Pasal 6

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap: a. persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
3. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
4. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap dearah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. b. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
5. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
6. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
7. penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
8. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. penetapan pasangan calon pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. pelaksanaan kampanye;
12. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
13. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
14. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
15. proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
16. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
17. proses penetapan hasil Pemilu. c. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; d. pelaksanaan putusan pengadilan dan Dewan Kehormatan www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelenggara Pemilu serta pelaksanaan rekomendasi Pengawas Pemilu. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur;

4. proses penetapan calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan calon gubernur;

5. penetapan calon gubernur;

6. pelaksanaan kampanye;

7. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

8. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

9. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

10. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

11. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

13. proses penetapan hasil Pemilu di wilayah provinsi. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

14. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id

15. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

16. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota;

17. proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;

18. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;

19. pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;

20. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

21. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

22. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

23. pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

24. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

25. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

26. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:

27. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

28. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

29. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;

30. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

31. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; www.djpp.kemenkumham.go.id

32. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

33. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;

34. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan

35. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti Emuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang meliputi:

36. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

37. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

38. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;

39. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

40. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

41. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

42. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

43. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

44. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

45. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf www.djpp.kemenkumham.go.id

b, huruf c, dan huruf d berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan. (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:

1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
3. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
6. proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri dari seluruh TPSLN;
7. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke Penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Bawaslu.