Pasal 7

(1) Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau

lebih jenis Infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor

infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan, bertindak bersama-sama

sebagai PJPK.

(2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki

kewenangan terhadap sektor Infrastruktur yang akan

dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK.

(3) Nota ...

(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling kurang memuat:

• kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK;

• kesepakatan mengenai pembagian tugas dan

anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan

manajemen KPBU; dan

• jangka waktu pelaksanaan KPBU.

Bagian Kedua

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sebagai PJPK