Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2013 tentang PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

2. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

4. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat Paparan Radiasi.

5. Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya Radiasi.

6. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

7. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi.

8. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi Radiasi Pengion yang diperkirakan menerima Dosis tahunan melebihi Dosis untuk masyarakat umum.

9. Penyelenggara Keselamatan Radiasi adalah orang-perorangan, organisasi, komisi dan/atau komite yang bertugas untuk membantu Pemegang Izin dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

10. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

11. Paparan Radiasi adalah penyinaran Radiasi yang diterima oleh manusia atau materi, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari Radiasi interna maupun eksterna.

12. Paparan Kerja adalah Paparan Radiasi yang diterima oleh Pekerja Radiasi.

13. Paparan Normal adalah Paparan Radiasi yang diperkirakan akan diterima dalam kondisi pengoperasian normal suatu fasilitas atau instalasi, termasuk kecelakaan minor yang dapat dikendalikan.

14. Paparan Potensial adalah Paparan Radiasi yang tidak diharapkan atau diperkirakan tetapi mempunyai kemungkinan terjadi akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan operasi.

15. Paparan Medik adalah Paparan Radiasi yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan medik, dan orang lain sebagai sukarelawan yang membantu pasien. fasilitas … www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Nilai Batas Dosis yang selanjutnya disingkat NBD adalah Dosis terbesar yang diizinkan oleh BAPETEN yang dapat diterima oleh Pekerja Radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

17. Dosis Radiasi yang selanjutnya disebut Dosis adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi yang dilaluinya.

18. Pembatas Dosis adalah batas atas Dosis Pekerja Radiasi dan anggota masyarakat yang tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis yang digunakan pada optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi untuk setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

19. Dosis Ekivalen adalah besaran Dosis yang khusus digunakan dalam Proteksi Radiasi untuk menyatakan besarnya tingkat kerusakan pada jaringan tubuh akibat terserapnya sejumlah energi radiasi dengan memperhatikan faktor bobot radiasi yang mempengaruhinya.

20. Dosis Efektif adalah besaran Dosis yang khusus digunakan dalam Proteksi Radiasi untuk mencerminkan risiko terkait Dosis, yang nilainya adalah jumlah perkalian Dosis Ekivalen yang diterima jaringan dengan faktor bobot jaringan.

21. Daerah Pengendalian adalah suatu daerah kerja yang memerlukan tindakan proteksi dan ketentuan keselamatan khusus untuk mengendalikan Paparan Normal atau mencegah penyebaran kontaminasi selama kondisi kerja normal dan untuk mencegah atau membatasi tingkat Paparan Potensial.

22. Daerah Supervisi adalah daerah kerja di luar Daerah Pengendalian yang memerlukan peninjauan terhadap Paparan Kerja dan tidak memerlukan tindakan proteksi atau ketentuan keselamatan khusus.

23. Kontaminasi adalah keberadaan zat radioaktif berbentuk padatan, cairan, atau gas yang tidak semestinya pada permukaan bahan, benda, atau dalam suatu ruangan dan di dalam tubuh manusia, yang dapat menimbulkan bahaya Paparan Radiasi.

24. Kondisi Abnormal adalah kondisi yang menyimpang dari kondisi operasi normal yang tidak diharapkan terjadi tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang berarti terhadap peralatan yang berpengaruh terhadap Keselamatan Radiasi yang memicu kecelakaan.

25. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang meliputi penanggung jawab Keselamatan Radiasi, penerapan persyaratan Proteksi Radiasi, dan program proteksi dan keselamatan radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Pemegang Izin; dan b. personil yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (2) Personil yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Petugas Proteksi Radiasi; b. Pekerja Radiasi; dan/atau c. pihak yang mendapat tanggung jawab khusus dari Pemegang Izin.

(1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas Proteksi dan Keselamatan Radiasi di fasilitas atau instalasinya yang meliputi: a. mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi; b. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program proteksi dan keselamatan radiasi, yang dibuat berdasarkan sifat dan risiko untuk setiap pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir; c. membentuk dan MENETAPKAN Penyelenggara Keselamatan Radiasi di dalam fasilitas atau instalasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; d. menentukan tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memastikan bahwa sumber daya tersebut memadai dan tindakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan benar; e. meninjau ulang setiap tindakan dan sumber daya secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan terwujudnya tujuan Keselamatan Radiasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. mengidentifikasi setiap kegagalan dan kelemahan dalam tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan Keselamatan Radiasi, serta mengambil langkah perbaikan dan pencegahan terhadap terulangnya keadaan tersebut; g. membuat prosedur untuk memudahkan konsultasi dan kerjasama antar semua pihak yang terkait dengan Keselamatan Radiasi; dan h. membuat dan memelihara Rekaman yang terkait dengan Keselamatan Radiasi. (2) Pemegang Izin, dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada personil yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pemegang Izin dari pertanggungjawaban hukum jika terjadi situasi yang dapat membahayakan keselamatan Pekerja Radiasi, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

Tujuan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diwujudkan dengan cara: a. menyediakan:

1. fasilitas dan/atau peralatan yang sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir; dan 2) perlengkapan Proteksi Radiasi sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir. b. mewujudkan budaya keselamatan di fasilitas atau instalasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir; c. membatasi Paparan Kerja untuk setiap Pekerja Radiasi; d. mengoptimalkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir; e. melaksanakan pemantauan kesehatan bagi Pekerja Radiasi; f. meningkatkan kualifikasi Pekerja Radiasi dalam memahami dan menerapkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi melalui pendidikan dan pelatihan; dan g. memberikan dan memutakhirkan informasi mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi kepada Pekerja Radiasi.

(1) Penyelenggara Keselamatan Radiasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. orang-perorangan; atau b. organisasi, komisi, dan/atau komite dalam struktur manajemen Pemegang Izin. (2) Penyelenggara Keselamatan Radiasi yang berupa orang-perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijabat oleh Petugas Proteksi Radiasi. (3) Lingkup tugas, kedudukan, dan susunan Penyelenggara Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sifat dan risiko untuk setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tanggung jawab: a. mengawasi pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi; b. mengkaji ulang efektivitas penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi; c. memberikan instruksi teknis dan administratif secara lisan atau tertulis kepada Pekerja Radiasi tentang pelaksanaan program Proteksi dan Keselamatan Radiasi; d. mengidentifikasi kebutuhan dan mengorganisasi kegiatan pelatihan; e. memastikan ketersediaan dan kelayakan perlengkapan Proteksi Radiasi dan memantau pemakaiannya; f. membuat dan memelihara rekaman dosis yang diterima oleh Pekerja Radiasi; g. melaporkan kepada Pemegang Izin jika Pekerja Radiasi menerima dosis melebihi Pembatas Dosis; h. memberitahukan kepada Pekerja Radiasi mengenai hasil evaluasi pemantauan dosis; i. membuat dokumen yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi; j. melakukan kendali akses di Daerah Pengendalian. k. melaksanakan latihan penanggulangan dan pencarian fakta dalam hal kedaruratan. l. memberikan konsultasi yang terkait dengan Proteksi dan Keselamatan Radiasi di Instalasinya.

(1) Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tanggung jawab: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mematuhi prosedur operasi; b. mengikuti pemantauan kesehatan dan pemantauan dosis perorangan; c. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam Proteksi dan Keselamatan Radiasi; d. menggunakan peralatan pemantau dosis perorangan dan peralatan protektif radiasi sesuai dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir; e. menginformasikan kepada Pemegang Izin tentang riwayat pekerjaan terdahulu dan terkini yang berhubungan dengan radiasi; dan f. menyampaikan masukan kepada Petugas Proteksi Radiasi mengenai kendala dan situasi yang mempengaruhi pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi. (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Pendidikan dan pelatihan mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 huruf f paling kurang meliputi: a. peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran; b. Sumber yang digunakan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir; c. efek biologi radiasi; d. besaran dan satuan dosis radiasi; e. prinsip Proteksi dan Keselamatan Radiasi; f. pemantauan Paparan Radiasi; dan g. tindakan dalam keadaan darurat. (2) Lingkup, jenis, dan durasi program pelatihan disesuaikan dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Pemegang Izin wajib menerapkan persyaratan Proteksi Radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. justifikasi; b. limitasi dosis; dan c. optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

(1) Justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus didasarkan pada asas bahwa manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. (2) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi: a. adanya penerapan teknologi lain dimana risiko yang ditimbulkan lebih kecil daripada jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang sudah ada sebelumnya; b. ekonomi dan sosial; c. kesehatan dan keselamatan; dan d. pengelolaan limbah radioaktif dan dekomisioning.

Kepala BAPETEN dapat mengeluarkan larangan untuk suatu jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam hal prinsip justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak terpenuhi.

Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib diberlakukan oleh Pemegang Izin melalui penerapan Nilai Batas Dosis.

Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk: a. Pekerja Radiasi; b. pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar, atau mahasiswa yang berumur 16 (enambelas) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun; dan c. anggota masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Nilai Batas Dosis untuk Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dengan ketentuan: a. Dosis Efektif rata-rata sebesar 20 mSv (duapuluh milisievert) per tahun dalam periode 5 (lima) tahun, sehingga Dosis yang terakumulasi dalam 5 (lima) tahun tidak boleh melebihi 100 mSv (seratus milisievert); b. Dosis Efektif sebesar 50 mSv (limapuluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu; c. Dosis Ekivalen untuk lensa mata rata-rata sebesar 20 mSv (duapuluh milisievert) per tahun dalam periode 5 (lima) tahun dan 50 mSv (limapuluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu; d. Dosis Ekivalen untuk kulit sebesar 500 mSv (limaratus milisievert) per tahun; dan e. Dosis Ekivalen untuk tangan atau kaki sebesar 500 mSv (limaratus milisievert) per tahun.

Nilai Batas Dosis pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar, atau mahasiswa yang berumur 16 (enambelas) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dengan ketentuan: a. Dosis Efektif sebesar 6 mSv (enam milisievert) per tahun; b. Dosis Ekivalen untuk lensa mata sebesar 50 mSv (limapuluh milisievert) pertahun; c. Dosis Ekivalen untuk kulit sebesar 150 mSv (seratus limapuluh milisievert) pertahun; dan d. Dosis Ekivalen untuk tangan atau kaki sebesar 150 mSv (seratus limapuluh milisievert) pertahun.

Dalam hal pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar, atau mahasiswa yang berumur di atas 18 (delapanbelas) tahun, diberlakukan Nilai Batas Dosis sama dengan Nilai Batas Dosis yang ditetapkan untuk Pekerja Radiasi.

Dalam hal Pekerja Radiasi menerima dosis melebihi 20 mSv (duapuluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tetapi masih kurang dari 50 mSv (limapuluh milisievert), maka Pemegang Izin harus: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengkaji ulang Paparan Radiasi dan mengambil langkah korektif yang perlu; b. membatasi dosis efektif Pekerja Radiasi sehingga yang bersangkutan dalam periode 5 (lima) tahun tidak boleh mendapatkan dosis efektif 100 mSv (seratus milisievert); dan c. melaporkan kejadian tersebut kepada BAPETEN dengan menyertakan penyebab terjadinya kejadian tersebut dan tindakan korektif yang telah dilakukan.

Dalam hal Pekerja Radiasi menerima dosis melebihi 50 mSv (limapuluh milisievert) dalam satu tahun tertentu, maka Pemegang Izin harus: a. mengkaji ulang Paparan Radiasi dan mengambil langkah korektif yang perlu; b. membatasi dosis efektif Pekerja Radiasi sehingga yang bersangkutan dalam periode 4 (empat) tahun ke depan tidak boleh memperoleh dosis efektif 50 mSv (limapuluh milisievert); dan c. melaporkan kejadian tersebut kepada BAPETEN dengan menyertakan penyebab terjadinya kejadian tersebut dan tindakan korektif yang telah dilakukan.

Untuk Pekerja Radiasi yang menerima dosis melebihi 50 mSv (limapuluh milisievert) kurang dari satu tahun tertentu, selain keharusan dalam Pasal 19 huruf a dan huruf c maka Pemegang Izin harus melarang Pekerja Radiasi bekerja dengan radiasi sampai akhir tahun tersebut.

(1) Dalam hal Pekerja Radiasi menerima dosis melebihi 100 mSv (seratus milisievert) untuk jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun, maka Pemegang Izin harus: a. mengkaji ulang Paparan Radiasi dan mengambil langkah korektif yang perlu; b. melarang Pekerja Radiasi bekerja dengan radiasi sampai dengan ketentuan dalam Pasal 15 huruf a terpenuhi; dan c. membuat dan melaporkan kajian penyebab terjadinya Paparan Radiasi berlebih kepada BAPETEN. (2) Kajian penyebab terjadinya Paparan Radiasi berlebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang meliputi: a. deskripsi singkat kejadian; b. rekonstruksi waktu kontak dan jarak dengan Sumber dengan menyertakan asumsi, metode dan/atau perhitungan dosis yang diterima; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. dampak yang ditimbulkan; d. penetapan penyebab kejadian; e. tindakan yang sudah dilakukan terkait dengan insiden tersebut; f. tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang; dan g. kesimpulan.

Dalam hal Pekerja Radiasi menerima dosis berlebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, Pemegang Izin wajib menyelenggarakan penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan paparan radiasi berlebih sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN mengenai pemantauan kesehatan.

Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dengan ketentuan: a. Dosis Efektif sebesar 1 mSv (satu milisievert) pertahun; b. Dosis Ekivalen untuk lensa mata sebesar 15 mSv (seratus limapuluh milisievert) pertahun; dan c. Dosis Ekivalen untuk kulit sebesar 50 mSv (limapuluh milisievert) pertahun.

(1) Dosis efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16 huruf a, dan Pasal 23 huruf a didasarkan pada akumulasi penerimaan dosis yang berasal dari Paparan Radiasi eksterna dan Paparan Radiasi interna. (2) Penentuan Dosis Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan metodologi perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pemegang Izin, untuk memastikan Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 23 tidak terlampaui, wajib melakukan: a. pembagian daerah kerja; b. pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja; c. pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi; dan d. pemantauan dosis yang diterima Pekerja Radiasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemegang Izin, dalam melaksanakan pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a harus MENETAPKAN: a. Daerah Pengendalian; dan/atau b. Daerah Supervisi. (2) Penetapan pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(1) Pemegang Izin dapat MENETAPKAN Daerah Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berdasarkan kriteria: a. potensi penerimaan Paparan Radiasi melebihi 3/10 (tigapersepuluh) NBD Pekerja Radiasi; dan/atau b. adanya potensi kontaminasi. (2) Pemegang Izin harus melakukan tindakan Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang diperlukan untuk bekerja di Daerah Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindakan Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang diperlukan untuk bekerja di Daerah Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi: a. menandai dan membatasi Daerah Pengendalian yang ditetapkan dengan tanda fisik yang jelas atau tanda lainnya; b. memasang atau menempatkan tanda peringatan atau petunjuk pada titik akses dan lokasi lain yang dianggap perlu di dalam Daerah Pengendalian; c. memastikan akses ke Daerah Pengendalian:

1. hanya untuk Pekerja Radiasi; dan
2. pengunjung yang masuk ke Daerah Pengendalian didampingi oleh Petugas Proteksi Radiasi; d. menyediakan peralatan pemantauan dan peralatan protektif radiasi; dan/atau e. menyediakan sarana pada pintu keluar Daerah Pengendalian, yang meliputi:
3. peralatan pemantauan kontaminasi kulit, dan pakaian;
4. peralatan pemantau kontaminasi terhadap benda atau zat yang dipindahkan dari Daerah Pengendalian;
5. fasilitas mencuci dan mandi untuk dekontaminasi; dan/ atau
6. tempat penyimpanan untuk peralatan dan peralatan protektif radiasi yang terkontaminasi;

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemegang Izin dapat MENETAPKAN Daerah Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan kriteria potensi penerimaan Paparan Radiasi individu lebih dari NBD anggota masyarakat dan kurang dari 3/10 (tigapersepuluh) NBD Pekerja Radiasi, dan bebas kontaminasi. (2) Pemegang Izin, pada Daerah Supervisi yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: a. menandai dan membatasi Daerah Supervisi yang ditetapkan dengan tanda yang jelas; dan b. memasang tanda di titik akses masuk Daerah Supervisi.

Pemegang Izin harus melakukan kaji ulang radiologik secara berkala sesuai dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam hal terdapat indikasi perlunya perubahan terhadap: a. tindakan Proteksi dan Keselamatan Radiasi; b. batas Daerah Pengendalian; atau c. batas Daerah Supervisi.

(1) Pemegang Izin tidak boleh menempatkan: a. pekerja yang berumur kurang dari 18 (delapanbelas) tahun, di Daerah Pengendalian; b. Pekerja Radiasi wanita dalam kondisi hamil, di daerah kerja yang memungkinkan menerima Dosis lebih dari atau sama dengan 1 mSv (satu milisievert) per tahun; c. Pekerja Radiasi wanita dalam kondisi menyusui di daerah kerja dengan risiko kontaminasi radioaktif; dan/atau d. pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar, atau mahasiswa yang berumur di bawah 16 tahun di daerah kerja. (2) Pekerja Radiasi wanita dalam kondisi hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melaporkan kondisinya sejak yang bersangkutan mengetahui kehamilannya kepada Pemegang Izin.

(1) Pemegang Izin harus melakukan pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b secara terus-menerus, berkala, dan/atau sewaktu–waktu sesuai dengan jenis/risiko Pemanfaatan Tenaga Nuklir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Periode pemantauan berkala dan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemegang Izin dengan mempertimbangkan jenis/risiko Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (3) Pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap: a. Paparan Radiasi eksterna; b. kontaminasi permukaan; dan/atau c. kontaminasi udara.

(1) Pemegang Izin harus melakukan pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). (2) Pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. udara; b. air; c. tanah; dan d. biota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Pemegang Izin dalam melakukan pemantauan dosis yang diterima Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan melingkupi Paparan Radiasi eksterna dan Paparan Radiasi interna. (2) Pemantauan dosis yang dilaksanakan untuk Paparan Radiasi eksterna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pemegang Izin paling sedikit: a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, apabila menggunakan Peralatan pemantauan dosis perorangan jenis film badge; b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, apabila menggunakan peralatan pemantauan dosis perorangan jenis thermoluminisence dosimeter (TLD) badge; c. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, apabila menggunakan peralatan pemantauan dosis perorangan jenis radiophotoluminisence dosimeter badge. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemantauan dosis perorangan dengan menggunakan peralatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan periode yang ditetapkan oleh pabrikan. (4) Peralatan pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikirim untuk dievaluasi ke laboratorium dosimetri yang terakreditasi. (5) Pengiriman peralatan pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh laboratorium dosimetri. (6) Dalam hal Pekerja Radiasi berpotensi menerima Paparan Radiasi interna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus menyelenggarakan pemantauan dosis melalui pengukuran: a. in-vivo dengan whole body counter; dan/atau b. in-vitro dengan teknik bioassay. (7) Pelaksanaan pemantauan dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan potensi penerimaan Paparan Radiasi interna.

(1) Selain pemantauan dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pemegang Izin harus melakukan pemantauan dosis secara terpisah terhadap Pekerja Radiasi pada saat: a. komisioning; b. pengujian setelah dilakukan modifikasi fasilitas atau instalasi dan perubahan prosedur operasi; c. dekomisioning atau penutupan; dan/atau d. penanggulangan terhadap Kondisi Abnormal. (2) Pemantauan dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyediakan data apabila diperlukan untuk membuat prosedur yang lebih baik.

(1) Pemegang Izin dalam melaksanakan ketentuan Pasal 25 wajib menyediakan perlengkapan proteksi radiasi (2) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peralatan pemantauan tingkat radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja; b. peralatan pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas dan instalasi; c. peralatan pemantauan dosis perorangan; dan/atau d. peralatan protektif radiasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peralatan pemantauan tingkat radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi: a. alat ukur dosis atau laju dosis; b. alat ukur kontaminasi permukaan; dan/atau c. alat ukur kontaminasi udara. (2) Penggunaan pemantauan tingkat radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Peralatan pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas dan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Peralatan pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c antara lain: a. film badge, thermoluminisensi dosimeter (TLD) badge, atau radiofotoluminisensi dosimeter badge; dan b. dosimeter pembacaan langsung. (2) Penggunaan peralatan pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(1) Peralatan protektif radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d meliputi antara lain: a. pakaian Proteksi Radiasi yang paling kurang terdiri atas:

1. apron;
2. jas laboratorium; b. peralatan protektif perlindungan pernafasan; c. sarung tangan; d. pelindung organ; dan/atau e. glove box. (2) Penggunaan peralatan protektif radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. www.djpp.kemenkumham.go.id

Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus dilaksanakan oleh Pemegang Izin melalui penetapan: a. Pembatas Dosis; dan/atau b. tingkat panduan untuk Paparan Medik.

Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi Pembatas Dosis untuk: a. Pekerja Radiasi; dan b. anggota masyarakat.

(1) Pembatas Dosis untuk Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan oleh Pemegang Izin dengan persetujuan Kepala BAPETEN. (2) Penetapan Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemegang Izin pada: a. tahap konstruksi untuk fasilitas atau instalasi baru; dan/atau b. tahap operasi, dan dekomisioning atau penutupan untuk fasilitas atau instalasi yang sudah beroperasi saat Peraturan Kepala BAPETEN ini berlaku. (3) Pemegang Izin, untuk mendapatkan persetujuan Kepala BAPETEN mengenai penetapan Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan perhitungan penetapan Pembatas Dosis untuk Pekerja Radiasi. (4) Penetapan Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi. (5) Dalam hal Pekerja Radiasi bekerja lebih dari satu fasilitas, Pembatas Dosis harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kontribusi Dosis dari masing-masing fasilitas atau instalasi.

(1) Pemegang Izin harus melaksanakan kaji ulang terhadap Pembatas Dosis untuk Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) selama pengoperasian fasilitas atau instalasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jika hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan perlu dilakukannya perubahan terhadap Pembatas Dosis untuk Pekerja Radiasi, Pemegang Izin dapat mengajukan perubahan kepada Kepala BAPETEN. (3) Pengajuan perubahan Pembatas Dosis untuk Pekerja Radiasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(1) Dalam hal Dosis Pekerja Radiasi melebihi Pembatas Dosis tetapi tidak melebihi Nilai Batas Dosis, Pemegang Izin harus: a.mengkaji ulang pelaksanaan prosedur operasi; dan b. mengkaji ulang analisis pemilihan Pembatas Dosis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b memerlukan perubahan Pembatas Dosis, Pemegang Izin harus mengajukan perubahan Pembatas Dosis kepada Kepala BAPETEN.

(1) Pembatas Dosis untuk anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b ditetapkan tidak melebihi 0,3 mSv (tiga persepuluh miliSievert) pertahun. (2) Nilai Pembatas dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk 1 (satu) kawasan. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) fasilitas di 1 (satu) kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembatas Dosis wajib ditetapkan dengan mempertimbangkan kontribusi dosis dari masing-masing fasilitas atau instalasi.

(1) Tingkat panduan untuk Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b hanya diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam radiologi diagnostik dan intervensional, dan kedokteran nuklir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat panduan untuk Paparan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Pemegang Izin dalam menerapkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 47 harus menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan program proteksi dan keselamatan radiasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyusunan program proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas: a. evaluasi radiologik; dan b. kajian keselamatan.

(1) Evaluasi radiologik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan besarnya Paparan Normal dan probabilitas Paparan Potensial. (2) Evaluasi radiologik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. identifikasi Sumber Paparan Normal dan probabilitas Paparan Potensial; b. perkiraan besar dan kemungkinan dosis yang diterima; dan c. identifikasi tindakan proteksi yang diperlukan untuk memenuhi prinsip optimisasi.

Kajian keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi: a. sifat, besar, dan kemungkinan terjadinya Paparan Potensial; b. batasan dan kondisi teknis untuk pengoperasian Sumber; c. kemungkinan terjadinya kegagalan struktur, sistem, komponen yang terkait dengan Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang mengarah pada terjadinya Paparan Potensial dan konsekuensi jika terjadi kegagalan; d. kemungkinan kesalahan prosedur operasi yang terkait dengan proteksi dan keselamatan dan konsekuensi jika terjadi kesalahan; e. perubahan rona lingkungan yang mempengaruhi Proteksi dan Keselamatan Radiasi; dan f. dampak dilakukannya modifikasi Sumber terhadap Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

Lingkup pelaksanaan evaluasi radiologik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan kajian keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disesuaikan dengan jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Program proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penyelenggara keselamatan radiasi, yang berisi penetapan tanggung jawab penyelenggara Keselamatan Radiasi; b. personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi termasuk program pendidikan dan pelatihan mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi; c. perlengkapan Proteksi Radiasi; d. penetapan pembagian daerah kerja; e. pemantauan Paparan Radiasi dan/atau Kontaminasi radioaktif di daerah kerja; f. pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi; g. program jaminan mutu Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang berisi antara lain prosedur kaji ulang dan audit pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi secara berkala; h. rencana penanggulangan keadaan darurat jika terjadi situasi yang memerlukan intervensi; i. penetapan Pembatas Dosis; dan j. prosedur yang meliputi prosedur operasi sesuai dengan jenis Sumber yang digunakan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir, pembagian daerah kerja yang ditetapkan Pemegang Izin, pemantauan kesehatan, pemantauan Dosis yang diterima Pekerja Radiasi, dan rekaman dan laporan. (2) Lingkup dan isi program proteksi dan keselamatan radiasi disesuaikan dengan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (3) Sistematika program proteksi dan keselamatan radiasi secara umum terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) Rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j meliputi: a. hasil pemantauan tingkat radiasi dan/atau kontaminasi di daerah kerja; b. hasil pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas dan instalasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. hasil pemantauan dosis yang diterima Pekerja Radiasi; dan d. hasil pemantauan kesehatan bagi Pekerja Radiasi. (2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dan disimpan oleh Pemegang Izin. (3) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib disimpan oleh Pemegang Izin paling kurang 5 (lima) tahun. (4) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d wajib disimpan oleh Pemegang Izin paling kurang 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Pekerja Radiasi berhenti dari pekerjaannya. (5) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjukkan oleh Pemegang Izin pada saat dilakukan Inspeksi oleh BAPETEN.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j meliputi: a. hasil pemantauan tingkat radiasi dan/atau kontaminasi di daerah kerja; b. hasil pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas dan instalasi; c. hasil pemantauan dosis yang diterima Pekerja Radiasi; dan d. hasil pemantauan kesehatan bagi Pekerja Radiasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemegang Izin secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Sumber yang digunakan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kesehatan bagi Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j, program jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g dan rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h, diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Ketentuan mengenai Nilai Batas Dosis Pekerja Radiasi untuk lensa mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib dipenuhi oleh Pemegang Izin paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Nilai Batas Dosis Pekerja Radiasi untuk lensa mata dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 150 mSv (seratus limapuluh milisievert).

Pada saat Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id