Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas INDONESIA yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan MENETAPKAN kebijakan umum UI.

4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.

13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

14. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.

16. Warga UI adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.

17. Alumni UI adalah lulusan dari salah satu Program Studi yang diselenggarakan oleh UI, atau mereka yang pernah menjadi Mahasiswa UI sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut.

18. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran rencana strategis yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan evaluasi

dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 19. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis. 20. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UI untuk dan atas nama MWA. 21. Komite Risiko yang selanjutnya disingkat KR adalah perangkat MWA yang memiliki kemandirian dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan risiko operasi dan investasi. 22. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

( 1 ) UI memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila. ( 2 ) UI memiliki misi: a. menyediakan akses yang luas dan adil, serta menyelenggarakan/mengelola pendidikan dan pengajaran yang berkualitas; b. menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan nasional serta global;

c. menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, memiliki kecerdasan emosi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global, yang memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam semangat kebangsaan; dan d. menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI.

Nilai-nilai UI adalah: a. kejujuran yakni sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap lurus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran juga mencakup seluruh kegiatan akademik dan nonakademik; b. keadilan yakni memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non- diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya, tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual; c. keterpercayaan yakni bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban; d. kemartabatan dan/atau penghormatan yakni memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun; e. tanggung jawab yakni bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan yang dapat merugikan

kepentingan Ul maupun kepentingan Warga UI lainnya; f. kebersamaan yakni menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya; g. keterbukaan yakni keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain, keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain, dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia; h. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yakni menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, dan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan Ul maupun dalam forum akademik lainnya; dan i. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

UI bertujuan: a. menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai, dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat; b. menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani luhur, melalui penyediaan

program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan; c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kesenian dan kebudayaan nasional; d. mendorong dan mendukung peran serta aktif Sivitas Akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab sebagai kekuatan moral yang mandiri; e. memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi profesi di dalam dan luar negeri, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional; f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia melalui kolaborasi dan kemitraan di dalam dan luar negeri, serta kesempatan untuk pengayaan seni, budaya dan pendidikan berkelanjutan; dan g. berinvestasi pada pengembangan profesionalisme bagi semua warga UI dan pengembangan teknologi yang bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara

otonom.

UI berkedudukan di Jakarta.

Tanggal 2 Februari merupakan hari jadi (dies natalis) UI.

( 1 ) UI memiliki lambang, bendera, himne, dan mars, sebagai atribut. ( 2 ) Lambang UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk makara berwarna kuning keemasan yang menggambarkan pohon ilmu pengetahuan dengan air yang memancar dari mulut makara, yang ditampung oleh kerang kearifan. ( 3 ) Lambang, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini. ( 4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, himne, dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.

( 1 ) Sivitas Akademika UI memiliki kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni secara bertanggungjawab dan beradab. ( 2 ) Kode etik kebebasan akademik dan otonomi keilmuan adalah bagian dari kode etik Sivitas Akademika yang ditetapkan Rektor dengan persetujuan DGB.

( 1 ) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan wajib dikembangkan UI sebagai wujud keteladanan, untuk membangun profesionalitas, kemandirian berpikir dan bertindak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. ( 2 ) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. ( 3 ) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun

ilmu dan cabang ilmunya. ( 4 ) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode ilmiah, dan budaya akademis. ( 5 ) DGB bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengembangan, dan penjaminan otonomi keilmuan di UI.

(1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh UI terdiri atas: a. pendidikan akademik; b. pendidikan vokasi; dan c. pendidikan profesi. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor. (3) Pendidikan vokasi dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

UI menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

(1) UI melakukan penerimaan Mahasiswa baru melalui: a. pola penerimaan secara nasional; b. penelusuran minat dan bakat; dan c. penerimaan lainnya yang diselenggarakan UI. (2) Penerimaan Mahasiswa baru melalui pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri. (3) Penerimaan Mahasiswa baru melalui penelusuran minat dan bakat serta penerimaan lainnya yang diselenggarakan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Rektor. (4) UI wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa berkewarganegaraan INDONESIA yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima melalui pola penerimaan secara nasional. (5) Pembiayaan atas biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemberian beasiswa dari UI. (6) Pembiayaan atas biaya pendidikan bagi Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari bantuan biaya pendidikan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonominya, memperoleh beasiswa, menerima bantuan biaya pendidikan, dan/atau dibebaskan biaya pendidikan. (8) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditanggung Pemerintah, pemerintah daerah, UI,

dan/atau pihak lain. (9) Ketentuan mengenai penerimaan Mahasiswa baru, biaya pendidikan jenjang pascasarjana, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan Rektor. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penerimaan Mahasiswa, dan biaya pendidikan jenjang sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sidang terbuka UI dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalies, pengukuhan guru besar, dan pengangkatan doktor kehormatan (doctor honoris causa) yang dipimpin oleh Rektor dengan diikuti oleh SA dan DGB. (2) Sidang terbuka UI dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, dan pengangkatan doktor kehormatan (doctor honoris causa) dapat diikuti oleh ketua MWA atau yang mewakili dari anggota MWA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sidang terbuka UI diatur dalam Peraturan Rektor. (4) Sidang terbuka MWA untuk mendengarkan pidato tahunan Rektor dan pidato akhir masa jabatan Rektor diselenggarakan oleh MWA dengan diikuti oleh SA dan DGB. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sidang terbuka MWA diatur dengan Peraturan MWA.

UI memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) UI berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada seseorang karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa dalam menggali, menerapkan, mengembangkan, dan/atau memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan doktor kehormatan (doctor honoris causa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari DGB dan/atau SA.

(1) UI dapat mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk: a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan memperkaya pembelajaran dan khazanah ilmu pengetahuan; b. menjadi indikator tingkat kemajuan perguruan tinggi serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa; c. meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;

d. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan e. mendorong masyarakat INDONESIA menjadi masyarakat berpengetahuan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh UI maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) UI berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) UI wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika. (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada suatu sistem penelitian yang diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA. (3) UI berkewajiban untuk mengalokasikan dana paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya operasional UI untuk kegiatan penelitian. (4) Hasil penelitian Sivitas Akademika UI wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung UI, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum. (5) Hasil penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan industri, teknologi tepat guna,

dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber pembelajaran.

(1) Rektor dapat membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian bidang ilmu tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi UI, setelah memperhatikan pertimbangan SA dari aspek akademik dan MWA dari aspek nonakademik. (2) Pembentukan pusat atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa semata- mata berorientasi pada keuntungan. (2) Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengedepankan prinsip nirlaba. (3) Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan UI.

(4) Hasil pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni/budaya, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran Sivitas Akademika. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan SA.

(1) UI dapat membentuk/mendirikan dan memiliki rumah sakit pendidikan yang merupakan bagian integrasi dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit pendidikan diatur dalam Peraturan Rektor dan peraturan-peraturan khusus lainnya yang terkait dengan rumah sakit.

Organ UI terdiri atas: a. MWA; b. Rektor; c. SA; dan d. DGB.

(1) Organ UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Hubungan antar organ UI dilandasi oleh semangat kolegialitas dengan saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain. (3) Pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh MWA, SA, atau DGB dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dalam rapat yang memenuhi kuorum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan masing-masing organ.

(1) Rapat koordinasi antar organ UI merupakan pertemuan berkala yang diselenggarakan oleh MWA bersama dengan Rektor, SA, dan DGB. (2) Rapat koordinasi antar organ UI juga dapat diselenggarakan untuk penanganan masalah tertinggi di UI. (3) Apabila dalam rapat koordinasi antar organ UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlukan pengambilan keputusan, maka dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Dalam hal rapat koordinasi antar organ UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil mengambil keputusan, MWA berwenang untuk mengambil keputusan. (5) Pengambilan keputusan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh dan di antara para

peserta musyawarah dalam rapat MWA yang memenuhi kuorum. (6) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dalam rapat MWA yang memenuhi kuorum. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) MWA beranggotakan 17 (tujuh belas) orang. (2) Unsur-unsur dalam MWA terdiri atas: a. Menteri; b. Rektor; c. wakil Dosen 7 (tujuh) orang; d. wakil masyarakat 6 (enam) orang; e. wakil Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan f. wakil Mahasiswa 1 (satu) orang. (3) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan SA, yang secara administrasi melalui surat Rektor kepada Menteri dengan melampirkan keputusan dari SA. (4) Anggota MWA selain yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat anggota MWA kehormatan. (5) Anggota MWA kehormatan paling banyak terdiri atas 9 (sembilan) orang. (6) Anggota MWA kehormatan merupakan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap UI.

(1) Masa jabatan anggota MWA berakhir apabila: a. berakhir masa jabatannya; b. sakit jasmani dan rohani terus menerus; c. meninggal dunia; d. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pimpinan MWA dan ditembuskan kepada SA; e. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; f. melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku; g. menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau h. menjadi terpidana. (2) Anggota MWA, kecuali anggota MWA unsur masyarakat, yang dikarenakan sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam periode masa jabatan, diganti melalui pemilihan anggota MWA pengganti. (3) Anggota MWA pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan SA, yang secara administrasi melalui surat Rektor kepada Menteri dengan melampirkan keputusan dari SA. (4) Anggota MWA unsur masyarakat yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir digantikan oleh anggota baru yang diusulkan oleh anggota MWA kehormatan yang secara administrasi melalui surat Rektor kepada Menteri dengan melampirkan keputusan dari MWA.

(1) Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan Kementerian untuk menghadiri rapat MWA. (2) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf

c dipilih oleh SA dari Dosen di luar anggota SA dan DGB yang memiliki pengalaman dan/atau keahlian yang diperlukan, berkomitmen, berintegritas, berprestasi akademik yang baik, dan berwawasan serta memiliki minat terhadap pendidikan tinggi, serta diutamakan yang mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan UI. (3) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dipilih oleh SA yang memiliki reputasi baik, berkomitmen, berkemampuan, berintegritas, memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi serta mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan UI serta tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan UI. (4) Anggota MWA yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dipilih secara demokratis oleh Tenaga Kependidikan dan wajib mempunyai komitmen, kemampuan, integritas, dan prestasi kerja yang baik. (5) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dipilih secara demokratis oleh Mahasiswa, dan wajib mempunyai komitmen, kemampuan, integritas dan berkinerja baik, serta memiliki nilai akademik yang baik.

(1) Anggota MWA, kecuali yang mewakili unsur Mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. (2) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat

dipilih kembali. (3) MWA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 2,5 (dua koma lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. (5) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara. (6) Rapat MWA untuk menilai kinerja Rektor, dilaksanakan tanpa kehadiran Rektor.

(1) MWA memiliki tugas dan kewajiban: a. MENETAPKAN kebijakan umum UI setelah mendapatkan pertimbangan dari Rektor, SA, dan DGB; b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kondisi keuangan UI serta memfasilitasi penggalangan dana dan pengembangan aset UI; c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan nonakademik UI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengesahkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, RKT, dan RKA serta mengevaluasi implementasinya; e. memberikan masukan kepada Rektor atas pengelolaan UI dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; f. melakukan penilaian atas kinerja Rektor sekali dalam setahun bersama-sama dengan SA dan DGB; g. mengangkat dan memberhentikan Rektor UI; dan h. menyelesaikan permasalahan UI yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat koordinasi 4 (empat)

organ. (2) Dalam hal penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak dapat diselesaikan oleh MWA, penyelesaian dilakukan oleh Menteri. (3) MWA dapat mengangkat dan memberhentikan Anggota MWA kehormatan setelah mendapat pertimbangan Rektor, SA, dan/atau DGB. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota MWA dan anggota MWA kehormatan diatur dengan Peraturan MWA.

(1) MWA dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya MWA dibantu oleh: a. KA; dan b. KR. (3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan MWA. (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas MWA dibebankan pada anggaran UI.

(1) KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. (2) Ketua KA merupakan anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat dan memiliki kompetensi di bidang organisasi, akuntansi, keuangan, dan memiliki cukup waktu serta komitmen untuk melaksanakan tugasnya. (3) Anggota KA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA. (5) KA bertugas: a. menelaah kebijakan audit internal UI yang dibuat satuan pengawas internal; b. memberi rekomendasi kepada MWA untuk menunjuk dan mengangkat tenaga audit eksternal; c. meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala; d. memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal; e. mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada MWA; dan f. apabila diperlukan, dapat melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan pandangan kepada Rektor terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan kekayaan UI. (6) Dalam melaksanakan pekerjaannya, KA dapat memperoleh semua informasi yang dibutuhkan dari satuan pengawas internal maupun auditor eksternal. (7) Keterbukaan informasi antara KA dengan auditor diatur dalam piagam KA dan piagam audit internal. (8) Tugas KA secara rinci dijabarkan dalam piagam KA. (9) KA bertanggung jawab kepada MWA. (10) KA harus terdiri dari anggota yang secara keseluruhan memiliki keahlian dalam bidang: a. akuntansi, termasuk akuntansi sektor publik; b. audit; c. organisasi; dan d. hukum. (11) Anggaran pelaksanaan tugas KA dibebankan pada anggaran UI. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota KA

diatur dalam Peraturan MWA.

(1) KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. (2) Ketua KR merupakan anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat dan memiliki kompetensi di bidang bisnis, organisasi, dan manajemen risiko. (3) Anggota KR diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketua, sekretaris, dan anggota KR diangkat dan diberhentikan oleh MWA. (5) KR bertanggung jawab kepada MWA. (6) KR bertugas: a. menelaah pedoman risiko UI; b. menelaah aspek risiko pada kebijakan pengembangan dan kerja sama UI; c. memastikan bahwa UI melakukan analisis risiko terhadap rencana pengembangan dan kerja sama yang signifikan; dan d. melakukan evaluasi terhadap analisis risiko usulan pengembangan dan kerja sama UI. (7) KR terdiri dari anggota yang secara keseluruhan memiliki keahlian dalam bidang: a. manajemen risiko; b. keuangan; c. komunikasi; d. pemasaran; dan e. teknologi informasi. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota KR diatur dalam Peraturan MWA.

Ketua dan Sekretaris MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai pimpinan dan pejabat pada jabatan struktural lainnya di lingkungan UI atau perguruan tinggi lain.

( 1 ) Rektor merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan dan mengelola UI yang dibantu oleh wakil Rektor sebagai unsur pimpinan. ( 2 ) Rektor menjalankan otonomi UI dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya. ( 3 ) Dalam mengelola dan menyelenggarakan UI, Rektor dibantu oleh paling banyak 4 (empat) wakil Rektor dan dapat dibantu oleh 1 (satu) sekretaris universitas dan paling banyak 2 (dua) kepala badan. ( 4 ) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan ditetapkan oleh Rektor.

( 1 ) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ( 2 ) Wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

( 1 ) Calon Rektor dijaring dan disaring oleh MWA yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh tim yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada MWA.

( 2 ) Tim yang dibentuk oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan calon Rektor dengan proses penelusuran dan penyaringan melalui publikasi umum dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi. ( 3 ) Seluruh proses pemilihan Rektor diselenggarakan dan dilaksanakan oleh MWA. ( 4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan MWA.

Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut: a. berkewarganegaraan INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berpendidikan dan bergelar doktor; d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; e. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi UI; f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; h. bukan anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik; i. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan j. memiliki kematangan pribadi, keterampilan interpersonal, dan kemampuan kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

( 1 ) Jabatan Rektor berakhir apabila yang bersangkutan: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. mundur atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. melakukan tindakan tercela;

e. sakit jasmani atau rohani terus menerus; f. tidak cakap melaksanakan tugas; atau g. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara. ( 2 ) Pemberhentian Rektor dilakukan MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA dan DGB. ( 3 ) Jabatan Rektor yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi oleh salah satu wakil Rektor sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut sesuai dan berdasarkan ketetapan MWA.

Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai: a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau d. pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

( 1 ) Rektor memiliki tugas dan kewajiban: a. menyiapkan rencana strategis untuk disetujui MWA; b. menyiapkan RKT, RKA dan perubahannya untuk disahkan MWA; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan RKA; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit-unit lain yang berada di bawahnya sesuai

ketentuan yang berlaku; e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. melaksanakan fungsi manajemen UI yang baik; g. mengelola kekayaan UI dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan UI; h. membina dan mengembangkan hubungan baik UI dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; i. menindaklanjuti rekomendasi dan keputusan unsur-unsur organisasi UI sesuai fungsi dan perannya; j. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, Departemen dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan SA; dan k. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan UI kepada MWA. ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA. ( 3 ) Rektor bertanggungjawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan UI yang menjadi kewenangannya kepada MWA untuk bidang nonakademik, dan kepada SA untuk bidang akademik.

( 1 ) Rektor berwenang mewakili UI di dalam dan di luar pengadilan. ( 2 ) Rektor tidak berwenang mewakili UI apabila: a. terjadi perkara di pengadilan antara UI dan Rektor atau pihak yang ditunjuk sebagai kuasanya; dan/atau b. mempunyai pertentangan kepentingan dengan kepentingan UI.

( 3 ) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan UI. ( 4 ) Rektor berwenang memberikan atau mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akademik berdasarkan pertimbangan SA. ( 5 ) Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau MEMUTUSKAN jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

Perangkat Rektor meliputi: a. unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, sekolah, Departemen, lembaga, dan pusat; b. unsur penunjang akademik dapat dibentuk di tingkat UI maupun Fakultas; c. unsur pelaksana administrasi terdiri dari direktorat dan bagian pada tingkat UI, serta bagian pada tingkat Fakultas; d. unsur penjaminan mutu terdiri dari unit/satuan di tingkat UI maupun Fakultas untuk bidang akademik, dan unit/satuan pengawas internal untuk bidang nonakademik; e. unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan; dan f. unsur pelaksana pelayanan umum/teknis.

( 1 ) SA terdiri dari: a. anggota ex-officio yang terdiri dari Rektor, Dekan, dan direktur sekolah; b. wakil guru besar dari setiap Fakultas; dan c. wakil Dosen bukan guru besar dari setiap Fakultas; ( 2 ) Wakil guru besar diusulkan oleh Fakultas berjumlah paling banyak 2 (dua) orang guru besar untuk setiap Fakultas. ( 3 ) Dalam hal jumlah guru besar di Fakultas kurang dari 2 (dua) orang, dapat diisi oleh wakil Dosen bukan guru besar. ( 4 ) Wakil Dosen bukan besar diusulkan oleh Fakultas paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas. ( 5 ) Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya; b. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; c. berpendidikan dan bergelar doktor; d. Dosen UI yang menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala; e. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di UI pada bidangnya; dan f. memiliki komitmen dan integritas. ( 6 ) Anggota SA selain ketua dan sekretaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ( 7 ) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 2,5 (dua koma lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan.

( 8 ) Anggota SA ex-officio tidak dapat dipilih menjadi ketua atau Sekretaris SA, dan mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara. ( 9 ) Ketua dan sekretaris SA tidak dapat merangkap sebagai ketua, sekretaris, dan anggota organ UI dan unit lainnya. ( 10 ) Dalam melaksanakan tugas, SA dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh SA. ( 11 ) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat SA diatur dalam Peraturan SA.

( 1 ) SA memiliki tugas dan kewajiban: a. memberi pertimbangan kepada MWA tentang kinerja Rektor di bidang akademik; b. memberikan pertimbangan/masukan dalam menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, RKT, dan RKA dalam bidang akademik; c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UI yang telah ditetapkan dalam rencana strategis; d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; e. menyusun norma dan ketentuan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Rektor dan/atau DGB, serta mengawasi penerapannya; f. memberi pertimbangan terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi; g. mengusulkan standar prosedur/tata cara penilaian kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar; dan h. melakukan penilaian dan merekomendasikan kenaikan pangkat jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar.

( 2 ) Tugas dan tanggung jawab SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dan/atau ditetapkan. ( 3 ) SA memilih anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan masyarakat, serta mengusulkan anggota MWA terpilih melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Menteri. ( 4 ) Anggaran pelaksanaan tugas SA dibebankan pada anggaran UI.

( 1 ) DGB memiliki tugas dan kewajiban: a. melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika Sivitas Akademika; b. MENETAPKAN dan memastikan pelaksanaan kode etik Sivitas Akademika; c. memberikan pertimbangan dan arahan dalam pengembangan keilmuan di UI baik dalam disiplin ilmu tertentu maupun untuk menuju ke arah pengembangan multi disiplin dan lintas disiplin; d. memastikan penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; e. melakukan pemeriksaan dan menyusun rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma dan etika oleh Dosen dan Peneliti untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Rektor; f. mengusulkan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan akademik untuk ditetapkan oleh Rektor; g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DGB Fakultas; dan h. melakukan pemantauan, pengembangan, dan penjaminan otonomi keilmuan di UI.

( 2 ) Anggota DGB merupakan wakil dari setiap DGB Fakultas yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang. ( 3 ) DGB dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih dari dan oleh anggota DGB untuk 2.5 (dua koma lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan. ( 4 ) Ketua dan sekretaris DGB tidak dapat merangkap sebagai ketua, sekretaris, dan anggota organ UI dan unit lainnya. ( 5 ) Dalam melaksanakan tugas, DGB dapat membentuk sejumlah komite yang tugas, wewenang, dan tata kerjanya ditetapkan oleh DGB. ( 6 ) Pelaksanaan tugas koordinasi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh badan pekerja DGB. ( 7 ) Anggota badan pekerja DGB dan anggota komite, diusulkan oleh DGB Fakultas setelah melalui pemilihan di Fakultas masing-masing secara demokratis. ( 8 ) Masa tugas anggota badan pekerja DGB dan komite untuk 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ( 9 ) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat DGB diatur dalam Peraturan DGB. ( 10 ) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas DGB dibebankan pada anggaran UI.

( 1 ) Pegawai UI terdiri atas Dosen, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan. ( 2 ) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai:

a. aparatur sipil negara; atau b. pegawai UI dengan perjanjian kerja. ( 3 ) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. ( 4 ) Pegawai UI dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang diangkat berdasarkan Peraturan Rektor.

( 1 ) Rekrutmen pegawai UI yang berstatus aparatur sipil negara dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan UI yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. ( 2 ) Pengangkatan dan pembinaan karir pegawai UI yang berstatus aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen UI memiliki hak, kewajiban, dan pembinaan karir yang sama dalam menjalankan tugasnya.

( 1 ) Aparatur sipil negara dari kementerian lain dapat diangkat sebagai Dosen UI berdasarkan usulan dari Fakultas sesuai kebutuhan UI. ( 2 ) Pembinaan karir Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UI.

Dalam hal UI menggunakan alih daya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di UI.

( 1 ) Mahasiswa UI memiliki hak: a. memperoleh pendidikan yang berkualitas; b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut dengan berpedoman pada persyaratan yang ditentukan UI; dan d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UI. ( 2 ) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan; b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan UI; c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan UI; dan d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. ( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

( 1 ) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UI. ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

( 1 ) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan. ( 2 ) Kegiatan kokurikuler dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan UI. ( 3 ) Kegiatan ekstrakurikuler dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan UI. ( 4 ) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. ( 5 ) Organisasi kemahasiswaan UI dan pengurusnya berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip UI. ( 6 ) Organisasi kemahasiswaan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. ( 7 ) UI menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. ( 8 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

( 1 ) Alumni UI memiliki organisasi yang bernama Ikatan Alumni UI (ILUNI UI). ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan UI dan ILUNI UI diatur dengan Peraturan Rektor.

( 1 ) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di UI dilakukan oleh SA. ( 2 ) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik UI. ( 3 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan/unit/satuan penjaminan mutu akademik. ( 4 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan b. Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.

( 1 ) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik dilakukan oleh MWA. ( 2 ) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan UI lainnya.

( 1 ) Warga UI terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan: a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya; b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat UI; dan c. berdisiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban. ( 2 ) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SA dan DGB setelah mendapat pertimbangan Rektor. ( 3 ) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

( 1 ) Warga UI yang melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

( 1 ) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di UI berlaku peraturan internal UI. ( 2 ) Peraturan internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peraturan:

a. MWA; b. Rektor; c. SA; dan d. DGB. ( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UI diatur dalam Peraturan MWA.

( 1 ) Organ UI secara bersama-sama menyusun rencana pengembangan jangka panjang dengan mengacu kepada visi dan misi UI, dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas. ( 2 ) Rencana pengembangan jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun oleh suatu tim yang anggotanya berasal dari unsur MWA, Rektor dan/atau yang mewakili, SA, dan DGB, yang dapat dikaji ulang serta disempurnakan. ( 3 ) Tim rencana pengembangan jangka panjang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usulan organ terkait. ( 4 ) Rencana pengembangan jangka panjang UI disahkan oleh MWA.

( 1 ) Rencana strategis disusun Rektor untuk periode 5 (lima) tahun pada setiap awal jabatannya dengan mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang. ( 2 ) Rencana strategis diajukan kepada MWA untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dilantik. ( 3 ) MWA menyetujui dan MENETAPKAN rencana strategis setelah mendapat pertimbangan SA dan DGB.

( 4 ) Rencana strategis yang telah disetujui MWA menjadi acuan utama bagi penyusunan RKT dan RKA. ( 5 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana strategis UI diatur dalam Peraturan MWA.

( 1 ) Pengelolaan keuangan UI dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. ( 2 ) Pengelolaan keuangan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik. ( 3 ) Pengelolaan keuangan tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan dan pelaksanaan berbagai program kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pengelolaan keuangan UI meliputi: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. pengawasan; dan e. pertanggungjawaban.

Periode anggaran UI sejak 1 Januari hingga 31 Desember.

RKA disusun Rektor setiap tahunnya sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di UI yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

( 1 ) RKA diajukan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan. ( 2 ) Dalam hal MWA memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, maka Rektor harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan MWA diterima. ( 3 ) RKA yang telah disetujui dan disahkan MWA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA. ( 4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan MWA.

( 1 ) Rektor dapat mengajukan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan selama tahun berjalan jika: a. terdapat perubahan asumsi pendapatan dan/atau beban yang signifikan;

b. terdapat perubahan target kinerja; c. terdapat alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan; d. terjadi keadaan darurat karena bencana; dan/atau e. terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pergeseran anggaran belanja yang signifikan. ( 2 ) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari MWA.

( 1 ) Rektor memegang kewenangan pengelolaan keuangan UI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 2 ) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. ( 3 ) Bendahara UI melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menyerahkan uang, barang, dan/atau surat berharga serta membukukannya sesuai dengan kebutuhan UI berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 4 ) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada wakil Rektor yang menangani urusan keuangan, Fakultas, sekolah, vokasi, dan lembaga penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan MWA.

( 1 ) Dalam mengelola keuangan, UI melakukan hal-hal berikut: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah; c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; d. melakukan pembayaran; e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan cara yang efektif, efisien, dan memberikan keuntungan bagi UI. ( 2 ) Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada kepastian jumlah, kepastian waktu, wajar, dan adil. ( 3 ) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian. ( 4 ) Pemanfaatan surplus jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek berupa instrumen keuangan yang berisiko rendah. ( 5 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan UI diatur dalam Peraturan MWA.

( 1 ) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening UI dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening UI. ( 2 ) Penerimaan yang menggunakan nama UI harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

( 1 ) Sistem akuntansi UI ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan UI yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. ( 2 ) Sistem akuntansi UI meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi untuk dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

( 1 ) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang andal dan disimpan ditempat yang aman. ( 2 ) Bendahara UI menyimpan seluruh bukti kekayaan UI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

( 1 ) Untuk menjaga keandalan laporan keuangan UI maka: a. sistem akuntansi dijalankan dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik; b. sistem akuntansi UI harus menyajikan laporan keuangan seluruh unit kerja di UI yang dapat diakses oleh Rektor dan unit kerja yang bersangkutan; dan c. sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya rekonsiliasi keuangan antara pencatatan akuntansi di pusat administrasi UI dan di unit kerja. ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi diatur dengan Peraturan MWA.

( 1 ) Sistem pengendalian internal UI dilakukan secara terus menerus melalui: a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif; b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan; c. pengamanan aset; dan d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan UI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 2 ) Sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab Rektor. ( 3 ) Kecukupan pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh satuan pengawasan internal, auditor eksternal, dan secara periodik dilaporkan kepada KA. ( 4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal diatur dalam Peraturan Rektor.

( 1 ) Laporan keuangan terdiri dari: a. laporan keuangan interim; dan b. laporan keuangan tahunan. ( 2 ) Laporan keuangan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan di antara 2 (dua) laporan keuangan tahunan yang dapat berupa laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan semesteran. ( 3 ) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan pada akhir periode anggaran. ( 4 ) Laporan Keuangan UI disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. ( 5 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan UI diatur dalam Peraturan MWA.

( 1 ) Laporan keuangan tahunan UI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. ( 2 ) MWA MENETAPKAN Kantor Akuntan Publik yang proses seleksinya dilakukan oleh KA. ( 3 ) Apabila diperlukan, MWA dapat meminta dilakukannya audit khusus.

( 1 ) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan UI, setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada MWA, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. ( 2 ) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal; dan b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik. ( 3 ) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan konsolidasi dari laporan keuangan UI dan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan. ( 4 ) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. ( 5 ) Ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan kepada masyarakat dan menjadi dokumen publik. ( 6 ) Dalam rangka pertanggungjawaban akhir masa jabatan, Rektor harus menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam sidang terbuka MWA yang terdiri dari:

a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal; b. laporan keuangan internal sampai saat pergantian kepemimpinan pada tahun akhir masa jabatan; dan c. laporan realisasi kegiatan akademik dan nonakademik. ( 7 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan MWA.

( 1 ) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UI yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. ( 2 ) Selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan UI juga dapat berasal dari: a. Masyarakat; b. dunia usaha dalam dan luar negeri; c. biaya pendidikan; d. pengelolaan dana abadi; e. pendapatan dari badan/satuan usaha UI; f. kerjasama tridharma perguruan tinggi; g. pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau h. sumber lain yang sah.

( 3 ) Pendapatan UI dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan UI yang dikelola secara otonom, transparan, dan akuntabel. ( 4 ) Pendapatan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. ( 5 ) Pendapatan UI berupa biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan standar satuan biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, orangtua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. ( 6 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor. ( 7 ) Pendapatan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu: a. pendapatan tidak terikat; b. pendapatan terikat; dan, c. pendapatan terikat permanen. ( 8 ) Selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UI dapat menerima pendapatan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan UI yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dimasukkan ke dalam RKA dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah menuangkannya dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan, atau sumbangan, maka dituangkan dalam RKA sebagai anggaran pendapatan; dan

b. program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dimasukkan ke dalam RKA sekaligus sebagai anggaran pendapatan UI dan anggaran pengeluaran program dan kegiatan.

( 1 ) Pendapatan UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk membiayai beban operasional UI berupa: a. pemenuhan kepentingan peserta didik; b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; c. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran; dan d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 2 ) Penggunaan pendapatan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UI wajib mengalokasikan beban untuk program tridharma perguruan tinggi dengan proporsi sesuai dengan kebijakan UI yang ditetapkan oleh MWA.

( 1 ) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, transparan, serta akuntabel. ( 2 ) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa diatur dengan Peraturan Rektor.

( 1 ) Pengelolaan kekayaan UI dilaksanakan untuk mencapai tujuan UI. ( 2 ) Pengelolaan kekayaan UI dikelola secara otonom, wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 3 ) Pengelolaan kekayaan UI dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

( 1 ) Kekayaan UI terdiri atas: a. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. benda bergerak; dan

c. kekayaan intelektual, yang terbukti sah sebagai milik UI. ( 2 ) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UI.

( 1 ) Kekayaan awal UI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. ( 2 ) Besarnya kekayaan awal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang tertanam pada UI, yang nilainya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. ( 3 ) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh UI dan hasilnya menjadi pendapatan UI untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UI. ( 4 ) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UI dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( 5 ) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada UI dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain. ( 6 ) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UI dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas

laporan keuangan. ( 7 ) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UI diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

( 8 ) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UI selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

( 1 ) Bangunan yang digunakan oleh UI dan telah diserah terimakan oleh negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. ( 2 ) Bangunan milik UI yang tidak dipergunakan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan MWA. ( 3 ) Pengalihfungsian dan/atau pengelolaan bangunan yang bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan MWA dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 4 ) Penerimaan hasil pengalihfungsian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan UI.

( 1 ) UI wajib menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan UI ke Statuta UI yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku. ( 2 ) UI wajib menyesuaikan struktur, penamaan, jumlah, dan fungsi unit organisasi sesuai dengan ketentuan

dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku. ( 3 ) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. ( 4 ) Seluruh perjanjian dan/atau perikatan hukum yang telah dilakukan oleh UI dengan pihak ketiga berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas INDONESIA, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya perjanjian dan/atau perikatan hukum tersebut.

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UI yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5455) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY