Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat penyerahan pengelolaan aset yang

dimiliki atau dikuasai oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana

untuk pelaksanaan KPBU, dalam perjanjian KPBU diatur:

• tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk

memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah

disepakati;

• tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan,

termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang

timbul akibat pemanfaatan aset;

• hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk

mengawasi dan memelihara kinerja aset selama

digunakan;

• larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk

mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak

ketiga;

• tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset;

• hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Perjanjian KPBU mengatur penyerahan

pengelolaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha

Pelaksana selama jangka waktu perjanjian, perjanjian

KPBU harus mengatur:

• kondisi aset yang akan dialihkan;

• tata cara pengalihan aset;

• status aset yang bebas dari segala jaminan

kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun

pada saat aset diserahkan kepada Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah;

• status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;

dan

• pembebasan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah

penyerahan aset.