Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.

10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.

13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.

15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.

16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau

Pemilihan Asing, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. 19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu. 20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu. 21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat. 22. Hari adalah hari kalender.

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsional; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas.

Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan: a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

(1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen: a. Pemilih yang berbasis:

1. keluarga;
2. Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;
5. Pemilih penyandang disabilitas;
6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. kaum marjinal;
8. komunitas;
9. keagamaan;
10. relawan demokrasi; dan
11. warga internet (netizen). b. masyarakat umum; c. media massa; d. partai politik; e. pengawas; f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; g. organisasi kemasyarakatan;

h. masyarakat adat; dan i. instansi pemerintah. (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih. (2) PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup: a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;

2. pencalonan dalam Pemilihan;

3. Kampanye dalam Pemilihan;

4. dana kampanye peserta Pemilihan;

5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan

6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

(1) Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi: a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan d. penyusunan daftar Pemilih. (2) Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, meliputi: a. jadwal pencalonan Pasangan Calon; b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon; c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon; d. penetapan Pasangan Calon; dan e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon. (3) Materi sosialisasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3, meliputi: a. ketentuan Kampanye; b. jadwal Kampanye; dan c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon. (4) Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4, meliputi: a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye; b. jenis laporan dana kampanye; c. penyusunan laporan dana kampanye; dan d. audit dan hasil audit dana kampanye. (5) Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5, meliputi: a. tata cara pemungutan suara; b. tata cara penghitungan suara; c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan d. pengumuman hasil Pemilihan.

(1) Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan materi Sosialiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemilih. (2) Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, dilakukan melalui: a. forum warga; b. komunikasi tatap muka; c. media massa; d. bahan sosialisasi; e. mobilisasi sosial; f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; g. laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; h. papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; i. media sosial; j. media kreasi; dan/atau k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk: a. diskusi; b. seminar; c. workshop; d. rapat kerja; e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; h. gelar wicara (talkshow); dan/atau i. metode tatap muka lainnya.

(1) Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan pada: a. media massa cetak; dan/atau b. media massa elektronik meliputi:

1. radio;
2. televisi; dan/atau
3. media dalam jaringan (online). (2) Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. tulisan; b. gambar; c. suara; dan/atau d. audiovisual.

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas: a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:

1. brosur;

2. leaflet;

3. pamflet;

4. booklet;

5. poster;

6. folder; dan/atau

7. stiker. b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

8. spanduk;

9. banner;

10. baliho;

11. billboard/videotron; dan/atau

12. umbul-umbul. c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi: a. kesenian tradisional; b. modern; c. kontemporer; d. seni musik; e. seni tari; f. seni lukis; g. sastra; dan/atau h. seni peran.

(1) Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan ketersedian anggaran di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis: a. keluarga; b. Pemilih pemula; c. Pemilih muda; d. Pemilih perempuan; e. Pemilih penyandang disabilitas; f. kaum marjinal; g. komunitas; h. keagamaan; i. relawan demokrasi; dan/atau j. warga internet (netizen). (2) Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui: a. mobilisasi sosial; b. pemanfaatan jejaring sosial; c. media lokal atau tradisional; d. Rumah Pintar Pemilu; e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi; f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai. (3) Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan: a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan; b. komunitas masyarakat; c. organisasi keagamaan; d. kelompok adat; e. badan hukum; f. lembaga pendidikan; g. instansi pemerintah;

h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau i. media massa cetak dan elektronik. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang: a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan; b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

(1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;

b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak: a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan; c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan; d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan; e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan; f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib: a. menghormati hak orang lain; b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi; c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

(1) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan; b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan; c. Sosialisasi Pemilihan; d. Pendidikan Pemilih; e. Pemantauan Pemilihan; dan f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. (3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar. (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat berupa: a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera MENETAPKAN dan mengesahkan peraturan perundang- undangan; c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;

d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan; e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum; f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang- undangan; g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan; h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum; i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang- undangan.

Pasal 24 (1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan; b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat berupa:

a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

(1) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon. (2) Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilarang: a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat; b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon; c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara INDONESIA, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan: a. membangun pengetahuan politik; b. menumbuhkan kesadaran politik; dan c. meningkatkan partisipasi politik. (2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih. (3) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut: a. Pemilih pemula; b. Pemilih muda; c. Pemilih perempuan; d. Pemilih penyandang disabilitas;

e. kaum marjinal; f. komunitas; g. keagamaan; h. relawan demokrasi; dan/atau i. warga internet (netizen). (4) Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing. (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. (3) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;

b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; dan c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

(1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (2) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik INDONESIA di negara asal pemantau. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a. profil organisasi lembaga pemantau; b. nama dan jumlah anggota pemantau; c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;

d. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan; e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau; f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan; g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan; h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan j. surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing. (5) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitan administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4). (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan

Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. (4) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing. (5) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan. (6) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan. (7) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.

Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

(1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diberi tanda terdaftar sebagai lembaga

Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing. (2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik INDONESIA setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan. (2) Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing. (3) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. (4) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh KPU.

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memuat informasi tentang: a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas; b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan; c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna; d. wilayah kerja pemantauan; e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

(1) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU. (2) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. (3) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak: a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan; b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan; c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir; d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara; e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan; c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan; d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan

di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan; e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan; f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan; g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung; h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan; i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat; k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan; m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang: a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan; b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan; d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu; e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan; g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam

dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing; h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan; i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi: a. non partisan dan netral; b. tanpa kekerasan; c. mematuhi peraturan perundang-undangan; d. sukarela; e. integritas; f. kejujuran; g. obyektif; h. kooperatif; i. transparan; dan j. kemandirian.

(1) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan. (2) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Akreditasi. (3) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan. (4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing. (5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU. (6) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing. (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan. (9) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f. (2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Survei tentang perilaku Pemilih;

b. Survei tentang hasil Pemilihan; c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau d. Survei tentang Pasangan Calon.

(1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi/KIP Aceh; dan b. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa: a. akte pendirian/badan hukum lembaga; b. susunan kepengurusan lembaga; c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat; d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak

Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat; e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan

bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan. (2) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

(1) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. informasi terkait status badan hukum; b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; c. susunan kepengurusan; d. sumber dana; e. alat yang digunakan; f. metodologi yang digunakan; dan g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. (3) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyertakan identitas pelapor. (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

(1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas: a. 2 (dua) orang akademisi; b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

(1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. (3) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih. (2) Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi ini.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi ini.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA