Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum

yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di daerah provinsi. 4. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan ..

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di daerah kabupaten/kota. 6. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. 10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih. 11. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap

Tempat Pemungutan Suara. 12. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi. 14. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah kabupaten/kota. 15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 16. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 17. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah kawin atau sudah pernah kawin. 18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir. 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS. 20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 21. Hari adalah hari kalender.

PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. terbuka; h. proporsional; i. profesional; j. akuntabel; k. efektif; l. efisien; dan m. aksesibilitas.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Komisi ini meliputi tata kerja dan pembentukan: a. PPK; b. PPS; c. KPPS; dan d. Petugas Ketertiban TPS.

(1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(1) PPK dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. (2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. (3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(1) Anggota PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh

persen) keterwakilan perempuan. (3) Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat.

(1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota. (2) Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

(1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK. (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK yang hadir.

(1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kelurahan/desa atau nama lain.

(1) PPS dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. (2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. (3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, atau Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Komposisi keanggotaan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (3) Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

(1) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota. (2) Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

(1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota. (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang hadir.

(1) KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilu di TPS. (2) KPPS berkedudukan di TPS.

(1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara. (2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. (3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, atau Pemilu lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(1) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Komposisi keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS. (4) PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (5) Hak keuangan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

(1) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 6 (enam) orang anggota.

(2) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK; b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih; e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan; g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara; i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK berwenang: a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK berkewajiban: a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT; b. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara; e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tugas ketua PPK meliputi: a. memimpin kegiatan PPK; b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK; c. mengawasi kegiatan PPS; d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik; f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu; g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu; dan h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

(1) Tugas anggota PPK meliputi: a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas: a. mengumumkan DPS; b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS; c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS; d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK; e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK; f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK; h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK; j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK; l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berwenang: a. membentuk KPPS; b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih: c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; e. MENETAPKAN Petugas Ketertiban TPS; f. MENETAPKAN hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT; g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berkewajiban: a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT; b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK; c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; e. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS; f. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain; h. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tugas ketua PPS meliputi: a. memimpin kegiatan PPS; b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS; c. mengawasi kegiatan KPPS; d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan; f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

(1) Tugas anggota PPS meliputi: a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas: a. mengumumkan DPT di TPS; b. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; c. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS; d. menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; f. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS; g. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu KPPS berwenang: a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berkewajiban: a. menempelkan DPT di TPS; b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain; e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah: a. memberi penjelasan tentang ttugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS; b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT; d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain; e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilu. (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah: a. memimpin kegiatan KPPS; b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu; d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

e. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; f. menandatangani tiap lembar surat suara; g. memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra (template); dan h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu. (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah: a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara; b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2

(dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilu; c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS; d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

(1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA,

Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat. (3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis

dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan. (4) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (5) Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan: a. masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan b. dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;

b. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat; c. surat pernyataan yang bersangkutan:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Peraturan Komisi ini; dan d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi: a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK; b. menerima pendaftaran calon PPK; c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK; d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK; e. melakukan wawancara calon anggota PPK; dan f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman

pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3). (3) Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri ATAS: a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPK.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) Hari setelah penelitian administrasi berakhir.

(1) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), mengikuti seleksi tertulis.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon anggota PPK, paling lama 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi. (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat. (4) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan b. pengetahuan kewilayahan. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) Hari.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6). (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan (dua) Hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7). (3) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rekam jejak calon anggota PPK; b. pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1). (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1). (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan anggota PPK hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.

(1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi: a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS; b. menerima pendaftaran calon PPS; c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS; d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS; e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.

(3) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3). (3) Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: a. 1 (satu) dokumen salinan yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPS.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) Hari setelah penelitian administrasi berakhir.

(1) Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), mengikuti seleksi tertulis. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi. (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah kecamatan setempat. (4) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota DPD, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan b. pengetahuan kewilayahan. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) Hari.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6).

(2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan (dua) Hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7). (3) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rekam jejak calon anggota PPS; b. pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota DPD, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengurutkan peringkat calon anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1). (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan anggota PPS hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

(1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik.

(1) PPS mengangkat dan memberhentikan Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. (3) Apabila dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS. (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam memilih calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi: a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS; b. menerima pendaftaran calon KPPS; c. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS; dan d. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS.

(1) PPS mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a.

(2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 6 (enam) Hari.

(1) PPS menerima pendaftaran calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3). (3) Pendaftaran calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri atas: a. 1 (satu) dokumen salinan yang diserahkan kepada PPS; dan b. 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip KPPS.

(1) PPS melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS dan dapat dilakukan wawancara apabila diperlukan. (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. (3) PPS MENETAPKAN dan mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

(1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota KPPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, dan KPPS mengucapkan sumpah/janji. (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

(1) Anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti antarwaktu karena: a. berhalangan tetap; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau c. diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan: a. meninggal dunia; b. tidak diketahui keberadaannya; atau c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. (3) Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilakukan dengan tahapan meliputi: a. menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran; b. meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran; c. melakukan klarifikasi; dan d. melakukan kajian dan mengambil keputusan. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat: a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan; b. memanggil para pihak; c. meminta bukti-bukti pendukung; dan d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya. (4) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam rapat pleno. (5) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memutus pemberhentian anggota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap. (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN keputusan pemberhentian tetap anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Penggantian antarwaktu PPK, PPS dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK, PPS dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi. (2) Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK, PPS dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan penggantian anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan. (2) PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota. (3) Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK. (4) Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah. (5) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. independen dan tidak berpihak; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b. (6) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan dengan: a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak;
3. sehat jasmani dan rohani; dan b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan. (7) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota

dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (8) PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati atau Wali Kota, untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK. (9) Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (10) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. (11) Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPK.

(1) Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), meliputi: a. membantu pelaksanaan tugas PPK; b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK dalam rapat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

(1) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (10) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan

Pemilu. (2) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (10) huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya. (2) Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. independen dan tidak berpihak; dan c. sehat jasmani dan rohani. (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. independen dan tidak berpihak; dan c. sehat jasmani dan rohani.

(6) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya. (7) Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu; dan b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. (8) Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPS.

(1) Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), meliputi: a. membantu pelaksanaan tugas PPS; b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

(1) Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu. (2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

(1) Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS. (2) Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang.

(1) PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada PPK. (2) PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada setiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama Petugas Ketertiban TPS dari Pemerintah Daerah kepada PPS. (5) PPS MENETAPKAN Petugas Ketertiban TPS berdasarkan penyampaian dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK, PPS dan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dibebankan pada anggaran KPU dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PPK dan PPS dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana PPK dan PPS. (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS sebelum melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu.

(1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh PPK.

KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 299); b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 533); c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292); dan d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 704), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA