Pasal 12

(1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha

Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna

dalam bentuk tarif, PJPK menetapkan tarif awal atas

penyediaan infrastruktur.

(2) Tarif awal dan penyesuaiannya, ditetapkan untuk

memastikan pengembalian investasi yang meliputi

penutupan biaya modal, biaya operasional, dan

keuntungan dalam kurun waktu tertentu.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan PJPK, tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dapat

ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan

Usaha Pelaksana, tarif dapat ditentukan berdasarkan

tingkat kemampuan pengguna.

(4) Dalam hal tarif ditentukan berdasarkan kemampuan

pengguna, PJPK memberikan Dukungan Kelayakan

sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh

pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(5) Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), hanya diberikan bagi KPBU yang

mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan

kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan

sosial.

Pasal 13 ...