Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Derah yang diselenggarakan paling akhir.
3. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. 7. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. 8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 9. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 10. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 11. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum.

12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.

14. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.

15. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.

16. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

17. Bakal Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

18. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. 19. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. 20. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan. 21. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan. 22. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 23. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 24. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon. 25. Hari adalah hari kalender.

(1) Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. terbuka; h. proporsional; i. profesional; j. akuntabel; k. efektif; l. efisien; dan m. aksesibilitas.

Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.

Pengusulan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi: a. persyaratan pencalonan; dan b. persyaratan calon.

(1) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memenuhi persyaratan: a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu Terakhir; atau b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Terakhir. (2) Jumlah minimal kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari dua puluh per seratus dikali jumlah kursi DPR. (3) Jumlah minimal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari dua puluh lima per seratus dikali suara sah secara nasional pada Pemilu Terakhir. (4) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. (5) Jumlah perolehan kursi atau suara Partai Politik peserta Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Penentuan Bakal Pasangan Calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan. (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. (4) Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.

(1) Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: a. kesepakatan antar-Partai Politik; dan b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh para Pimpinan Gabungan Partai Politik. (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon.

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan yang terdiri atas: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan

Gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon yang bersangkutan, yang dibubuhi cap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP; b. surat pernyataan yang berisi:

1. kesepakatan antar-Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon; dan
2. tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP; c. surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP; d. surat pernyataan yang berisi visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP; e. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan Bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; f. keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik atau masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik; dan

g. keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. (2) Penandatanganan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lain, sepanjang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik. (3) Penunjukan pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lainnya dibuktikan dengan keputusan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik.

(1) Syarat untuk menjadi calon PRESIDEN dan calon Wakil PRESIDEN adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara INDONESIA sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami/istri calon PRESIDEN dan suami/istri calon Wakil PRESIDEN adalah Warga Negara INDONESIA; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai

dan Wakil PRESIDEN, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis INDONESIA, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis INDONESIA atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik INDONESIA. (2) Bagi bakal calon yang berstatus sebagai pejabat negara, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Pegawai Negeri Sipil, atau karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, wajib mengundurkan diri. (3) Persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (5) Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

(1) Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi: a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945; 3. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; 4. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 6. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD; 7. belum pernah menjabat sebagai PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN selama 2 (dua) periode; 8. bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon; 9. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; 10. mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali; 11. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 12. mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 13. telah mengajukan permohonan izin kepada

bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, dilengkapi dengan surat izin; dan 14. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditunjuk,

yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP; b. surat keterangan tempat tinggal Bakal Pasangan Calon dari kepala kelurahan atau desa/sebutan lain; c. surat keterangan Bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP; e. bukti tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi; f. surat keterangan mengenai kewarganegaraan Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; g. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian

yang menerangkan Bakal Pasangan Calon:

1. tidak pernah mengkhianati negara; dan

2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis INDONESIA; h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:

3. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

4. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan

5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon; j. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga

Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; k. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang; l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar; dan m. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon. (2) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri atas: a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam map dengan dibubuhi nama Bakal Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang ditulis dalam huruf kapital pada sampul muka map. (3) KPU mengumumkan dokumen yang telah diserahkan Bakal Pasangan Calon.

(1) KPU mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media massa paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum masa pendaftaran. (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. daftar dokumen pendaftaran; b. waktu penyerahan dokumen pendaftaran; dan c. tempat penyerahan dokumen pendaftaran. (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) Hari. (4) Jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut: a. hari pertama sampai dengan hari keenam pendaftaran dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu INDONESIA Barat; dan b. hari terakhir pendaftaran dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu INDONESIA Barat.

(5) KPU dilarang menerima dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (2) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (3) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. (5) Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memasukkan data Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Silon.

(1) Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU bertugas: a. menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi:

1. nama Bakal Pasangan Calon;

2. hari, tanggal dan waktu pendaftaran; dan

3. nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan petugas penghubung; b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10; c. menerima dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan d. meneliti kesesuaian data Bakal Pasangan Calon yang terdapat pada Silon dengan data yang terdapat pada dokumen naskah asli (hardcopy). (2) Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap, KPU memberikan tanda terima dengan menggunakan formulir Model TT.Pd-PPWP dan lampirannya kepada Bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung. (3) Bakal Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU. (4) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (5) Dalam hal setelah dilakukan penelitian, dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan belum lengkap, KPU mengembalikan dokumen tanpa memberi tanda terima, dan dicatat dalam berita acara. (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon dapat melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU pada masa pendaftaran.

KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon apabila: a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

(1) KPU melakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran: a. tidak terdapat Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya; b. tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar karena KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau c. hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya. (2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 x 7 (dua kali tujuh) Hari. (3) KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pertama selama 7 (tujuh) Hari. (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) Hari.

Apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran kedua hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya, KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

(1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. cap basah dan tanda tangan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon; b. tanda tangan Bakal Pasangan Calon; c. materai; dan d. kesesuaian dan kebenaran isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini. (3) Dalam pelaksanaan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat Bakal Pasangan Calon.

(1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik dan masing-masing kepengurusan tersebut mengajukan Bakal Pasangan Calon, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang telah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon merupakan kepengurusan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan. (4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(1) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi dokumen pendaftaran dengan menggunakan formulir Model BA.HP-PPWP.

(2) KPU menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.

(1) Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi pemenuhan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (2) Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terhadap jenis dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap. (3) Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 4 (empat) Hari sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) KPU melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan. (2) KPU menolak dokumen selain dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(1) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menggunakan formulir Model BA.HP-PPWP Perbaikan. (2) KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti. (2) Pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) Hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.

(1) KPU menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon pengganti dengan menggunakan formulir Model BA.HP-PPWP. (2) KPU menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.

Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti.

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter INDONESIA untuk: a. menyusun panduan teknis Penilaian Kemampuan rohani dan jasmani Bakal Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang ditetapkan dengan Keputusan KPU; dan b. memperoleh rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU. (4) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. ketua, yang dipilih dari anggota; dan b. anggota. (5) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) KPU MENETAPKAN Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter INDONESIA, dengan Keputusan KPU. (2) KPU menyampaikan nama rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik sebagai rumah sakit yang melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.

(1) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) MENETAPKAN kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam rapat pleno. (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan yang menyatakan: a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan b. positif atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. (3) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon. (4) Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan banding.

(1) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam rapat pleno paling lama 1 (satu) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi. (2) KPU MENETAPKAN Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU. (3) KPU mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) KPU melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) Hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Badan Pengawas Pemilu, dan dapat dihadiri media massa dan tokoh masyarakat. (3) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir dalam rapat pleno pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat pleno pengundian tetap dilanjutkan dengan ketentuan ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. (4) Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(5) KPU mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media massa.

(1) Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun Daftar Pasangan Calon. (2) Pasangan Calon meneliti penulisan nama, gelar, dan foto pada rancangan Daftar Pasangan Calon dan membubuhkan tanda tangan persetujuan.

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calon atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat mengusulkan calon pengganti. (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan oleh KPU.

(1) Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. (2) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti. (3) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengunduran diri calon atau Pasangan Calon

tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan oleh KPU.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon selama 2 x 7 (dua kali tujuh) Hari. (2) Dalam hal telah dilaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penggantian calon dapat dilakukan dalam hal bakal calon, Bakal Pasangan Calon, calon, atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat: a. sampai dengan 7 (tujuh) Hari sebelum penetapan Pasangan Calon; b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara; atau c. dimulainya tahapan Pemilu putaran kedua. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. (3) Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

a. terhadap calon atau Pasangan Calon yang meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, atau camat atau sebutan lain setempat; b. terhadap calon atau Pasangan Calon yang tidak diketahui keberadaannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; dan c. terhadap calon atau Pasangan Calon yang tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

(1) Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan. (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti.

(1) Dalam hal salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) Hari sebelum penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon pengganti. (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) Hari terhitung sejak Bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap. (2) KPU melakukan verifikasi dan MENETAPKAN Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) Hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan. (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur. (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

(1) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya tahapan Pemilu putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) Hari sejak calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

(3) KPU melakukan verifikasi dan MENETAPKAN Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon atau Pasangan Calon pengganti didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU MENETAPKAN Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran pertama sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.

(1) KPU menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon pengganti dengan menggunakan formulir Model BA.HP-PPWP. (2) KPU menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) Hari sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.

(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan Bakal Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (2) Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU sejak pengumuman dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada laman KPU dan/atau media sampai dengan masa verifikasi.

(3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU, dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu tanda penduduk. (4) Dalam hal tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

(1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan Calon tetapi telah mendaftarkan Pasangan Calon pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16 ayat (2).

(1) Pasangan Calon mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara di luar negeri, dengan difasilitasi oleh KPU. (2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan surat kuasa kepada KPU untuk mengumumkan.

(1) Bagi calon yang berstatus sebagai: a. anggota Tentara Nasional INDONESIA; b. anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; c. Aparatur Sipil Negara; dan d. Karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. (2) Dalam hal bakal calon tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. (4) Calon yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi syarat. (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengajukan Calon pengganti.

(1) Formulir yang digunakan oleh Pasangan Calon dalam Pencalonan Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi: a. Model B-PPWP merupakan Surat Pencalonan Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Model B.1-PPWP merupakan Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; c. Model B.2-PPWP merupakan Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Pencalonan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; d. Model B.3-PPWP merupakan Surat Rekomendasi dan Jaminan Partai Politik/Gabungan Partai Politik; e. Model B.4-PPWP merupakan Surat Pernyataan Visi, Misi dan Program; f. Model BB.1-PPWP merupakan Surat Pernyataan bakal calon PRESIDEN/Wakil PRESIDEN; dan g. Model BB.2-PPWP merupakan Daftar Riwayat Hidup Calon PRESIDEN/Wakil PRESIDEN. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA