan terjadinya mutasi gen dalam populasi sel dan/atau organisme. (5) Teratogenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan efek toksik bahan kimia terhadap fungsi seksual, fertilitas laki-laki dan perempuan serta perkembangan janin (teratogenik). (6) Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Bahan Aktif atau Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Pestisida dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Berdasarkan lingkup Penggunaan, Pestisida diklasifikasikan ke dalam: a. Pestisida Terbatas; dan b. Pestisida untuk Penggunaan umum. (2) Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut: a. Formulasi Pestisida yang menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih; b. Formulasi Pestisida korosif terhadap kulit yang menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih; c. mempunyai LC50 inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau d. apabila digunakan dan/atau menurut praktek dalam Penggunaan Pestisida secara tunggal dan majemuk, Pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia. (3) Pestisida untuk Penggunaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Bahan Aktif Pestisida yang ditetapkan sebagai Pestisida Terbatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Bahan Tambahan Pestisida yang ditetapkan sebagai bahan tambahan yang dibatasi penggunaannya untuk bidang pengelolaan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perubahan klasifikasi Pestisida dapat dilakukan setelah memperoleh saran dan pertimbangan Komisi Pestisida. (2) Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(1) Setiap orang yang menggunakan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf a, wajib memiliki Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas. (2) Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang lulus pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi. (3) Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah negara Republik INDONESIA untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Pelatihan Penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemegang nomor pendaftaran sesuai petunjuk teknis dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi. (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Jenis izin Pestisida terdiri atas: a. izin percobaan; b. izin tetap.

(1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi dan keamanan Pestisida yang didaftarkan. (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Perpanjangan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis. (4) Pestisida yang memperoleh izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

(1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida. (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. izin tetap Pestisida; b. izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan c. izin tetap Pestisida untuk ekspor. (3) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang. (4) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diproduksi, diedarkan dan digunakan. (5) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diproduksi untuk keperluan ekspor. (6) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sertifikat oleh Direktur yang membidangi Pestisida. (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pestisida yang mendapatkan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diperluas penggunaannya khusus pada sasaran yang belum terdaftar setelah mendapatkan izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran. (2) Izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bukan untuk perluasan bidang Penggunaan dan/atau jenis Pestisida. (3) Izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.

(1) Dalam hal Penggunaan Pestisida menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup, izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dicabut.

(2) Pencabutan izin tetap atau izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dievaluasi secara ilmiah dan transparan oleh Komisi Pestisida.

(1) Permohonan Pendaftaran Pestisida dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. (2) Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan tanaman hanya dapat melakukan pendaftaran untuk Pestisida Biologi.

(1) Permohonan Pendaftaran izin Percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut: a. akta pendirian dan perubahannya; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Pestisida; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. surat keterangan domisili perusahaan; e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas penanggung jawab perusahaan; f. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; g. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek; h. surat jaminan suplai Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari Pemasok Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis (Letter of Access) bagi yang tidak memproduksi sendiri dan/atau Letter of Authorization bagi yang memproduksi sendiri; i. surat pernyataan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; j. surat izin produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (manufacturing license) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal;

k. formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi; l. sertifikat analisis (certificate of analysis/COA) dari laboratorium uji mutu; dan m. sertifikat komposisi formulasi (certificate of composition/COC) dari pembuat Formulasi/produsen asal. (2) Selain persyaratan dimaksud pada ayat (1), pemohon pendaftaran wajib memenuhi persyaratan kepemilikan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan di dalam negeri) yang dibuktikan dengan surat izin industri. (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, pemohon pendaftaran wajib bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama produksi.

(1) Permohonan pendaftaran pestisida biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; b. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek; c. pernyataan bahan aktif dan formulasi pestisida hasil produksi sendiri; d. pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. formulir pendaftaran Pestisida yang telah diisi. (2) Selain persyaratan dimaksud pada ayat (1) pemohon pendaftaran harus memenuhi persyaratan kepemilikan sarana produksi.

Instansi Pemerintah dalam melakukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan untuk pelaksanaan program pemerintah.

(1) Permohonan pendaftaran Pestisida biologi berbahan aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh izin pemasukan dari Menteri. (2) Pemberian izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bagi pemilik Formulasi yang berasal dari luar negeri, Pendaftaran Pestisida dilakukan melalui penunjukan oleh kuasa/perwakilan yang berbadan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA. (2) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.

(1) Pestisida yang dapat didaftarkan merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida dilarang dan/atau tidak mengandung Bahan Tambahan yang dilarang. (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kemurnian kadar Bahan Aktif sesuai spesifikasi dari Food and Agriculture Organization (FAO) atau World Health Organization (WHO).

(1) Untuk permohonan pendaftaran izin tetap selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan; b. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan; c. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah; d. untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda) untuk masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida; e. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan f. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang Penggunaan pengelolaan

tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan dan rodentisida. (2) 1 (satu) Bahan Aktif dapat didaftarkan paling banyak untuk 3 (tiga) Formulasi atas nama 1 (satu) pemohon pendaftaran. (3) Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan dan/atau manajemen yang sama.

(1) Pestisida yang didaftarkan harus diberi nama dagang/merek sebagai identitas dari setiap Formulasi Pestisida. (2) Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama perusahaan lain. (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. setiap Formulasi hanya diberi 1 (satu) nama dagang/merek yang terdiri atas 3 (tiga) unsur:

1. Nama dagang/merek yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama Bahan Aktif;
2. Angka yang menunjukkan kadar Bahan Aktif kecuali Pestisida biologi dan atraktan/feromon; dan 3) Kode huruf yang menunjukkan bentuk Formulasi. b. Penamaan Formulasi Pestisida yang didaftarkan harus dilampiri bukti telah dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan c. Penamaan Formulasi tidak bersifat agitatif atau bombastis, antara lain Penggunaan frasa atau kata "dahsyat", "hebat", "super", "ampuh", "paling" serta "top".

(1) Untuk mendapatkan izin Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk jenis izin percobaan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan untuk jenis izin tetap melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 ayat . (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan: a. format 3 untuk Pendaftaran Pestisida sintetik/metabolit/mineral; b. format 4 untuk Pendaftaran Pestisida biologi/atraktan/feromon/zat pengatur tumbuh tanaman; c. format 5 untuk Pendaftaran Pestisida rumah tangga dan/atau pengendalian vektor penyakit pada manusia; atau d. format 6 untuk Pendaftaran Bahan Teknis; sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menerima atau menolak. (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis. (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara online kepada pemohon disertai alasan penolakan.

(1) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dibantu oleh Komisi Pestisida melalui Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida. (2) Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertemuan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan. (3) Hasil penilaian Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida berupa saran dan/atau pertimbangan, disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai bahan untuk MEMUTUSKAN menerima, menunda, atau menolak permohonan.

(4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin percobaan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan disampaikan kepada Kepala Pusat. (5) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Menteri telah disampaikan kepada pemohon. (6) Permohonan ditunda atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direktur Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penundaan atau penolakan melalui Kepala Pusat.

(1) Pemohon yang telah diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) harus menyediakan contoh Pestisida. (2) Pengambilan contoh untuk pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengambil contoh atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (3) Contoh Pestisida yang diambil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk disegel guna keperluan uji mutu, uji toksisitas, uji antagonis, dan/atau uji efikasi. (4) Petunjuk teknis pengambilan contoh Pestisida lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Contoh Pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diserahkan kepada lembaga penguji untuk dilakukan uji mutu dengan disertai surat pengantar dari Direktur Jenderal. (2) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium uji terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat. (3) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh laboratorium penguji disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian uji mutu sesuai dengan batas toleransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah MEMUTUSKAN memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.

(5) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, selanjutnya diserahkan kepada lembaga penguji terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk dilakukan uji toksisitas, uji antagonis, uji penilaian risiko dan/atau uji efikasi. (6) Apabila hasil penilaian uji mutu contoh Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui Kepala Pusat disertai alasan penolakan.

(1) Pengujian toksisitas dan efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) wajib mengikuti metode standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Laporan hasil uji toksisitas dan uji efikasi sebagaimana dimaksud pada ayat oleh lembaga uji disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.

Laboratorium uji yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku harus memperoleh akreditasi.

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan pendaftaran izin tetap Pestisida, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida. (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, atau Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas pada rapat pleno Komisi Pestisida.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) Komisi Pestisida mengusulkan untuk menunda, menolak atau menerima permohonan pendaftaran.

(1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat disertai alasan penundaan.

(2) Pemohon harus memenuhi kelengkapan penundaan sampai 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis evaluasi pendaftaran Pestisida periode berikutnya. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis evaluasi pendaftaran Pestisida periode berikutnya, pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan dianggap ditarik kembali.

(1) Apabila hasil evaluasi Komisi Pestisida menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah menyampaikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan. (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat. (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Komisi Pestisida untuk dibahas dalam Rapat Pleno berikutnya.

(1) Apabila hasil evaluasi Komisi Pestisida menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Komisi Pestisida mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran dan izin Pestisida. (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah MEMUTUSKAN menerima atau menolak. (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pendaftaran dan izin Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal.

Tata cara penomoran izin Pestisida meliputi bidang Penggunaan, jenis Pestisida, jenis izin, tahun lahir, nomor digit pada tahun yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Ketua Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Menteri belum MEMUTUSKAN menerima atau menolak maka permohonan dianggap diterima. (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pendaftaran dan izin Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau dalam Pasal 38 ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39: a. untuk pestisida rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi atau mengimpor Pestisida sebagai Pestisida Aktif; b. Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memproduksi atau mengimpor Pestisida sebagai Pestisida Aktif.

(1) Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 dapat melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Untuk melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan melampirkan hasil pengujian efikasi terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran. (3) Untuk perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran pada tanaman padi sawah selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi hasil pengujian toksisitas lingkungan. (4) Hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidang pengelolaan tanaman dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk

masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Tata cara Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 41 secara mutatis mutandis berlaku untuk pendaftaran Bahan Teknis Pestisida dan Pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resurjensi, dan residu.

(1) Nomor pendaftaran dan izin tetap dapat beralih atau dialihkan dalam hal: a. setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan nomor pendaftaran; dan b. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi atau divestasi. (2) Pengalihan nomor pendaftaran dan izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau pengalihan yang disahkan dengan Akta Notaris. (3) Penerima pengalihan sebagai pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perjanjian tertulis dengan pemegang nomor pendaftaran sebelumnya. (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemegang Nomor Pendaftaran Baru dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran. (5) Permohonan pengajuan pengalihan nomor pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kecuali ayat (1) huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l. (6) Pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Perubahan yang menyangkut Pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan: a. nama Formulasi dan/atau nama Bahan Aktif; b. Wadah dan/atau pembungkus; c. alamat pemegang nomor pendaftaran; d. asal Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis; e. kadar pelarut;

f. kadar pengemulsi; g. kadar pembawa. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dapat disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal sama dengan produk awal. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diusulkan penetapan perubahannya.

(1) Izin tetap Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan tata cara Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Bab VI dengan dilengkapi: b. hasil uji mutu ulang Bahan Teknis Pestisida untuk setiap melakukan pendaftaran ulang; (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua organisme sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih. (3) Pengujian terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau 1 (satu) unit untuk masing-masing organisme sasaran/tujuan Penggunaan. (4) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa izin berakhir. (5) Apabila pendaftaran ulang izin tetap telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendaftaran ulang ditolak.

(1) Izin tetap pendaftaran ulang dapat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (2) Pemberian izin tetap pendaftaran ulang sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pengawasan Pestisida. (3) Formulasi pestisida yang didaftarkan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus dikemas di dalam negeri.

(1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan Pemberian izin tetap Pestisida. (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan Pemberian izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri. (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum. (4) Pestisida yang nomor dan izin pendaftaran telah berakhir atau pendaftaran ulang ditolak harus ditarik dari Peredaran. (5) Penarikan dari Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya nomor dan izin pendaftaran atau penolakan pendaftaran ulang.

(1) Pestisida yang terdaftar dengan izin tetap harus ditempatkan dalam Wadah. (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak mudah pecah atau robek, dan dilindungi Wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. (3) Setiap Wadah harus ditutup atau dilipat sehingga tutup atau lipatan maupun Wadah tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali Wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya, Pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut. (4) Spesifikasi Wadah Pestisida harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan Wadah bagian dalam dan bahan tutup Wadah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pewadahan kembali suatu Formulasi Pestisida hanya dapat dilakukan oleh pemegang nomor Pendaftaran Pestisida atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wadah Pestisida harus diberi Label yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada Wadah. (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan Label yang telah dicetak kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat. (3) Keterangan pada Label dan lampiran petunjuk Penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa INDONESIA dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif atau bombastis, antara lain frasa "dahsyat", "hebat", "super", "ampuh", "paling", dan "top". (4) Dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran dan komoditasnya yang tidak terdaftar. (5) Dilarang membandingkan dengan Pestisida lain yang telah terdaftar. (6) Penggunaan bahasa asing dapat digunakan untuk menterjemahkan hal penting yang tercantum dalam bahasa INDONESIA. (7) Keterangan dan tanda peringatan pada Label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus. (8) Keterangan Label meliputi isi Label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, gejala keracunan, petunjuk pertolongan pertama, penyimpanan, Penggunaan, pencantuman tanda gambar atau piktogram bahaya, Label Pestisida Terbatas, dan penyusunan Label sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Ketentuan mengenai Label Pestisida diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Petugas yang melayani pendaftaran dan petugas lembaga penguji wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data serta informasi mengenai Pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. (2) Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek Pendaftaran Pestisida.

Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Label Pestisida yang didaftarkan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan untuk Pestisida aktif dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan Peredaran Pestisida Terbatas kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dengan menggunakan formulir sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan tahunan untuk Pestisida aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat produksi dan Peredaran Pestisida, serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri, disertai dengan penyerahan yang terakhir diproduksi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir. (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan. (4) Pemegang nomor pendaftaran Pestisida wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pestisida aktif dan bertanggungjawab atas penarikan Pestisida kadaluarsa, Pestisida yang terkena larangan dan Pemusnahan.

Tata cara Pemusnahan Pestisida dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

(1) Pemohon pendaftaran dan pemohon pengujian wajib membayar biaya pendaftaran, biaya pengujian, dan biaya pengambilan contoh Pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian milik Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan

harus disetor ke kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya Pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian milik swasta besar dan tata caranya ditetapkan oleh lembaga penguji bersangkutan.

(1) Pemasukan Pestisida untuk pengujian dalam rangka pendaftaran pestisida dapat dilakukan setelah mendapatkan izin percobaan. (2) Jumlah dan jenis pestisida untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan rekomendasi impor dari Direktur Jenderal.

Lembaga penguji dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya, diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas yang melayani pendaftaran terbukti tidak menjamin kerahasiaan data Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan tidak melaksanakan pelayanan pendaftaran sesuai peraturan ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemohon yang terbukti mengedarkan Pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran, permohonan pendaftaran dianggap batal demi hukum. (2) Sanksi pembatalan permohonan pendaftaran dan izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

(1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) dan/atau tidak melaporkan adanya

perubahan pemegang pendaftaran, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya. (2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu Pestisida yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya. (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan/atau tidak mengimpor Formulasi Pestisida yang didaftarkannya dan tidak termasuk Pestisida aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya. (4) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan asal Bahan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya. (5) Nomor pendaftaran yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang nomor pendaftaran wajib menarik Pestisida dari Peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Pencabutan Nomor Pendaftaran dan izin Pestisida. (6) Pemohon atau pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya atau menggunakan data yang bukan menjadi haknya, dikenakan sanksi pembatalan atau sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.

Pencabutan Nomor Pendaftaran dan izin Pestisida selain karena sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan karena: a. Pemegang Nomor Pendaftaran yang tidak lagi ditunjuk oleh pemilik Formulasi Pestisida bersangkutan; b. atas permintaan Pemegang Nomor Pendaftaran; c. masa berlaku habis dan tidak diperpanjang oleh Pemegang Nomor Pendaftaran; d. ditemukan dokumen pendaftaran yang palsu atau tidak benar; e. Pemegang Nomor Pendaftaran yang tidak melakukan Peredaran sebagai Pestisida aktif selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pemberian nomor pendaftaran; dan/atau f. Pemegang Nomor Pendaftaran melakukan tindakan hukum terkait dengan Pestisida atau Bahan Aktif yang terdaftar dan telah dinyatakan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Pemasukan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida untuk penelitian dan pengembangan harus mendapat izin dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangannya. (2) Permohonan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal penelitian dan pengembangan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jumlah Bahan Aktif/Formulasi sesuai kebutuhan berdasarkan usulan yang telah dievaluasi. (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana pada ayat (1) dalam menerbitkan izin terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Komisi Pestisida.

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dibawah pengawasan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan. (2) Hasil penelitian dan pengembangan dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan.

(1) Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang sedang atau sudah dilakukan pengujian mutu, toksisitas, dan efikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Tatacara dan Pendaftaran Pestisida. (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang belum dilakukan pengujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 232) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY