KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan

kementerian/kepala lembaga atau pihak yang

didelegasikan untuk bertindak mewakili

kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-

undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung

jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam

Peraturan Presiden ini.

1. Kepala ...

1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau

bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak

yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan.

1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya

disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara

infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

1. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,

perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk

melakukan pelayanan kepada masyarakat dan

mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi

dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

1. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi

pekerjaan konstruksi untuk membangun atau

meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau

kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau

pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan

kemanfaatan infrastruktur.

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya

disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara

pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu

pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian

atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan

Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara

para pihak.

1. Badan ...

1. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk

Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

1. Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut

dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan

Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang

lelang atau ditunjuk langsung.

1. Seleksi adalah metode pengadaan Badan Usaha dalam

rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan

sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara

luas atau undangan.

1. Pelelangan adalah metode pengadaan Badan Usaha

Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan

mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui

pengumuman secara luas atau undangan.

1. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan

Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU

melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.

1. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau

bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan

finansial dan efektifitas KPBU.

1. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah

dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial

yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara.

1. Jaminan ...

1. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang

diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara

kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian

risiko untuk Proyek Kerja Sama.

1. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas

kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan

perjanjian penjaminan.

1. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana

atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai

dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana

ditentukan dalam perjanjian KPBU.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat

bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur.

(2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU

berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 3 ...

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

• Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan

dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana

swasta;

• Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas,

efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;

• Menciptakan iklim investasi yang mendorong

keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

• Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar

pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu

mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;

dan/atau

• Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui

mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah

kepada Badan Usaha.

KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:

• Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan

Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan persyaratan yang

mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

• Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang

dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk

memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi

masyarakat;

• Bersaing ...

• Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha

dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka,

dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan

usaha yang sehat;

• Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama

Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian

risiko, pengembangan strategi pengelolaan,

dan mitigasi terhadap risiko;

• Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur

mampu mempercepat pembangunan sekaligus

meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan

pemeliharaan infrastruktur; dan

• Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur

mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan

dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana

swasta.

(1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan

Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan

infrastruktur sosial.

(2) Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

• infrastruktur transportasi;

• infrastruktur jalan;

• infrastruktur sumber daya air dan irigasi;

• Infrastruktur ...

• infrastruktur air minum;

• infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;

• infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;

• infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;

• infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

• infrastruktur ketenagalistrikan;

• infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi

terbarukan;

• infrastruktur konservasi energi;

• infrastruktur fasilitas perkotaan;

• infrastruktur fasilitas pendidikan;

• infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga,

serta kesenian;

• infrastruktur kawasan;

• infrastruktur pariwisata;

• infrastruktur kesehatan;

• infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan

• infrastruktur perumahan rakyat.

(3) KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang

merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau

memberikan manfaat yang lebih besar kepada

masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan

penyediaan sarana komersial.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis infrastruktur

ekonomi dan infrastruktur sosial lainnya ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Pertama

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

sebagai PJPK

(1) Dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/

Kepala Daerah bertindak selaku PJPK.

(2) Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang sektor.

(1) Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau

lebih jenis Infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor

infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan, bertindak bersama-sama

sebagai PJPK.

(2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki

kewenangan terhadap sektor Infrastruktur yang akan

dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK.

(3) Nota ...

(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling kurang memuat:

• kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK;

• kesepakatan mengenai pembagian tugas dan

anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan

manajemen KPBU; dan

• jangka waktu pelaksanaan KPBU.

Bagian Kedua

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sebagai PJPK

Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik

Daerah dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam

peraturan perundang-undangan sektor.

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha

Milik Daerah menjadi PJPK, KPBU dilaksanakan melalui

perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana.

(1) Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh

Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum.

(2) Pendanaan ...

(2) Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Dalam hal PJPK adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah, pendanaan pengadaan tanah dapat

bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik Negara/

Badan Usaha Milik Daerah atau dari Badan Usaha

melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/

Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal KPBU layak secara finansial, Badan Usaha

Pelaksana dapat membayar kembali sebagian atau

seluruh biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan

oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha

Pelaksana.

(1) PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang

meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan

keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

(2) Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas

Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:

• pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;

• Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability

Payment); dan/atau

• bentuk ...

• bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha

Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna

dalam bentuk tarif, PJPK menetapkan tarif awal atas

penyediaan infrastruktur.

(2) Tarif awal dan penyesuaiannya, ditetapkan untuk

memastikan pengembalian investasi yang meliputi

penutupan biaya modal, biaya operasional, dan

keuntungan dalam kurun waktu tertentu.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan PJPK, tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dapat

ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan

Usaha Pelaksana, tarif dapat ditentukan berdasarkan

tingkat kemampuan pengguna.

(4) Dalam hal tarif ditentukan berdasarkan kemampuan

pengguna, PJPK memberikan Dukungan Kelayakan

sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh

pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(5) Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), hanya diberikan bagi KPBU yang

mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan

kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan

sosial.

Pasal 13 ...

(1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha

Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas

Ketersediaan Layanan, PJPK menganggarkan dana

Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan

Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha

Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang

diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

memperhitungkan:

• biaya modal;

• biaya operasional; dan/atau

• keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

(3) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan

Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KPBU,

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan

Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha

Pelaksana, melalui anggaran Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah.

(4) PJPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan

kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi

kondisi sebagai berikut:

• Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun

dan dinyatakan siap beroperasi; dan

• Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan

bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator

layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam

Perjanjian Kerja Sama.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran

Ketersediaan Layanan, diatur dalam peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara dan/atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

pemerintahan dalam negeri.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memprakarsai

Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan

dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Badan Usaha

dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

(3) Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan

Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berkut:

• terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada

sektor yang bersangkutan;

• layak secara ekonomi dan finansial; dan

• Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki

kemampuan keuangan yang memadai untuk

membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

(4) Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi

kelayakan atas KPBU yang diusulkan.

(5) Terhadap ...

(5) Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU dapat

diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut:

• pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per

seratus);

• pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh

Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik

(right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam

proses pelelangan; atau

• pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan

intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.

(6) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

(7) Dalam hal Badan Usaha pemrakarsa telah mendapatkan

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,

ayat (5) huruf b atau ayat (5) huruf c, seluruh studi

kelayakan dan dokumen pendukungnya, termasuk Hak

Kekayaan Intelektual yang menyertainya beralih menjadi

milik Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

(8) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengubah

atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan

dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan perijinan

terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa, terhadap

seluruh studi kelayakan dan dokumen-dokumen

pendukungnya, termasuk Hak Kekayaan Intelektual

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) KPBU ...

(9) KPBU yang diprakarsai Badan Usaha dapat diberikan

Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat

memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU

sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU.

(2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan

Usaha Pelaksana.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang keuangan dan kekayaan negara dapat menyetujui

pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk

Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

berdasarkan usulan PJPK.

(2) Bentuk dan tata cara pemberian Dukungan Kelayakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah

di bidang keuangan dan kekayaan negara.

(3) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat

memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk lainnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...

(1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah

terhadap KPBU.

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur.

(3) Jaminan Pemerintah diberikan dengan memperhatikan

prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di-

laksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.

(5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang untuk:

• menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah

yang akan diberikan kepada KPBU;

• meminta dan memperoleh data serta informasi yang

diperlukan dari pihak yang terkait dengan KPBU yang

diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah;

• menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme

Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada suatu

KPBU; dan

• menetapkan pemberian Jaminan Pemerintah kepada

Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.

(6) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), harus disertakan dalam dokumen pelelangan.

(7) Ketentuan ...

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara dan

mekanisme Jaminan Pemerintah, diatur lebih lanjut oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang keuangan dan kekayaan negara.

(1) Jaminan Pemerintah dapat diberikan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara melalui badan usaha

penjaminan Infrastruktur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Presiden tersendiri.

(1) PJPK dapat membiayai sebagian Penyediaan

Infrastruktur.

(2) Penyediaan Infrastuktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana.

(3) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pengadaan

Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden ini.

BAB X ...

Bagian Kesatu

Umum

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah merencanakan

kegiatan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan

Badan Usaha.

(2) Perencanaan KPBU antara lain:

• identifikasi dan penetapan KPBU;

• penganggaran KPBU; dan

• pengkategorian KPBU.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Penetapan KPBU

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengidentifikasi

Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan

dengan Badan Usaha.

(2) Identifikasi Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan

mempertimbangkan paling kurang:

• kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional/Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan rencana strategis sektor

infrastruktur;

• kesesuaian ...

• kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan

Wilayah;

• keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar

wilayah;

• analisa biaya manfaat dan sosial; dan

• analisa nilai manfaat uang (Value for Money).

(1) Pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan

dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi

pendahuluan.

(2) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memuat paling kurang:

• rencana bentuk KPBU;

• rencana skema pembiayaan proyek dan sumber

dananya; dan

• rencana penawaran kerjasama yang mencakup

jadwal, proses, dan cara penilaian.

Dalam melakukan identifikasi KPBU, Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah melakukan konsultasi publik.

(1) Berdasarkan hasil studi pendahuluan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 dan konsultasi publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan

rencana KPBU.

(2) Daftar ...

(2) Daftar usulan rencana KPBU sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional.

(1) Penyusunan daftar rencana KPBU dilakukan

berdasarkan daftar usulan yang disampaikan oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

(2) Penetapan daftar rencana KPBU dilakukan berdasarkan

tingkat kesiapan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional.

(3) Daftar rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Penganggaran KPBU

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana

perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ...

Bagian Kesatu

Umum

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan

penyiapan KPBU, yang menghasilkan paling kurang:

• Prastudi kelayakan;

• Rencana Dukungan Pemerintah dan Jaminan

Pemerintah;

• penetapan tata cara pengembalian investasi Badan

Usaha Pelaksana; dan

• pengadaan tanah untuk KPBU.

(1) Penyiapan KPBU dapat dilakukan bersama dengan Badan

Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional

berdasarkan kesepakatan dengan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Badan Usaha atau

lembaga/institusi/organisasi internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah melakukan Seleksi.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam

rangka penyiapan KPBU, diatur dalam peraturan lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Biaya penyiapan KPBU dengan bantuan Badan Usaha

atau lembaga/institusi/organisasi internasional

dibayarkan dengan tata cara pembayaran secara berkala

(retainer fee), pembayaran secara penuh (lump sum),

gabungan pembayaran secara berkala dan secara penuh,

dan/atau tata cara lain yang disepakati antara

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan

Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional.

(2) Biaya penyiapan KPBU dan pengadaan Badan Usaha

mitra KPBU yang dilakukan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah dengan bantuan Badan

Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional,

pelaksana penyiapan KPBU dapat dibebankan kepada

Badan Usaha pemenang lelang baik sebagian atau

seluruhnya.

(3) Biaya penyiapan KPBU yang dapat dibebankan kepada

Badan Usaha pemenang lelang meliputi:

• biaya penyiapan prastudi kelayakan;

• biaya transaksi;

• imbalan ...

• imbalan terhadap Badan Usaha dan

lembaga/institusi/organisasi internasional

pelaksana penyiapan yang dibayarkan berdasarkan

keberhasilan transaksi KPBU (success fee); dan

• biaya lain yang sah.

Bagian Kedua

Prastudi Kelayakan

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun

prastudi kelayakan atas Infrastruktur yang akan

dikerjasamakan.

(2) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menghasilkan kesimpulan antara lain:

• sumber pembiayaan KPBU;

• identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan

kelembagaan;

• rancangan KPBU dari aspek teknis;

• usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan

Pemerintah yang diperlukan;

• identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta

pengalokasian risiko tersebut; dan

• bentuk pengembalian investasi Badan Usaha

Pelaksana.

Pasal 31 ...

Dalam tahapan penyiapan prastudi kelayakan, Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah menyusun dokumen sebagai berikut:

• dokumen studi lingkungan; dan

• dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Bagian Ketiga

Penyiapan Perjanjian KPBU

(1) PJPK menyiapkan perjanjian KPBU.

(2) Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan

mengenai:

• lingkup pekerjaan;

• jangka waktu;

• Jaminan pelaksanaan;

• tarif dan mekanisme penyesuaiannya;

• hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;

• standar kinerja pelayanan;

• pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara

komersial;

• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi

ketentuan perjanjian;

• pemutusan atau pengakhiran perjanjian;

• status kepemilikan aset;

• mekanisme ...

• mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara

berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan

arbitrase/pengadilan;

• mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha

Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;

• mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;

• mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah

dan pemberi pinjaman;

• penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur

dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;

• pengembalian aset infrastruktur dan/atau

pengelolaannya kepada PJPK;

• keadaan memaksa;

• pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian

KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

• penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa

Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai

terjemahan resmi/official translation), serta

menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian

perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan

• hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(3) Besaran jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, setingginya-tingginya adalah 5%

(lima per seratus) dari nilai investasi KPBU.

(4) Pengalihan ...

(4) Pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum

Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya

dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan

berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

(5) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

tidak boleh menunda jadwal mulai beroperasinya KPBU.

(1) Dalam hal terdapat penyerahan pengelolaan aset yang

dimiliki atau dikuasai oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana

untuk pelaksanaan KPBU, dalam perjanjian KPBU diatur:

• tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk

memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah

disepakati;

• tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan,

termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang

timbul akibat pemanfaatan aset;

• hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk

mengawasi dan memelihara kinerja aset selama

digunakan;

• larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk

mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak

ketiga;

• tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset;

• hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Perjanjian KPBU mengatur penyerahan

pengelolaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha

Pelaksana selama jangka waktu perjanjian, perjanjian

KPBU harus mengatur:

• kondisi aset yang akan dialihkan;

• tata cara pengalihan aset;

• status aset yang bebas dari segala jaminan

kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun

pada saat aset diserahkan kepada Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah;

• status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;

dan

• pembebasan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah

penyerahan aset.

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan

Intelektual, perjanjian KPBU harus memuat jaminan dari

Badan Usaha Pelaksana bahwa:

• Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya

terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;

• Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan dibebaskan

dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga

manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak

Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;

• Dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan atas Hak

Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf

b, maka:

1. kelangsungan ...

1. kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat

dilaksanakan; dan

1. penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat

berlangsung.

Bagian Kesatu

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Transaksi KPBU terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

• Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;

• penandatanganan perjanjian KPBU; dan

• pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh

Badan Usaha Pelaksana.

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka KPBU

dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas

tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU, kecuali

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk panitia

pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 38 ...

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui

Pelelangan atau Penunjukan Langsung.

(2) Pelelangan atau Penunjukan Langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

prakualifikasi.

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui

Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila:

• merupakan KPBU kondisi tertentu; atau

• prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya

menghasilkan satu peserta.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, yaitu:

• Pengembangan atas Infrastruktur yang telah

dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh

Badan Usaha Pelaksana yang sama;

• Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan

penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang

mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;

atau

• Badan Usaha Pelaksana telah menguasai sebagian

besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk

melaksanakan KPBU.

Pasal 40 ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan

Usaha Pelaksana melalui Pelelangan atau Penunjukan

Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur

dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Bagian Kedua

Penandatanganan Perjanjian KPBU

Perjanjian KPBU ditandatangani oleh PJPK dengan Badan

Usaha Pelaksana.

Bagian Ketiga

Perolehan Pembiayaan

Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

setelah Badan Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian

KPBU, Badan Usaha Pelaksana harus telah memperoleh

pembiayaan atas KPBU.

(1) Perolehan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman

dinyatakan telah terlaksana apabila:

• telah ...

• telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman

untuk membiayai seluruh KPBU; dan

• sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada

huruf a, telah dapat dicairkan untuk memulai

pekerjaan konstruksi.

(2) Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan,

perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan terlaksana apabila:

• telah ditandanganinya perjanjian pinjaman untuk

membiayai salah satu tahapan KPBU; dan

• sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada

huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai

pekerjaan konstruksi.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

dapat diperpanjang dari waktu ke waktu oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah apabila

kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan

oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

(4) Setiap perpanjangan jangka waktu oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lama 6

(enam) bulan.

(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh

Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPBU

berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan

oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

BAB XIII ...

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk

unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/

Daerah sebagai Simpul KPBU.

(2) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan,

sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi

pembangunan KPBU.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

• Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani

sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap

berlaku;

• Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang

sedang dilakukan dan belum ditetapkan

pemenangnya, maka proses pengadaan Badan

Usaha Pelaksana selanjutnya dilakukan sesuai

dengan Peraturan Presiden ini;

• Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang

telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya,

namun perjanjian KPBU belum ditandatangani,

maka perjanjian KPBU dibuat sesuai dengan

Peraturan Presiden ini;

• Perjanjian ...

• Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani,

namun belum tercapainya perolehan pembiayaan

sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian KPBU, ketentuan kewajiban perolehan

pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi

terhadap Badan Usaha Pelaksana dan KPBU

tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan

oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;

• Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani,

namun pengadaan tanah belum selesai

dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah

akan disesuaikan berdasarkan Peraturan

Presiden ini, dan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan

penyesuaian atas perjanjian KPBU setelah

melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha

Pelaksana dan KPBU tersebut dengan kriteria

yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah; dan

• Pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi

secara komersial yang telah dilaksanakan

sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini

dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan

pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun

2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana

telah ...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur, dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum

diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan

Peraturan Presiden ini.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan

Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur,

diatur dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional.

(2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat

mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama

pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana sesuai

dengan kewenangan masing-masing.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan

Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur,

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang perencanaan

pembangunan nasional, paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran

ketersediaan layanan ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

pemerintahan dalam negeri sesuai dengan bidang

tugas dan kewenangan masing-masing, paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan

Badan Usaha Pelaksana ditetapkan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden

ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67

Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2015

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati