Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

3. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.

4. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.

5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.

6. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.

7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

9. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.

10. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.

11. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

12. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.

13. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang hyang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

14. Kode Etik Amil Zakat yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan, norma moral dan etik mengenai kepatutan dan kepantasan yang menjadi pedoman perilaku dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh Amil Zakat.

15. Komite Etik adalah komite yang dibentuk oleh BAZNAS untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik.

16. Laporan adalah permohonan tertulis yang diajukan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

17. Pelapor adalah setiap orang yang mengajukan laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

18. Terlapor adalah Amil Zakat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

19. Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh Komite Etik untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik.

20. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Komite Etik untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

21. Sekretariat Komite Etik adalah sekretariat yang melekat pada Komite Etik.

22. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.

23. Hari adalah hari kerja.

Kode Etik bertujuan untuk: a. menjaga citra, kemandirian, martabat, integritas, dan independensi Amil Zakat dalam menjalankan tugas sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang- undangan; b. memberikan kejelasan pedoman perilaku Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; c. mencegah pelanggaran Kode Etik guna melindungi Amil Zakat dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik; d. mendorong etos kerja Amil Zakat untuk mewujudkan Amil Zakat yang berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Pengelola Zakat dan abdi masyarakat; dan e. memperjelas mekanisme penanganan Laporan dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik.

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Amil Zakat meliputi:

a. ketaqwaan kepada Allah SWT; b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; f. semangat nasionalisme; g. penghormatan terhadap sesama manusia; h. tidak diskriminatif; dan i. semangat kebersamaan keamilan.

(1) Kode Etik berlandaskan pada: a. Al-Quran dan Sunah; b. Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. sumpah Amil Zakat; d. pakta integritas; dan e. asas Pengelolaan Zakat. (2) Kode Etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Amil Zakat.

(1) Sumpah pimpinan BAZNAS sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota BAZNAS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al-

Qur’an, Sunah, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tercapainya tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di atas kepentingan pribadi atau golongan”. (2) Sumpah pimpinan BAZNAS Provinsi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Pimpinan BAZNAS Provinsi dengan sebaik- baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al-Qur’an, Sunah, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tercapainya tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di atas kepentingan pribadi atau golongan”. (3) Sumpah pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al-Qur’an, Sunah, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tercapainya tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik

INDONESIA di atas kepentingan pribadi atau golongan”. (4) Sumpah Pimpinan LAZ/Perwakilan LAZ sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Pimpinan LAZ dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al- Qur’an, Sunah, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tercapainya tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di atas kepentingan pribadi atau golongan”. (5) Sumpah Amil Zakat sebagai berikut: “Demi Allah SWT, saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Amil Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Al-Qur’an, Sunah, Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di atas kepentingan pribadi atau golongan”.

Amil Zakat berpedoman pada asas: a. syariat Islam; b. amanah dan integritas;

c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. akuntabilitas; dan g. profesional.

(1) Dalam melaksanakan asas syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Amil Zakat wajib: a. menjunjung tinggi nilai syariat Islam, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; dan b. menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. bertindak, mengambil keputusan, dan/atau MEMUTUSKAN kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; dan b. ikut serta dalam kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan nilai syariat Islam, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan asas amanah dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Amil Zakat wajib: a. menjunjung tinggi sumpah Amil Zakat dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan; b. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung; c. menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas Pengelolaan Zakat; d. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain; e. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan tugas sebagai Pengelola Zakat yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan dan/atau kebijakan Pengelola Zakat; f. tidak menerima atau meminta uang, barang, dan/atau jasa, atau pemberian lainnya yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada satuan audit internal; h. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya; dan i. mencegah dan/atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, di bawah pengaruh,

petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan untuk meminta/menerima janji, hadiah, hibah, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Zakat. (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik; b. secara terbuka mendukung partai politik tertentu, pasangan calon kepala daerah tertentu, pasangan calon PRESIDEN tertentu, dan/atau orang atau kelompok politik tertentu; c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan; d. meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang:

1. dapat menyebabkan Amil Zakat memiliki kewajiban kepada pihak tersebut;
2. dapat mempengaruhi Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya; atau
3. dapat menyebabkan Amil Zakat bersifat diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya. e. memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak, kecuali untuk pelaksanaan tugas; dan f. menjanjikan sesuatu kepada pemangku kepentingan dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas yang masih dalam proses

penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan atas penyelesaiannya.

(1) Dalam melaksanakan asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Amil Zakat wajib: a. menjadikan nilai kemanfaatan sebagai dasar dalam mengelola Zakat; b. menunjukan keberpihakan yang tegas terhadap maslahat dan manfaat dalam merumuskan setiap kebijakan Pengelolaan Zakat; c. menjadikan kemanfaatan sebagai acuan dalam bertindak, bersikap, dan berprilaku dalam kehidupan sehari-hari; dan d. bersikap sopan, santun, dan ramah kepada Muzaki dan Mustahik, serta menjaga hubungan yang harmonis antar Amil Zakat. (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. MENETAPKAN/MEMUTUSKAN kebijakan yang tidak sesuai dengan asas kemanfaatan dalam Pengelolaan Zakat; dan b. bertindak dan berprilaku yang tidak bermanfaat baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam bekerja.

(1) Dalam melaksanakan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Amil Zakat wajib: a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap asal- usul, ras, suku, bangsa, kelompok, atau aliran

partai politik tertentu, serta media massa tertentu dalam menjalankan Pengelolaan Zakat; b. memperlakukan secara sama setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pengelolaan Zakat; c. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pengelolaan Zakat untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan, keputusan atau kasus yang dikenakannya; dan d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. MENETAPKAN/MEMUTUSKAN kebijakan yang berpihak dan berkencederungan terhadap asal-usul, ras, suku, bangsa, kelompok dan aliran partai politik tertentu dalam pengelolaan zakat; b. bertindak dan berprilaku diskriminatif dalam bentuk apapun terhadap Mustahik, Muzaki, sesama Amil Zakat dan/atau pihak lain dalam merumuskan kebijakan maupun dalam bekerja.

(1) Dalam melaksanakan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Amil Zakat wajib: a. mematuhi norma dan aturan dalam Pengelolaan Zakat; b. melaksanakan amanat peraturan perundang- undangan secara tegas; c. melakukan Pengelolaan Zakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

d. melakukan segala upaya yang benar dan etis untuk mengelola Zakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan diterapkan sepenuhnya secara tidak berpihak dan adil; dan g. menjaga dan memelihara tertib hukum dan tertib sosial dalam Pengelolaan Zakat; (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. melakukan tindakan baik terencana maupun insidental yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pengelolaan Zakat; b. melakukan tindakan baik terencana maupun insidental yang bertentangan dengan kewenangan dan prosedur yang telah ditetapkan; dan c. melakukan tindakan, keputusan dan/atau kebijakan yang tidak memiliki dasar dan aturan yang jelas kecuali atas dasar diskresi yang prinsip dan syaratnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Amil Zakat wajib: a. memberikan komitmen dan loyalitas kepada Pengelola Zakat; b. bertanggung jawab atas semua pekerjaan Pengelolaan Zakat dengan baik;

c. memberi informasi secara benar dan konstruktif untuk kebaikan dan kemajuan lembaga; d. ikut serta dalam setiap tindakan Pengelolaan Zakat yang dilandasi rasa tanggung jawab; e. merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas; f. mengembalikan fasilitas, peralatan kantor, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, setelah tidak bekerja pada lembaga; g. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundangundangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; h. membuka akses publik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan j. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik. (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. melakukan kegiatan curang dan manipulatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; b. melakukan upaya sengaja atau tidak sengaja menghalangi atau menutupi kegiatan curang dan manipulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; c. melakukan pengabaian atau pembangkangan atas kebijakan lembaga; dan d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terabaikannya hak publik dan prinsip kelembagaan yang baik.

(1) Dalam melaksanakan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Amil Zakat wajib: a. bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional; b. berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga; c. menjamin kualitas pelayanan kepada setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan Zakat; d. membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga; e. menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas; f. senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas; g. bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Pengelolaan Zakat; h. menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab; i. menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan. (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. melakukan tindakan tidak disiplin, boros, tidak efisien, curang, dan melalaikan tanggungj awab dalam melaksanakan tugas; b. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik atau merugikan lembaga; c. menggunakan kewenangan jabatan dan/atau fasilitas dari lembaga selain untuk kepentingan lembaga; d. menjadi pengurus dan pelaksana lembaga Pengelola Zakat yang lain pada saat yang sama; e. memberitahukan, meminjamkan, mengirim/ mentransfer, mengalihkan, menjual/ memperdagangkan seluruh/sebagian dokumen, data, atau informasi milik lembaga dalam bentuk elektronik dan digital kepada pihak lain yang tidak berhak; f. melakukan perjalanan dinas dengan menyertakan anggota keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali dimungkinkan oleh kebijakan lembaga atau atas biaya sendiri; g. bersikap diskriminatif, berpihak, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas; dan h. mengabaikan prosedur kerja yang dapat berakibat membahayakan kredibilitas lembaga, kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja bersama.

(1) Dalam menegakan Kode Etik, semua pihak diperlakukan adil dan setara. (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa secara seksama dalam persidangan Kode Etik. (3) Persidangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan prinsip cepat dan sederhana.

Setiap orang wajib melaporkan secara tertulis jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Amil Zakat dalam melakukan Pengelolaan Zakat.

(1) Amil Zakat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini. (2) Komite Etik melakukan penindakan dan/atau memberikan rekomendasi penindakan berdasarkan sanksi atas tingkat pelanggaran Kode Etik kepada Amil Zakat yang yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik. (3) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran berat. (4) Amil Zakat wajib menerima dan melaksanakan keputusan Komite Etik.

(1) Komite Etik bersifat ad hoc dan dibentuk oleh BAZNAS setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik di setiap tingkatan. (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN Laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

(1) Komite Etik BAZNAS berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap Laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Sekretariat BAZNAS, Amil Zakat di BAZNAS, pimpinan dan Amil Zakat di LAZ Berskala Nasional. (2) Komite Etik BAZNAS Provinsi berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap Laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Sekretariat BAZNAS Provinsi, Amil Zakat di BAZNAS Provinsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan Amil Zakat di LAZ Berskala Provinsi.

(3) Komite Etik BAZNAS Kabupaten/Kota yang menjalankan mandat dan kebijakan BAZNAS dalam penegakan Kode Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap Laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten/Kota, Sekretariat BAZNAS Kabupaten/Kota, pimpinan dan Amil Zakat di LAZ Kabupaten/Kota.

(1) Pembentukan Komite Etik BAZNAS diputuskan dalam rapat pleno Anggota BAZNAS yang dituangkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS. (2) Keanggotaan Komite Etik BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota berasal dari BAZNAS; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota berasal dari Kementerian Agama; dan c. 1 (satu) orang anggota berasal dari BAZNAS;

(1) Komite Etik BAZNAS Provinsi dibentuk oleh BAZNAS berdasarkan permohonan tertulis dari BAZNAS Provinsi. (2) Pembentukan Komite Etik BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Anggota BAZNAS yang dihadiri oleh 1 (satu) orang pimpinan BAZNAS Provinsi yang mewakili wilayah terjadinya dugaan pelanggaran kode etik. (3) Keputusan pembentukan Komite Etik BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS.

(4) Keanggotaan Komite Etik BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota berasal dari BAZNAS; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan c. 1 (satu) orang anggota berasal dari BAZNAS Provinsi;

(1) Komite Etik BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dibentuk oleh BAZNAS berdasarkan permohonan tertulis dari BAZNAS Provinsi. (2) BAZNAS melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disetujui atau ditolak. (3) Dalam hal BAZNAS menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan Komite Etik BAZNAS Kabupaten/Kota diputuskan dalam rapat pleno Anggota BAZNAS yang dihadiri oleh 1 (satu) orang pimpinan BAZNAS Provinsi yang mewakili wilayah terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik. (4) Keputusan pembentukan Komite Etik BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS. (5) Keanggotaan Komite Etik BAZNAS di Kabupaten/Kota terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari BAZNAS; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan c. 1 (satu) orang anggota yang berasal dari BAZNAS Provinsi.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Etik, harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, atau pegawai Kementerian Agama; b. memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik; c. memiliki pengalaman dan wawasan yang luas; d. memiliki integritas dan independensi; e. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana dan Kode Etik; dan f. sehat jasmani dan rohani;

Komite Etik bertugas: a. meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik; b. mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik; c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik; d. menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik terbukti atau tidak terbukti; e. memberikan keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik;

f. memberikan rekomendasi hasil putusan pelanggaran Kode Etik kepada Pejabat Yang Berwenang; dan g. menjadi penasihat etik untuk edukasi, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Kode Etik.

Anggota Komite Etik wajib: a. memberikan masukan tertulis mengenai penyempurnaan pelaksanaan Kode Etik; dan b. hadir pada rapat dan sidang Komite Etik untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau penetapan rekomendasi keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

Komite Etik berwenang: a. memanggil Pelapor, Terlapor dan pihak terkait dalam dugaan pelanggaran Kode Etik untuk dimintai keterangan dan/atau data di dalam atau di luar sidang Komite Etik; b. memanggil pihak terkait termasuk para saksi untuk memberikan keterangan dan/atau data dalam sidang Komite Etik; c. meminta data dan informasi yang terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. MENETAPKAN putusan rekomendasi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, syariah Islam, dan prinsip kepatutan; dan e. menyampaikan rekomendasi putusan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk ditindaklanjuti.

(1) Sidang Komite Etik dipimpin oleh ketua Komite Etik. (2) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan hadir, sidang Komite Etik dipimpin oleh

salah seorang anggota Komite Etik berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Sidang Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, jika dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komite Etik. (4) Pengambilan keputusan dalam sidang Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat. (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam sidang Komite Etik dilakukan melalui pengambilan suara terbanyak. (6) Dalam hal anggota Komite Etik merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau memiliki benturan kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa oleh Komite Etik, maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi anggota Komite Etik.

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Komite Etik dibantu oleh Sekretariat Komite Etik. (2) Sekretariat Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada BAZNAS. (3) Sekretariat Komite Etik BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada BAZNAS Provinsi apabila dianggap memiliki kompetensi yang diperlukan. (4) Sekretariat Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris Komite Etik. (5) Sekretariat Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menatausahakan Laporan, keterangan, data, dan bukti terkait dugaan pelanggaran Kode Etik;

b. melakukan verifikasi administrasi terhadap Laporan yang diterima sebelum diteruskan kepada Komite Etik; c. menyiapkan surat panggilan sidang Komite Etik kepada pihak terkait; d. menyiapkan persidangan termasuk materi persidangan dan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komite Etik yang hadir dalam sidang Komite Etik; e. menyiapkan rapat Komite Etik dan menyusun risalah rapat serta keputusan rapat Komite Etik; f. menyiapkan keputusan Komite Etik untuk diberikan kepada Komite Etik atau pihak lain yang terkait; g. merahasiakan Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik; dan h. melakukan tugas lain terkait dengan penanganan pelanggaran Kode Etik.

(1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat dilaporkan kepada BAZNAS dan/atau BAZNAS Provinsi sesuai wilayah terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi dan materil.

(1) Laporan dugaan pelanggaraan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara tertulis

dalam Bahasa INDONESIA sebanyak 5 (lima) rangkap. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh kuasa hukum Pelapor. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas lengkap Pelapor; b. identitas Terlapor; c. alasan Laporan; dan d. permohonan kepada Komite Etik sesuai dengan tingkatan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik. (4) Identitas Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. jabatan; dan c. alamat kantor. (5) Alasan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat: a. waktu perbuatan dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan dilakukan. (6) Dalam menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain Pelapor; b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelapor; dan c. alat bukti. (7) Selain melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum juga harus melampirkan surat kuasa khusus. (8) Format Laporan, surat pernyataan, dan surat kuasa khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat disampaikan secara: a. langsung; atau b. tidak langsung. (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui petugas penerima Laporan. (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. pos/faksimili; dan/atau b. surat elektronik. (4) Laporan pelanggaran Kode Etik tidak dikenai biaya.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat atau tulisan; d. petunjuk; e. keterangan para pihak; dan/atau f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

(1) Setiap Laporan pelanggaran Kode Etik wajib dilakukan verifikasi administrasi oleh Sekretariat Komite Etik. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen Laporan, Sekretariat Komite Etik memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dokumen Laporan. (3) Pelapor wajib melengkapi kekurangan dokumen Laporan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor tidak melengkapi kekurangan dokumen Laporan, Sekretariat Komite Etik menyatakan Laporan tidak dapat diterima.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2), Laporan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Sekretariat Komite Etik memberikan surat tanda terima laporan. (2) Format surat tanda terima Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan verifikasi materiil oleh Sekretariat Komite Etik. (2) Verifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan Laporan memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik.

(1) Hasil verifikasi materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa: a. terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik; atau b. tidak terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Dalam hal hasil verifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sekretariat Komite Etik menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(1) Dalam hal diperlukan, verifikasi materiil dapat dilakukan kelapangan dengan membentuk Tim Pemeriksa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.

Laporan yang telah memenuhi verifikasi materiil dicatat dalam buku registrasi perkara oleh Sekretariat Komite Etik.

Dalam hal Laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut oleh Pelapor, Komite Etik atas pertimbangan kepatuhan tidak terikat dengan pencabutan Laporan, kecuali diputuskan lain oleh Komite Etik.

(1) Komite Etik MENETAPKAN jadwal sidang dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal Laporan dicatat dalam buku registrasi perkara. (2) Penetapan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat.

(1) Sekretariat Komite Etik memanggil Pelapor dan Terlapor dalam waktu paling singkat 5 (lima) Hari sebelum persidangan dimulai. (2) Dalam hal Pelapor dan Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komite Etik menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari setelah panggilan pertama. (3) Dalam hal Pelapor dan Terlapor tidak kembali hadir setelah pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Etik menyelenggarakan persidangan tanpa kehadiran Pelapor dan Terlapor.

Dalam keadaan tertentu Komite Etik dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh dengan fasilitas teleconference dengan tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan

Terlapor tidak dapat diwakilkan dalam pelaksanaan persidangan Kode Etik.

(1) Persidangan Kode Etik dilaksanakan secara tertutup kecuali ditentukan terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan lain. (2) Dalam hal sidang dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunjung persidangan wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam persidangan Kode Etik. (3) Dalam hal sidang dilakukan secara terbuka, Pelapor, Terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait serta pengunjung sidang Kode Etik dilarang: a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan Kode Etik; b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan Kode Etik dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan Kode Etik; dan c. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan Kode Etik.

Dalam hal sidang dilakukan secara terbuka, Pelapor, Terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait serta pengunjung sidang Kode Etik wajib: a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan; b. menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan c. menunjukkan sikap hormat kepada Komite Etik.

(1) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, ahli dan pihak terkait serta pengunjung melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 , Ketua Komite Etik memberikan teguran. (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, Ketua Komite Etik berwenang memerintahkan untuk mengeluarkan pihak yang melakukan pelanggaran dari tempat persidangan Kode Etik.

Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Komite Etik.

(1) Sidang Komite Etik dipimpin oleh ketua Komite Etik. (2) Pelaksanaan persidangan meliputi: a. memeriksa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor; b. mendengarkan keterangan Pelapor dan Terlapor di bawah sumpah; c. mendengarkan pembelaan Terlapor; d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; f. mendengarkan keterangan pihak lain yang terkait; dan g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti. (3) Pelapor, Terlapor, dan Saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan Kode Etik. (4) Dalam hal sidang dianggap cukup, ketua Komite Etik menyatakan persidangan Kode Etik selesai dan dinyatakan ditutup.

(5) Berita acara persidangan Komite Etik disiapkan oleh Sekretariat Komite Etik dan ditandatangani oleh Ketua Komite Etik.

Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik berhak melakukan pembelaan diri dalam sidang Komite Etik.

(1) Penetapan putusan dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai. (2) Sidang pembacaan putusan dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rapat pleno penetapan putusan. (3) Rapat pleno Komite Etik dilakukan secara tertutup yang diikuti oleh seluruh anggota Komite Etik dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komite Etik. (4) Rapat pleno Komite Etik mendengarkan penyampaian berita acara persidangan Kode Etik. (5) Komite Etik mendengarkan pertimbangan atau pendapat tertulis para anggota Komite Etik untuk selanjutnya MENETAPKAN putusan. (6) Penetapan putusan dalam rapat pleno Komite Etik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (7) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (8) Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan putusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota Komite Etik yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

(1) Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno Komite Etik diucapkan dalam persidangan Kode Etik dengan memanggil pihak Pelapor dan Terlapor. (2) Amar putusan Komite Etik dapat menyatakan: a. Terlapor terbukti melanggar; b. Terlapor tidak terbukti melanggar; c. pengenaan rekomendasi sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan/atau d. pemberian rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. (3) Dalam hal amar putusan Komite Etik menyatakan Terlapor terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite Etik memberikan rekomendasi sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap. (4) Dalam hal amar putusan Komite Etik menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Komite Etik melakukan rehabilitasi kepada Terlapor. (5) Dalam hal amar putusan Komite Etik menyatakan pemberian rekomendasi sanksi kepada Pejabat Yang Berwenang dari Kementerian Agama, Komite Etik menyampaikannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Agama.

(1) Putusan Komite Etik bersifat final dan mengikat. (2) Pengelola Zakat wajib melaksanakan putusan Komite Etik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. (3) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ disemua tingkatan memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan Komite Etik.

(1) Putusan Komite Etik disampaikan kepada Terlapor dan Pelapor serta pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. (2) Dalam hal penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan Komite Etik menemukan dugaan pelanggaran diluar pelanggaran Kode Etik, Komite Etik menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA