Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara www.djpp.kemenkumham.go.id

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilu untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. 9. Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah pasangan calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

14. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

16. Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

19. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

21. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

22. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

24. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

25. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

26. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.

27. Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

28. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

29. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

30. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu.

31. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

32. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

33. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan UNDANG-UNDANG tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

34. Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk: a. memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh; b. mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan c. menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa atau nama lain/kelurahan. (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap: a. persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
3. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
4. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap dearah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. b. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
5. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
6. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
7. penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
8. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. penetapan pasangan calon pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. pelaksanaan kampanye;
12. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
13. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
14. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
15. proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
16. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
17. proses penetapan hasil Pemilu. c. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; d. pelaksanaan putusan pengadilan dan Dewan Kehormatan www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelenggara Pemilu serta pelaksanaan rekomendasi Pengawas Pemilu. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur;

4. proses penetapan calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan calon gubernur;

5. penetapan calon gubernur;

6. pelaksanaan kampanye;

7. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

8. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

9. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

10. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

11. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

13. proses penetapan hasil Pemilu di wilayah provinsi. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

14. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id

15. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

16. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota;

17. proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;

18. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;

19. pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;

20. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

21. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

22. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

23. pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

24. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

25. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

26. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:

27. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

28. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

29. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;

30. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

31. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; www.djpp.kemenkumham.go.id

32. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

33. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;

34. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan

35. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti Emuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang meliputi:

36. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

37. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

38. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;

39. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

40. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

41. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

42. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

43. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

44. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

45. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf www.djpp.kemenkumham.go.id

b, huruf c, dan huruf d berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan. (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:

1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
3. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
6. proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri dari seluruh TPSLN;
7. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke Penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Bawaslu.

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan fungsi sesuai tingkatannya: a. Bawaslu melakukan:

1. penyusunan standar tata laksana pengawasan;

2. penyusunan rencana pengawasan Pemilu secara nasional yang meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Pengawas Pemilu Luar Negeri;

3. supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu di semua tingkatan;

4. supervisi terhadap perencanaan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id

5. pembinaan terhadap pengawas Pemilu di semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawas Pemilu;

6. evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu; dan

7. pelaporan hasil pengawasan Pemilu. b. Bawaslu Provinsi melakukan:

8. penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi;

9. supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

10. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota;

11. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan

12. pelaporan pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat Provinsi ke Bawaslu. c. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan :

13. penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota meliputi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

14. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di tingkat bawahnya; dan

15. pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota.

(1) Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pencegahan pelanggaran Pemilu difokuskan pada penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu. (2) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: a. ketidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu; c. ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. keberpihakan atau kecenderungan terhadap Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya; e. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan f. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (3) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: a. ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu; b. ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye, data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu; c. ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu; d. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan e. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (4) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan b. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (5) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: a. keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye tertentu; b. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan c. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Pengawas Pemilu menindaklanjuti Temuan dan Laporan.

(1) Sebelum melaksanakan pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada: a. setiap tahapan Pemilu; dan b. aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu. (2) Identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir; c. adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; d. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan e. wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu menentukan fokus pengawasannya.

(1) Terhadap potensi rawan terjadinya pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan pencegahan. (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran; b. peningkatan kerjasama antar lembaga; c. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu; d. pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilu; dan e. kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penguatan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan organisasi atau kelembagaan; b. penentuan materi koordinasi; c. penyusunan nota kesepahaman; d. penyusunan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran sebagai tindaklanjut nota kesepahaman; dan e. evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi. (2) Dalam penentuan/pemetaaan organisasi atau kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kepentingan pelaksanaan pencegahan dan penindakan.

(1) Peningkatan kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan organisasi atau kelembagaan; b. penentuan fokus kerjasama; c. penyusunan nota kesepahaman;

www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penyusunan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran sebagai tindaklanjut nota kesepahaman; dan e. evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. koordinasi; b. publikasi; dan/atau c. sosialisasi aturan tentang pentingnya keterbukaan informasi.

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan Pelanggaran Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan sasaran sosialisasi; b. penyiapan materi sosialisasi; c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi; dan d. evaluasi pelaksanaan sosialisasi. (2) Materi sosialisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. materi pengawasan Pemilu; b. jenis dan bentuk pelanggaran; c. jenis dan bentuk sanksi; dan d. dampak pelanggaran terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Pengawas Pemilu melakukan pencegahan terjadinya Pelanggaran Pemilu dengan cara: a. melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksaanaan tahapan Pemilu; b. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan dan/atau tahapan penyelenggaraan Pemilu; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. melakukan konfirmasi kepada pihak-terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; d. mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan dari KPU secara berjenjang; dan e. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan sebagaimana formulir model A pada lampiran Peraturan ini. (2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pada Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan upaya Penindakan. (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi bukti awal sebagai berikut: a. keterangan; b. surat atau dokumen; c. foto dan/atau video; d. dokumen elektronik; dan/atau e. alat peraga kampanye.

(1) Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pengawasan kegiatan dan tahapan penyelengaraan Pemilu berwenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada instansi yang berwenang

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Pengawas Pemilu. (2) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan mengisi formulir Temuan sebagaimana formulir Temuan model A-2 Peraturan ini. (3) Pengisian formulir temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan syarat formal sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran adalah Pengawas Pemilu; b. waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu; c. identitas terlapor; d. peristiwa dan uraian kejadian.

(1) Terhadap Temuan dugaan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran. (2) Pengawas Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hari Temuan dugaan pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(1) Terhadap Temuan dugaan pelanggaran Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran. (2) Pengawas Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hari Temuan dugaan pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu PRESIDEN Dan Wakil PRESIDEN.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran. (2) Pengawas Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dan/atau

ditemukanya dugaan pelanggaran menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hari Temuan dugaan pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diteruskan kepada Pengawas Pemilu yang berwenang untuk ditindaklanjuti. (2) Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh: a. warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih; b. pemantau Pemilu; atau c. Peserta Pemilu. (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemantau Pemilu yang telah terdaftar dan terakreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR. DPD, dan DPRD disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu Anggota DPR. DPD, dan DPRD.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa: a. laporan langsung; dan b. laporan tidak langsung. (2) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. (3) Dalam hal laporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Pengawas Pemilu dengan mengisi formulir Penerimaan Laporam sebagaimana formulir Model A.1. pada lampiran Peraturan ini. (4) Dalam hal laporan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor datang ke Pengawas Pemilu dengan membawa Laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan mengisi formulir Penerimaan Laporan Model A.1. (5) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. laporan lisan yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu melalui telepon/hotline; dan b. laporan tertulis yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam, faksimili, surat elektronik, atau laporan di situs web/website. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dijadikan sebagai informasi awal oleh Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan pelangggaran, Pengawas Pemilu melakukan Penindakan. (3) Pengawas Pemilu MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Temuan melalui rapat pleno Pengawas Pemilu. (4) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan mengisi formulir Temuan sebagaimana formulir model A-2 pada lampiran Peraturan ini.

(1) Pelapor mengisi dan menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana formulir Model A.1. pada lampiran Peraturan ini, (2) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat Pelapor; b. waktu dan tempat peristiwa terjadi; c. nama dan alamat terlapor; d. nama dan alamat saksi-saksi; e. uraian kejadian; dan f. tanda tangan Pelapor. (3) Dalam mengisi formulir Model A.1, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan b. nama serta alamat saksi. (4) Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap, sebagaimana formulir Model A.3 dalam lampiran Peraturan ini,. (5) Petugas penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu. (6) Petugas penerima laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Penomoran pada formulir Model A.1 menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A.3.

(1) Petugas penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materil formulir penerimaan Laporan Model A.1. (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pihak yang berhak melaporkan; b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan c. keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:

1. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan
2. tanggal dan waktu Pelaporan. (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas Pelapor; b. nama dan alamat terlapor; c. peristiwa dan uraian kejadian; d. waktu dan tempat peristiwa terjadi; e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

(1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), petugas penerima Laporan meneruskan Laporan tersebut kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran. (2) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran belum memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) petugas penerima Laporan melakukan konfirmasi ulang kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan tersebut dengan memperhatikan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu melakukan penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. (2) Dalam kondisi tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan/dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu MEMUTUSKAN untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. (2) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan dugaan pelanggaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari setelah dugaan pelanggaran diterima.

(1) Pengawas Pemilu MEMUTUSKAN untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. (2) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan dugaan pelanggaran diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari setelah dugaan pelanggaran diterima.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran memenuhi syarat formal dan materil, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran. (2) Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran untuk dilakukan pengkajian sebagaimana formulir Kajian dugaan pelanggaran Model A.8. pada lampiran Peraturan ini. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno. (4) Penomoran formulir Model A.8, menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A.1 untuk Laporan Dugaan Pelanggaran atau formulir Model A.2 untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.

(1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah. (2) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir Model A.7. pada lampiran Peraturan ini.

(1) Hasil kajian terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A.8 dikategorikan sebagai: a. pelanggaran Pemilu; b. bukan pelanggaran Pemilu; atau c. sengketa Pemilu. (2) Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; b. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau c. tindak pidana Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggunakan Formulir Model A.9. pada lampiran Peraturan ini. (2) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran. (3) Penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

(1) Pengawas Pemilu MEMUTUSKAN Laporan atau Temuan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian. (2) Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu. (3) Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan ini. (4) Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran. (5) Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.11 pada lampiran Peraturan ini. (2) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. (3) Penerusan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 5 (lima) hari waktu penanganan pelanggaran pemilu. (4) Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 14 (empat belas) hari waktu Penanganan Pelanggaran. (5) Penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran.

(1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan. (2) Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilu namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang. (3) Penghentian dan/atau penerusan dugaaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilu.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilu diteruskan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilu untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Laporan yang bersifat sengketa Pemilu dan tidak mengandung unsur pidana. (3) Penyelesaian sengketa Pemilu mengacu pada Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.

(1) Status penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan sebagaimana formulir Model A.12. pada lampiran Peraturan ini. (2) Pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

(1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. (2) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota www.djpp.kemenkumham.go.id

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

(1) Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Naskah Dinas. (3) Pengawas Pemilu membawa alat-alat perlengkapan pengawasan pelaksanaan pengawasan.

(1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan: a. pemantauan; b. penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran; c. kajian; d. kampanye pengawasan; dan e. bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu: a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu; b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu; dan c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu.

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dalam pengawasan Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan wajib menyusun laporan pengawasan Pemilu. (2) Laporan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan setiap tahapan Pemilu; dan b. laporan akhir seluruh tahapan Pemilu. (3) Laporan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan; b. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; c. Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi; dan d. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan pengawasan kepada Bawaslu. (4) Ketentuan mengenai tata cara dan format pelaporan Pengawasan Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Untuk keperluan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengawas Pemilu, Bawaslu MENETAPKAN: a. tata cara pengawasan terhadap masing-masing tahapan Pemilu dalam peraturan Bawaslu; dan b. bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pengawasan Pemilu.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum PRESIDEN Dan Wakil PRESIDEN; dan b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id