Pasal 32

(1) PJPK menyiapkan perjanjian KPBU.

(2) Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan

mengenai:

• lingkup pekerjaan;

• jangka waktu;

• Jaminan pelaksanaan;

• tarif dan mekanisme penyesuaiannya;

• hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;

• standar kinerja pelayanan;

• pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara

komersial;

• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi

ketentuan perjanjian;

• pemutusan atau pengakhiran perjanjian;

• status kepemilikan aset;

• mekanisme ...

• mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara

berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan

arbitrase/pengadilan;

• mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha

Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;

• mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;

• mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah

dan pemberi pinjaman;

• penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur

dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;

• pengembalian aset infrastruktur dan/atau

pengelolaannya kepada PJPK;

• keadaan memaksa;

• pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian

KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

• penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa

Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai

terjemahan resmi/official translation), serta

menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian

perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan

• hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(3) Besaran jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, setingginya-tingginya adalah 5%

(lima per seratus) dari nilai investasi KPBU.

(4) Pengalihan ...

(4) Pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum

Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya

dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan

berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

(5) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

tidak boleh menunda jadwal mulai beroperasinya KPBU.