Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2012 tentang SURAT IZIN MENGEMUDI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pemimpin Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

3. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

4. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan UNDANG-UNDANG Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi Ranmor yang akan digunakan di negara lain berdasarkan perjanjian internasional.

6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Ranmor di Jalan yang telah memiliki SIM.

7. Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang SIM, kualifikasi, dan kemampuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai dengan golongannya.

8. Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.

9. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas, adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian.

10. Sepeda Motor adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Ranmor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

11. Ranmor Umum adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

12. Ranmor Khusus adalah Ranmor yang dirancang secara khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.

13. Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji.

14. Ujian Praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji.

15. Simulator adalah alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan, antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi, dan sikap perilaku peserta uji.

16. Audio Visual Integrited System yang selanjutnya disebut AVIS adalah mekanisme pembuatan SIM yang terintegrasi sejak proses pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan.

17. Pemblokiran SIM adalah tindakan Kepolisian untuk memberikan tanda pada data Regident Pengemudi yang merupakan pembatasan sementara terhadap legitimasi mengemudikan Ranmor.

Tujuan dari peraturan ini: a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam penerbitan SIM yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; b. terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi Pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas;

c. terwujudnya pusat data Regident Pengemudi yang akurat guna mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian; d. terwujudnya sistem manajemen informasi dan komunikasi SIM terpadu; dan e. terwujudnya budaya tertib berlalu lintas di jalan dengan memanfaatkan SIM sebagai alat kontrol.

Prinsip peraturan ini: a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. profesional, yaitu dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran yang menjadi tanggung jawabnya; c. proporsional, yaitu kualitas penerbitan SIM sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan peserta uji yang seimbang dengan etika berlalu lintas di jalan; d. transparansi, yaitu bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua peserta uji yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; e. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Regident Pengemudi dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; dan g. persamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

(1) SIM berfungsi sebagai: a. legitimasi kompetensi Pengemudi; b. identitas Pengemudi; c. kontrol kompetensi Pengemudi; dan d. forensik kepolisian. (2) Legitimasi kompetensi Pengemudi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik INDONESIA kepada para peserta uji yang telah lulus Ujian Teori, Ujian Keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik.

(3) Identitas Pengemudi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi. (4) Kontrol kompetensi Pengemudi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas Pengemudi. (5) Forensik kepolisian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat identitas Pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

(1) SIM digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi Pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi Ranmor dan besaran berat Ranmor. (2) Penggolongan SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. SIM perseorangan; dan b. SIM umum. (3) Pemilik SIM perseorangan dan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan pengajuan untuk mendapatkan SIM Internasional.

Warga Negara Asing yang berada di INDONESIA dapat mengajukan penerbitan SIM kepada Satpas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

SIM perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram

berupa:

1. mobil penumpang perseorangan; dan
2. mobil barang perseorangan; b. SIM B I, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
3. mobil bus perseorangan; dan
4. mobil barang perseorangan; c. SIM B II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
5. kendaraan alat berat;
6. kendaraan penarik; dan
7. kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram; d. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:
8. SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder;
9. SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity); dan
10. SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity); e. SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

SIM umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

1. mobil penumpang umum; dan
2. mobil barang umum; b. SIM B I Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah

berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

1. mobil penumpang umum; dan
2. mobil barang umum; c. SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
3. kendaraan penarik umum; dan
4. kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

(1) SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Penentuan golongan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki. (3) Golongan SIM Internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (convention on Road Traffic).

(1) SIM berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain yang dilengkapi dengan chip atau media penyimpan data (data storage) dan berfungsi sebagai penyimpan data elektronik dengan spesifikasi teknis meliputi: a. sisi bagian depan kartu SIM; b. sisi bagian belakang kartu SIM; dan c. chip atau media penyimpan data (data storage) pada bagian dalam kartu SIM. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi teknis SIM dan jenis data yang tersimpan dalam chip atau media penyimpan data (data storage) pada bagian dalam kartu SIM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

(3) Spesifikasi teknis Golongan SIM Internasional ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (convention on Road Traffic).

(1) SIM yang diterbitkan oleh Satpas di INDONESIA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) SIM Internasional diterbitkan oleh Polri dan berlaku 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang.

SIM tidak mempunyai kekuatan berlaku apabila: a. habis masa berlakunya; b. dalam keadaan rusak dan tidak terbaca lagi; c. diperoleh dengan cara tidak sah; d. data yang terdapat dalam SIM diubah; dan/atau e. SIM dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

(1) SIM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berlaku di wilayah negara lain berdasarkan perjanjian Negara Republik INDONESIA dengan negara lain. (3) SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berlaku di wilayah negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Unit pelaksana Regident Pengemudi diselenggarakan oleh Satpas pada:

a. Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, atau Kepolisian Resort untuk SIM perseorangan dan umum; dan b. Korps Lalu Lintas Polri atau Kepolisian Daerah untuk SIM Internasional. (2) Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan standar kompetensi sebagai penguji SIM; b. mempunyai sarana dan prasarana layanan administrasi yang memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan ini; dan c. mempunyai atau menyediakan sarana dan prasarana praktik ujian teori, simulator, dan praktik sesuai yang ditentukan dalam peraturan ini

(1) Satpas pada Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, atau Kepolisian Resort sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diklasifikasikan berdasarkan: a. kapasitas pengujian SIM per hari. b. jumlah personel yang memenuhi kompetensi penguji; c. kapasitas prasarana ruang dan lapangan uji; dan d. jumlah sarana uji teori, simulator, dan praktik. (2) Satpas pada Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (3) Klasifikasi Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

(1) Prosedur penerbitan SIM pada Satpas dilakukan dalam bentuk kelompok kerja. (2) Kelompok kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari satu atau lebih petugas yang melaksanakan proses pelayanan secara berurutan yang terdiri atas: a. kelompok kerja identifikasi dan verifikasi; b. kelompok kerja pendaftaran; c. kelompok kerja pengujian;

d. kelompok kerja penerbitan; dan e. kelompok kerja pengarsipan. (3) Kelompok kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditempatkan dalam loket pelayanan.

(1) Setiap petugas penguji SIM wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan; c. disiplin dan bertanggung jawab; d. ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik; e. menguasai bidang tugas yang akan diujikan; f. telah memiliki SIM sesuai golongan yang diujikan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan g. dapat mengoperasikan komputer. (2) Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas penguji peserta uji wajib memiliki kompetensi: a. kemampuan administrasi, yang meliputi:

1. manajerial di bidang pengujian SIM;

2. pengarsipan; dan

3. produk-produk tertulis; b. pengetahuan, yang meliputi:

4. peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;

5. teknik Ranmor;

6. teknik mengemudi; dan

7. pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas; c. keterampilan, yang meliputi:

8. mengoperasikan sarana dan prasarana uji;

9. mengemudi Ranmor yang digunakan sebagai sarana uji;

10. mengoperasikan teknik Ranmor; dan

11. berlalu lintas dengan benar di jalan; d. kemampuan mengajar atau melatih, yang meliputi:

12. mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji;

13. mentransfer pemahaman materi uji kepada peserta uji; dan

14. melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian. (3) Kemampuan mengajar atau melatih, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditunjukkan dengan sertifikat lulus pendidikan dan latihan penguji SIM, yang diterbitkan oleh Pusat Pendididkan Lalu Lintas Polri. (4) Petugas yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat sebagai Penguji dengan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

(1) Sarana pelayanan administrasi Satpas sekurang-kurangnya meliputi: a. komputer; b. alat pengambil foto (foto capture) dan alat pengambil tanda tangan (signature capture); c. alat sidik jari (finger print capture); d. alat cetak (ID printer); dan e. latar belakang (background) foto. (2) Prasarana pelayanan administrasi Satpas sekurang-kurangnya meliputi: a. ruang pelayanan yang terdiri atas:

1. ruang identifikasi dan verifikasi, serta pendaftaran;
2. ruang pencerahan;
3. ruang penerbitan dan pengambilan;
4. ruang server dalam jaringan;
5. ruang arsip dan materiil;
6. ruang tunggu;
7. ruang pelayanan informasi (customer service); dan
8. ruang pembayaran administrasi.

b. papan informasi mekanisme pengajuan SIM dan tempat proses pelayanan SIM.

(1) Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori sekurang- kurangnya meliputi: a. meja dan kursi peserta ujian, serta meja dan kursi pengawas/operator; b. nomor peserta ujian; c. buku register; d. perangkat komputer untuk ujian (AVIS); e. proyektor dan layar; f. headset; g. server data; h. printer hasil ujian; dan i. perangkat ujian lain. (2) Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori meliputi: a. ruang Ujian Teori; b. ruang tunggu Ujian Teori; dan/atau c. tenda portabel untuk pelayanan unit SIM komunitas.

(1) Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi: a. Ranmor untuk ujian; b. peralatan Simulator termasuk bagi peserta uji SIM D yang setara dengan dengan SIM A dan SIM D yang setara dengan SIM C; c. helm; d. nomor peserta ujian; e. buku register; f. komputer entri data; g. komputer pengontrol hasil pelaksanaan Uji Praktik elektronik;

h. papan nilai digital; i. pengeras suara; j. peluit; k. alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji; l. kerucut lalu lintas (traffic cone) uji yang dilengkapi dengan peralatan sensor; m. rambu lalu lintas dan marka jalan; dan n. jembatan atau tanjakan portabel yang dilengkapi peralatan sensor. (2) Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi: a. lapangan Ujian Praktik dengan ketentuan lebar dan panjang lapangan Ujian Praktik disesuaikan dengan besaran kapasitas silinder (cylinder capacity) dan/atau dimensi Ranmor yang akan digunakan, serta materi ujian pada setiap golongan; b. ruang tunggu Ujian Praktik; dan c. perangkat Ujian Praktik yang dilengkapi dengan peralatan sensor dan sistem penilaian secara elektronik atau sistem penilaian secara manual. (3) Selain sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ujian Praktik dilengkapi dengan sistem daring yang terkoneksi dengan server pada kelompok kerja: a. identifikasi dan verifikasi; b. pendaftaran; c. pengujian; dan d. penerbitan SIM.

(1) Penyediaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polri sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dilakukan, Satpas dapat menggunakan sarana dan prasarana dari pihak ketiga yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. (3) Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta biaya yang diperlukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Standar pelayanan SIM oleh Satpas sebagai berikut: a. bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas pelayanan penerbitan SIM, berupa ketentuan, persyaratan, pengujian, penerbitan, dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM; b. mudah dipahami oleh peserta uji; c. ada kejelasan tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM; d. terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan dan diinformasikan dengan jelas kepada peserta uji; e. ada transparansi pada setiap tahap prosedur penerbitan SIM mulai dari pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan SIM; f. tersedia sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM yang memadai; g. tersedia fasilitas tempat pelayanan dan fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi peserta uji; h. kompetensi petugas pemberi pelayanan yang memadai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang mendukung pelayanan yang prima; dan i. tersedia layanan informasi, pendaftaran dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi multimedia.

(1) Satpas harus menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pengajuan pendaftaran, pengujian, dan penerbitan SIM. (2) Informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. persyaratan dan tata cara pengurusan SIM; b. besaran biaya yang dipungut; c. waktu penyelesaian; dan d. lokasi loket pendaftaran, ujian tertulis, simulator, dan lokasi ujian praktik.

Persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta uji meliputi: a. usia; b. administrasi; dan c. kesehatan.

(1) Persyaratan usia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, paling rendah: a. berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D; b. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan c. berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II. d. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum; e. berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan f. berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum. (2) Persyaratan usia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Warga Negara INDONESIA dan Warga Negara Asing.

Persyaratan administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas persyaratan pengajuan: a. SIM baru; b. perpanjangan SIM; c. pengalihan golongan SIM; d. perubahan data pengemudi;

e. penggantian SIM hilang atau rusak; f. penerbitan SIM akibat pencabutan SIM; dan g. SIM Internasional.

(1) Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk mengemudikan Ranmor perseorangan meliputi: a. mengisi formulir pengajuan SIM; dan b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara INDONESIA atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing. (2) Dokumen keimigrasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di INDONESIA; b. paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan; c. paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di INDONESIA; atau d. paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di INDONESIA. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan golongan SIM umum baru harus juga dilampiri dengan: a. sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau b. Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di INDONESIA.

(1) Persyaratan administrasi pengajuan perpanjangan SIM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi: a. mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;

b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara INDONESIA atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; c. SIM lama; d. surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator; dan e. surat keterangan kesehatan mata. (2) Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir. (3) Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(1) Persyaratan administrasi pengalihan golongan SIM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi: a. mengisi formulir pengajuan pengalihan SIM; b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara INDONESIA atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; c. SIM yang akan dialihkan golongannya telah dimiliki paling rendah 12 (dua belas) bulan; dan d. surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator. (2) SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa: a. SIM A bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM A Umum dan SIM B I; b. SIM A Umum bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum; c. SIM B I bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum dan B II; atau d. SIM B I Umum atau B II bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B II Umum. (3) Selain persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM umum harus dilampiri dengan: a. sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau

b. surat

izin

kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di INDONESIA.

Persyaratan administrasi pengajuan perubahan data Pengemudi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi: a. mengisi formulir pengajuan perubahan data Pengemudi; b. Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku bagi Warga Negara INDONESIA atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing, yang telah berisi perubahan data identitas; dan c. penetapan Pengadilan tentang perubahan nama bagi Pengemudi yang melakukan perubahan nama.

(1) Persyaratan administrasi pengajuan penggantian SIM karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi: a. mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena hilang; b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara INDONESIA atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; dan c. Surat Keterangan kehilangan SIM dari kepolisian. (2) Persyaratan administrasi pengajuan penggantian SIM karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi: a. mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena rusak; b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara INDONESIA atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; dan c. SIM yang rusak.

Persyaratan administrasi pengajuan SIM akibat pencabutan atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f meliputi:

a. pengajuannya dapat dilakukan setelah berakhir larangan mengemudi atas dasar pencabutan; dan b. sesuai persyaratan administrasi penerbitan SIM baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27.

(1) Persyaratan penerbitan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi: a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Izin Menetap (KITAP) dan melampirkan fotokopinya; b. menunjukkan SIM yang sah dan masih berlaku serta melampirkan fotokopinya; c. menunjukkan Paspor yang sah dan masih berlaku serta melampirkan fotokopinya; dan d. menyerahkan pasfoto berwarna terbaru, tampak depan, berpakaian rapi, dan berkrah, ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) lembar, berlatar belakang biru. (2) Setiap peserta uji SIM Internasional wajib membayar Biaya Administrasi SIM Internasional yang besarannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Biaya administrasi SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayar secara tunai atau secara elektronik pada bank yang ditunjuk.

Persyaratan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi: a. kesehatan jasmani; dan b. kesehatan rohani.

(1) Kesehatan jasmani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi: a. penglihatan; b. pendengaran; dan c. fisik atau perawakan.

(2) Kesehatan penglihatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur dari kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik, yang pengujiannya dilakukan dengan cara sebelah mata melihat jelas secara bergantian melalui alat bantu snellen chart dengan jarak + (kurang lebih) 6 (enam) meter, tidak buta warna parsial dan total, serta luas lapangan pandangan mata normal dengan sudut lapangan pandangan 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) derajat. (3) Kesehatan pendengaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm (senti meter) dari daun telinga, dan kedua membran telinga harus utuh. (4) Kesehatan fisik atau perawakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur dari tekanan darah harus dalam batas normal dan tidak ditemukan keganjilan fisik. (5) Dalam hal peserta uji mempunyai cacat fisik, pengukuran kesehatan fisik, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menilai juga bahwa kecacatannya tidak menghalangi peserta uji untuk mengemudi Ranmor khusus. (6) Pemeriksaan kondisi kesehatan jasmani, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dilakukan oleh dokter yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (7) Dokter, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mendapat rekomendasi dari Kedokteran Kepolisian.

(1) Kesehatan rohani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi: a. kemampuan konsentrasi; b. kecermatan; c. pengendalian diri; d. kemampuan penyesuaian diri; e. stabilitas emosi; dan f. ketahanan kerja. (2) Kemampuan konsentrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur dari kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri pada saat mengemudikan Ranmor di jalan. (3) Kecermatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur dari kemampuan untuk melihat situasi dan keadaan secara cermat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memersepsikan kondisi yang ada.

(4) Pengendalian diri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur dari kemampuan mengendalikan sikapnya dalam mengemudikan Ranmor. (5) Kemampuan penyesuaian diri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d diukur dari kemampuan individu mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi. (6) Stabilitas emosi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diukur dari keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar dirinya dan kemampuan mengontrol emosinya pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi. (7) Ketahanan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diukur dari kemampuan individu untuk bekerja secara teratur dalam situasi yang menekan.

(1) Penilaian atas kesehatan rohani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan melalui penggunaan Materi Tes Psikologi. (2) Materi Tes Psikologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta tata cara penilaiannya disusun oleh psikolog dalam pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri. (3) Hasil tes psikologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Lulus Tes Psikologi.

(1) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a melakukan: a. penerimaan persyaratan pendaftaran SIM; b. pengecekan kelengkapan persyaratan; dan c. pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan foto peserta uji.

(2) Dalam hal persyaratan pendaftaran yang diajukan, tidak lengkap, petugas memberitahukan peserta uji untuk melengkapi kekurangan persyaratan. (3) Dalam hal persyaratan pendaftaran yang diajukan, sudah lengkap, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi menyampaikan kepada: a. peserta uji untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak di loket pembayaran atau di bank yang ditunjuk secara tunai atau elektronik yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;dan b. kelompok kerja pendaftaran untuk menerima semua dokumen persyaratan beserta tanda bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Petugas kelompok kerja pendaftaran, setelah menerima persyaratan pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, harus melakukan: a. pemasukan data identitas lengkap peserta uji secara manual ke dalam Buku Register dan/atau secara elektronik dalam pangkalan data dan database Sistem Informasi dan Komunikasi Regident Pengemudi; b. pencetakan tanda bukti penerimaan formulir uji SIM peserta uji; dan c. pembubuhan paraf pada persyaratan pendaftaran. (2) Data identitas nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dicantumkan secara lengkap sesuai dengan nama dalam akte kelahiran dan dapat dicantumkan gelar akademik pendidikan. (3) Setelah melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kelompok kerja pendaftaran menyampaikan: a. persyaratan pendaftaran dan/atau data peserta uji kepada kelompok kerja:

1. pengujian SIM;
2. penerbitan SIM; dan
3. pengarsipan SIM. b. tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan kepada peserta uji.

(1) Setelah menerima dokumen persyaratan, Petugas kelompok kerja pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 1, melakukan: a. pengecekan ulang kesesuaian data peserta uji dengan persyaratan pendaftaran; b. pengujian; dan c. pengawasan pelaksanaan pengujian. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada hari diajukan dokumen persyaratan dan diterima secara lengkap oleh petugas kelompok kerja pengujian. (3) Setelah melakukan kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas kelompok kerja pengujian menyampaikan hasil ujian peserta uji kepada kelompok kerja: a. penerbitan SIM; dan b. pengarsipan.

(1) Atas dasar bukti lulus ujian, petugas kelompok kerja penerbitan SIM harus: a. meminta calon Pengemudi untuk melakukan verifikasi data identitas yang tercantum dalam format SIM; b. mencantumkan:

1. nomor SIM;
2. jangka waktu berlakunya SIM;
3. tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SIM;
4. nama pejabat Kepolisian; dan c. memasukkan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang dan cap elektronik instansi penerbit SIM.

(2) Nomor SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 harus berdasarkan nomor urut penerbitan SIM pada tahun berjalan.

(3) Data jangka waktu berlakunya SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, harus sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran calon Pengemudi. (4) Tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 ditetapkan sebagai saat mulai berlakunya SIM. (5) Pencantuman tanda tangan elektronik dan cap elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai pengesah SIM.

(1) Setelah dilakukan verifikasi data identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, petugas melakukan penerbitan SIM sesuai dengan pengajuan. (2) SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh petugas diserahkan kepada peserta uji. (3) Semua dokumen persyaratan dan hasil kelulusan ujian disampaikan kepada petugas kelompok kerja pengarsipan.

(1) Pengarsipan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk arsip dokumen persyaratan peserta uji, identitas lengkap Pengemudi, data lain Pengemudi, dan dokumen pendukung lain. (2) Arsip, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk: a. cetak; dan/atau b. elektronik. (3) Penyusunan arsip dikelompokkan berdasarkan nomor SIM dan golongan SIM. (4) Pengelolaan arsip Regident Pengemudi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan Regident Pengemudi.

(1) Perpanjangan SIM dapat dilaksanakan di Satpas atau tempat pelayanan SIM lain di seluruh INDONESIA.

(2) Pengajuan perpanjangan SIM beserta dokumen persyaratan diajukan ke: a. petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi bagi perpanjangan SIM yang dilakukan di Satpas; dan b. petugas pada tempat pelayanan SIM lain.

(1) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan: a. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; b. mencocokkan sidik jari dengan rumus sidik jari yang sudah ada dalam data kepolisian; dan c. meneruskan kepada petugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43. (2) Petugas pada kelompok kerja melakukan kegiatan sesuai kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43, kecuali pelaksanaan ujian. (3) Ujian pada perpanjangan SIM hanya dilaksanakan ujian keterampilan melalui Simulator oleh petugas kelompok kerja pengujian.

Petugas pada tempat pelayanan SIM lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, melakukan: a. kegiatan yang menjadi kewenangan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43; dan b. melaksanakan ujian ketrampilan melalui Simulator.

(1) Pengajuan penerbitan pengalihan golongan SIM A menjadi SIM B1 atau SIM B1 menjadi SIM BII serta dari SIM perseorangan menjadi SIM umum dilakukan pada Satpas sesuai dengan tata cara penerbitan SIM baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43. (2) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan pencocokan sidik jari dengan rumus sidik jari pada data kepolisian.

(1) Pengajuan penerbitan SIM karena perubahan data pengemudi dilakukan di Satpas atau tempat pelayanan SIM lain di seluruh wilayah INDONESIA. (2) Proses penerbitan SIM karena perubahan data Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43; dan b. tanpa persyaratan lulus Ujian Teori, ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik. (3) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan pencocokan sidik jari dengan rumus sidik jari pada data kepolisian.

(1) Pengajuan penerbitan penggantian SIM hilang atau rusak dilakukan di Satpas yang menerbitkan SIM hilang atau rusak. (2) Proses penerbitan penggantian SIM hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43; dan b. tanpa persyaratan lulus Ujian Teori, ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik. (3) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan pencocokan sidik jari dengan rumus sidik jari pada data kepolisian.

(1) Pengajuan penerbitan pengalihan golongan SIM A menjadi SIM B1 atau SIM B1 menjadi SIM BII serta dari SIM perseorangan menjadi SIM umum diajukan pada Satpas sesuai dengan tata cara penerbitan SIM baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43. (2) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan pencocokan sidik jari dengan rumus sidik jari pada data kepolisian.

(1) Pengajuan penerbitan SIM Internasional beserta persyaratannya diajukan ke Satpas Korlantas atau Polda yang ditunjuk secara manual atau elektronik. (2) Petugas pada Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan; b. verifikasi data dalam formulir dan dokumen persyaratan; c. pengambilan sidik jari dan pencocokan dengan rumus sidik jari pada data kepolisian; d. pemasukan data calon pemegang SIM pada buku register secara manual dan pangkalan data secara elektronik; dan e. pencetakan tanda bukti penerimaan formulir uji SIM dan diserahkan kepada calon pemegang SIM. (3) Petugas pada Satpas, setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus: a. meminta calon Pengemudi untuk melakukan verifikasi data identitas yang tercantum dalam format SIM; b. mencantumkan:

1. nomor SIM;
2. jangka waktu berlakunya SIM;
3. tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SIM; dan
4. nama pejabat Kepolisian; c. memasukkan tanda tangan pejabat yang berwenang secara manual atau elektronik dan cap elektronik instansi penerbit SIM. (4) Penerbitan SIM Internasional dilakukan tanpa persyaratan lulus Ujian Teori, ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik.

(1) Setiap SIM yang diterbitkan wajib dibubuhi tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang dan cap elektronik instansi penerbit sebagai bentuk pengesahan.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan tingkat satuan kewilayahan yang terdiri atas: a. untuk tingkat Kepolisian Daerah Metro Jaya yaitu Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Lalu lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, kecuali:

1. Polres Metro Tangerang;
2. Polres Metro Tangerang Kabupaten;
3. Polres Metro Bekasi;
4. Polres Metro Bekasi Kabupaten; dan
5. Polres Metro Depok. b. untuk tingkat Kepolisian Resort Metro, sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Kepala Kepolisian Resort Metro dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Metro; c. untuk tingkat Kepolisian Resort Kota Besar yaitu Kepala Kepolisian Resort Kota Besar dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar; dan d. untuk tingkat Kepolisian Resort atau Kepolisian Resort Kota yaitu Kepala Kepolisian Resort atau Kepala Kepolisian Kota dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort atau Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota.

(1) Ujian SIM terdiri atas ujian: a. teori; b. keterampilan mengemudi melalui Simulator; dan c. praktik. (2) Ujian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari pengajuan persyaratan mengikuti uji SIM yang diterima oleh petugas formulir uji SIM.

Setiap peserta uji harus menunjukkan tanda bukti penerimaan formulir uji SIM dan/atau bukti lain sebagai tanda bukti kesertaan dalam ujian.

(1) Setiap peserta uji yang akan mengikuti Ujian Teori, Ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik wajib mengikuti pencerahan mengenai: a. peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; b. etika berlalu lintas; c. keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; d. berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas; e. kecelakaan lalu lintas; f. prosedur pertolongan kecelakaan lalu lintas; g. pelaporan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; h. tata cara pengujian SIM; dan i. tata cara pengoperasian AVIS atau penggunaan sarana lain. (2) Pencerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media.

Pelaksanaan Ujian Teori, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan urutan: a. sebelum Ujian Teori dimulai, petugas menyiapkan ruangan Ujian Teori sesuai dengan kebutuhan; b. peserta uji memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta; c. petugas membagikan soal Ujian Teori sesuai dengan golongan SIM peserta uji yang telah ditetapkan; d. setelah ujian berlangsung 5 (lima) menit, petugas pengawas mengedarkan daftar buku peserta ujian sebagai daftar presensi untuk dicocokkan dengan identitas peserta uji; e. petugas pengawas memberitahukan kepada para peserta uji, pada saat waktu ujian tinggal tersisa 5 (lima) menit; dan

f. petugas penguji mengolah hasil Ujian Teori melalui sistem Ujian Teori yang terkoneksi secara daring mulai dari pendaftaran, ujian teori, ujian praktik, sampai dengan penerbitan SIM.

(1) Ujian Teori, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. soal Ujian Teori dikelompokkan menurut golongan SIM; dan b. soal Ujian Teori dengan AVIS dilaksanakan secara acak. (2) Materi Ujian Teori meliputi: a. pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas:

1. hak utama pengguna jalan;
2. pengetahuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas;
3. kedudukan hukum lalu lintas; dan
4. peringatan sinar dan bunyi. b. keterampilan Pengemudi:
5. cara mengemudi Ranmor;
6. cara mendahului Ranmor lain;
7. cara berbelok;
8. cara melewati persimpangan;
9. cara penggunaan lampu Ranmor;
10. cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain;
11. cara parkir;
12. cara berhenti;
13. kecepatan minimal dan maksimal; dan
14. cara penggunaan jalur dan lajur Jalan; c. etika berlalu lintas:
15. hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna jalan lain; dan
16. tanggung jawab pengemudi; d. pengetahuan teknik Ranmor; dan e. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.

(3) Ujian Teori untuk SIM A Umum, B I Umum, dan B II Umum, selain materi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah materi: a. pelayanan angkutan umum; b. fasilitas umum dan fasilitas sosial; c. pengujian Ranmor; d. tata cara mengangkut atau menurunkan orang dan/atau barang; e. tempat penting di wilayah domisili; f. jenis barang berbahaya; dan g. pengoperasian peralatan keamanan. (4) Materi Ujian Teori menggunakan bahasa INDONESIA, dan peserta uji Ranmor Warga Negara Asing yang tidak dapat berbahasa INDONESIA dapat didampingi oleh penerjemah.

(1) Setiap peserta uji wajib mengikuti Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b. (2) Sebelum pelaksanaan Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas memberitahukan tata cara penggunaan Simulator dan tata cara penilaiannya. (3) Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi uji materi: a. reaksi; b. pertimbangan perkiraan; c. antisipasi; d. sikap mengemudi; dan e. konsentrasi.

(1) Peserta Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator yang dinyatakan lulus harus mengikuti Ujian Praktik, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, di area yang telah ditentukan. (2) Sebelum pelaksanaan Ujian Praktik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas memberitahukan kepada peserta uji mengenai kegiatan persiapan (drill cockpit) yang harus dilaksanakan. (3) Kegiatan persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi peserta uji SIM Ranmor beroda empat meliputi: a. pengecekan bagian luar bodi Ranmor; b. ban maupun badan cadangan (serep); c. ruang mesin dan ruang kabin termasuk posisi tempat duduk; d. tangan memegang kemudi; e. posisi rem tangan; f. transimisi netral; g. kaca spion luar dan dalam; h. semua pintu tertutup; i. sabuk pengaman; j. lampu; k. kontak kontrol instrumen; l. menjalankan Ranmor; m. berhenti; dan n. keluar membuka pintu dengan tangan kanan memegang handel dan melihat kaca spion untuk meyakinkan keselamatan. (4) Kegiatan persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi peserta uji SIM Sepeda Motor meliputi: a. pengecekan fungsi kemudi; b. fungsi rem tangan dan kaki; c. fungsi transmisi; d. fungsi kopling; e. oli mesin dan rem; f. sistem pengapian listrik/busi; dan g. kaca spion; h. lampu; i. bahan bakar; j. kondisi ban depan dan belakang; k. tekanan angin pada ban; dan l. klakson.

(1) Setiap peserta uji wajib mengikuti 2 (dua) tingkatan Ujian Praktik yang terdiri atas: a. Ujian Praktik I; dan b. Ujian Praktik II. (2) Ujian Praktik I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada area ujian yang sudah ditentukan. (3) Ujian Praktik II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di jalan umum. (4) Ujian Praktik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara perseorangan atau kolektif terhadap komunitas tertentu. (5) Gambar dan ketentuan mengenai Ujian Praktik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Materi Ujian Praktik I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, untuk peserta uji Ranmor roda empat, meliputi: a. uji menjalankan Ranmor maju dan mundur pada jalur sempit; b. uji slalom (zig zag) maju dan mundur; c. uji parkir paralel dan parkir seri; dan d. uji mengemudikan Ranmor berhenti di tanjakan dan turunan.

(1) Materi Ujian Praktik I, untuk peserta uji Sepeda Motor meliputi: a. uji pengereman/keseimbangan; b. uji slalom (zig zag); c. uji membentuk angka delapan; d. uji reaksi rem menghindar; dan e. uji berbalik arah membentuk huruf U (U-Turn). (2) Lebar dan panjang lapangan Ujian Praktik I untuk SIM C disesuaikan dengan besaran kapasitas silinder (cylinder capacity) dan/atau dimensi Sepeda Motor yang akan dikendarai.

(1) Materi Ujian Praktik I, untuk peserta uji SIM D yang setara dengan SIM A yang harus diujikan meliputi: a. uji menjalankan Ranmor maju dan mundur pada jalur sempit; b. uji parkir paralel dan parkir seri; dan c. uji mengemudikan Ranmor berhenti di tanjakan dan turunan. (2) Materi Ujian Praktik I untuk peserta uji SIM D yang setara dengan SIM C yang harus diujikan meliputi: a. uji pengereman/keseimbangan; b. uji slalom (zig zag); dan c. uji reaksi rem menghindar.

(1) Materi Ujian Praktik II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b untuk peserta uji SIM A, B I, dan B II yang harus diujikan meliputi: a. mengemudikan Ranmor dengan sempurna di jalan yang ramai, cara berbelok ke kanan dan ke kiri serta cara melewati persimpangan atau mix traffic; b. tetap mengemudikan Ranmor di belakang kendaraan yang sedang berjalan lambat; c. mendahului kendaraan lain dengan cara yang benar; d. berhenti di tempat yang telah ditentukan; e. memarkir Ranmor dengan cepat dan tepat di tempat yang benar di bagian jalan yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar; f. memutar Ranmor di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas; g. ketaatan pada peraturan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas pada waktu mengemudikan Ranmor di jalan; h. menjaga jarak aman pada saat mengikuti kendaraan lain; i. menggunakan lajur yang tepat pada saat akan mendahului dan memberi kesempatan apabila didahului kendaraan lain;

j. menggunakan lajur, perpindahan lajur serta merubah arah pada jalan sesuai dengan etika dan ketentuan; dan k. melakukan pengamatan umum melalui tindakan pemindaan, pengidentifikasian, prakiraan, keputusan, dan pelaksanaan (scanning, identification, prediction, decision, and execution) pada saat menjalankan kendaraan uji. (2) Materi Ujian Praktik II, untuk SIM A Umum, B I Umum, dan B II Umum yang harus diujikan meliputi: a. semua materi Ujian Praktik II, sebagaimana ditentukan pada ayat (1); b. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang, baik di terminal maupun di tempat tertentu lain; c. tata cara mengangkut orang dan/atau barang; d. mengisi surat muatan; e. etika Pengemudi Ranmor Umum; dan f. pengoperasian peralatan keamanan.

(3) Materi Ujian Praktik II, untuk SIM C dan SIM D yang harus diujikan sama dengan materi Ujian Praktik II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Teori, jika dapat menjawab secara benar paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari semua soal yang diujikan. (2) Hasil Ujian Teori diumumkan setelah pelaksanaan ujian dan peserta uji dapat mengetahui hasil kelulusan atau ketidaklulusan dalam menjawab soal ujian. (3) Peserta uji yang dinyatakan lulus ujian teori dapat mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator.

(1) Peserta uji dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui Simulator, jika dapat mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap jenis materi yang diujikan. (2) Peserta uji yang dinyatakan lulus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Lulus Uji Keterampilan Simulator.

(3) Surat Keterangan Lulus Uji Keterampilan Simulator, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 12 (dua belas) bulan. (4) Peserta uji yang dinyatakan lulus Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator dapat mengikuti Ujian Praktik. (5) Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap jenis materi yang diujikan.

(1) Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik I, jika peserta uji tidak melakukan kesalahan pada materi ujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63. (2) Dalam hal melakukan kesalahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta uji diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang praktik I sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap materi ujian yang dinyatakan gagal. (3) Ujian ulang tahap pertama atau kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dinyatakan tidak lulus pada Ujian Praktik I terdahulu. (4) Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap pertama dan tahap kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta uji dinyatakan mengundurkan diri. (5) Peserta uji yang telah dinyatakan lulus Ujian Praktik I diberikan tanda bukti kelulusan. (6) Peserta uji, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengikuti Ujian Praktik II.

(1) Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik II jika tidak melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran pada setiap materi Ujian Praktik II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. (2) Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus Ujian Praktik II dapat mengikuti ujian ulang tahap I untuk ujian ulang tahap II dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus. (3) Peserta uji yang tidak lulus ujian ulang tahap I, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti ujian ulang tahap II dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus.

(4) Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap I dan tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), peserta uji dinyatakan mengundurkan diri. (5) Peserta uji yang dinyatakan lulus Ujian Praktik II diberikan SIM. (6) Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus Ujian Praktik II diberikan surat keterangan tidak lulus ujian, dan dapat mengambil kembali biaya Administrasi Uji SIM dan biaya Administrasi Uji Keterampilan melalui Simulator. Bagian Keempat Pengendalian dan Pengawasan Penerbitan SIM

(1) Untuk menjamin kompetensi pengemudi wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penerbitan SIM. (2) Kegiatan pengendalian penyelenggaraan Penerbitan SIM dilaksanakan melalui: a. peninjauan kembali atas penyelenggaraan penerbitan SIM; b. pembinaan terhadap petugas pelaksana penerbitan SIM; c. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Regident Pengemudi; d. pengelolaan aset yang terkait dengan penerbitan SIM; e. penetapan dan peninjauan kembali atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi dalam kelompok kerja; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian serta transaksi dan kejadian penting. (3) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SIM dilaksanakan oleh pengawas internal dan/atau eksternal melalui: a. audit; b. tinjauan (review);

c. evaluasi; d. pemantauan; e. sistem pelaporan secara rutin maupun insidental; dan f. pengawasan lain. (4) Pengawasan internal, sebagaimana dimaksus pada ayat (2), dilakukan oleh pengemban fungsi pengawasan dan pembina fungsi. (5) Pengawasan eksternal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh: a. lembaga negara pengemban fungsi pengawasan; dan b. masyarakat melalui saluran pengaduan. (5) Waktu dan tata cara pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, SIM dapat diblokir. (2) Pemblokiran SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. pengemudi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau b. pelaku tindak pidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas permintaan Penyidik.

Tata cara pemblokiran dilaksanakan dengan tahapan: a. penyidik mengajukan permintaan blokir secara tertulis kepada Pejabat penanda tangan SIM pada Satpas; b. petugas mencocokkan data SIM sesuai dengan permintaan blokir dengan pangkalan data komputer dan register manual;

c. berdasarkan perintah pejabat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas melakukan pemblokiran di pangkalan data komputer dengan memberikan catatan ”DIBLOKIR” serta mencantumkan alasan pengajuan blokir, nomor, dan tanggal surat; d. petugas mengeluarkan surat keterangan SIM telah diblokir dan diberikan kepada penyidik yang mengajukan permintaan blokir; dan e. petugas menyimpan arsip blokir SIM.

(1) Pembukaan blokir SIM hanya dapat dilakukan oleh pejabat penanda tangan SIM pada Satpas atas dasar permintaan Penyidik. (2) Tata cara pembukaan blokir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan: a. petugas melakukan pembukaan blokir berdasarkan permintaan penyidik; b. petugas, sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencocokkan data SIM sesuai dengan permintaan buka blokir dengan data Regident Pengemudi; c. petugas mengeluarkan surat keterangan Pembukaan Blokir SIM dan memberikan kepada penyidik yang mengajukan permintaan pembukaan blokir; dan d. penyidik, sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menyampaikan surat pembukaan blokir kepada pemilik SIM.

(1) Penandaan pelanggaran lalu lintas pada SIM dilakukan oleh petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengemudi secara elektronik dan/atau manual. (2) Penandaan pelanggaran lalu lintas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. (3) Klasifikasi pelanggaran lalu lintas berat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kriteria sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih atau denda lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terdiri atas Pasal 274 ayat (1), Pasal 297, Pasal 309, dan

Pasal 313 UNDANG-UNDANG No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (4) Klasifikasi pelanggaran lalu lintas sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kriteria ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan atau denda lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terdiri atas Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 296 UNDANG-UNDANG No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (5) Klasifikasi pelanggaran lalu lintas ringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kriteria: a. ancaman pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pasal 279, Pasal 280, Pasal 284, Pasal 285 ayat (2), Pasal 286, Pasal 287 ayat (1), Pasal 287 ayat (2), Pasal 287 ayat (5), Pasal 288 ayat (1), Pasal 288 ayat (3), Pasal 298, Pasal 305, Pasal 307, dan Pasal 308 UNDANG-UNDANG No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. ancaman pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (3), Pasal 287 ayat (4), Pasal 287 ayat (6), Pasal 288 ayat (2), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291 ayat (1), Pasal 291 ayat (2), Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 306 UNDANG-UNDANG No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. ancaman pidana kurungan 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), yang terdiri Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 299 UNDANG-UNDANG No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1) Dalam hal pelanggaran lalu lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas), SIM dicabut sementara sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan. (2) Dalam hal bobot nilai pelanggaran lalu lintas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai 18 (delapan belas), SIM dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan.

(1) Pencabutan sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dilakukan dengan penyitaan SIM yang dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Sementara SIM. (2) Pencabutan Sementara SIM, dilakukan dengan penyitaan SIM dan memberikan tanda pada pangkalan data Regident Pengemudi. (3) Setelah lewatnya jangka waktu pencabutan sementara, SIM yang disita diserahkan kembali pemilik SIM. (4) Selama jangka waktu pencabutan sementara, pemegang SIM dilarang untuk mengemudikan Ranmor yang sesuai dengan golongan SIM yang dicabut sementara.

(1) Untuk memelihara dan meningkatkan mutu standar pelayanan kepada masyarakat, Satpas menyelenggarakan Sistem Manajemen dan Informasi Regident Pengemudi sebagai Subsistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Sistem Manajemen dan Informasi Regident Pengemudi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan dukungan sumber daya manusia, anggaran, material dan metode pelayanan; b. penyusunan organisasi pelayanan; c. pengembangan penyelenggaraan pelayanan; dan d. pengawasan dan pengendalian. (3) Sistem Manajemen dan Informasi Regident Pengemudi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didukung dengan sistem keamanan data dan sistem informasi Pengemudi.

(1) Sistem Informasi Manajemen Regident Pengemudi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, terdiri dari: a. perangkat keras; b. program; c. data; d. prosedur; dan e. masyarakat informasi.

(2) Perangkat keras, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa peralatan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung proses komputerisasi, dalam kegiatan: a. pemasukan data; b. pemprosesan data; c. penyimpanan data; d. penyajian data; dan e. pelacakan kembali data (trace back). (3) Program, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa daftar perintah yang dilakukan oleh komputer dalam Regident Pengemudi yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah. (4) Data, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kumpulan fakta dalam proses Regident Pengemudi yang diolah dan digunakan sebagai dasar: a. penyidikan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan/atau kejahatan yang terkait atau melibatkan Ranmor; b. pengawasan Pengemudi; c. perencanaan pembangunan nasional; dan d. pemberian pelayanan masyarakat. (5) Prosedur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa serangkaian tindakan mengoperasikan sistem komputerisasi dalam kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang harus dilaksanakan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama sesuai dengan tujuan Regident Pengemudi. (6) Masyarakat informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok orang dan orang-perseorangan yang dapat bertindak sebagai penyedia dan pengguna data Regident Pengemudi.

(1) Pemasukan data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a berupa pencatatan secara manual dan/atau komputerisasi tentang identitas Ranmor dan pemilik, sebagaimana tercantum dalam dokumen Regident Ranmor. (2) Pemasukan data, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara daring dengan sistem jaringan berkait lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. (3) Petugas yang dapat melakukan pencatatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah petugas Polri.

(1) Pemprosesan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b berupa kegiatan pengolahan data yang dilakukan oleh komputer sesuai dengan program dan aplikasi Regident Ranmor. (2) Pemprosesan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyediakan bahan bagi kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4).

Penyimpanan data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c, dilakukan pada pangkalan data Korlantas Polri.

(1) Penyajian data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d berupa kegiatan penyediaan bahan bagi kepentingan: a. penyidikan pelanggaran dan kejahatan; b. pengendalian dan pengawasan Ranmor; c. perencanaan, operasi, manajemen, dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; d. perencanaan pembangunan nasional; dan e. pelayanan masyarakat. (2) Penyajian data, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara selektif sesuai dengan kepentingannya.

Pelacakan kembali data (trace back), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e, berupa kegiatan mencari, menemukan, menampilkan, dan/atau mengetahui kembali data Regident Ranmor yang telah disimpan dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Regident Ranmor beserta penggunanya.

Petugas penguji peserta uji dan/atau penerbit SIM yang tidak menaati prosedur penerbitan SIM, sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pada saat peraturan Kapolri ini mulai berlaku, pelaksanaan ujian keterampilan melalui Simulator dilakukan setelah tersedia peralatan Simulator di Satpas atau di tempat pelayanan SIM lain.

SIM yang sudah diterbitkan pada saat diberlakukan Peraturan Kapolri ini, tetap berlaku sampai dilakukan penerbitan penggantian SIM.

Bentuk, persyaratan dan tatacara Pelaksanaan penerbitan SIM sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

Satpas yang menyelenggarakan penerbitan SIM wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Regident Pengemudi dan/atau yang berkaitan dengan penerbitan SIM, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2012 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN