Pasal 13

(1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha

Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas

Ketersediaan Layanan, PJPK menganggarkan dana

Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan

Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha

Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang

diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

memperhitungkan:

• biaya modal;

• biaya operasional; dan/atau

• keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

(3) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan

Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KPBU,

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan

Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha

Pelaksana, melalui anggaran Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah.

(4) PJPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan

kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi

kondisi sebagai berikut:

• Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun

dan dinyatakan siap beroperasi; dan

• Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan

bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator

layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam

Perjanjian Kerja Sama.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran

Ketersediaan Layanan, diatur dalam peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara dan/atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

pemerintahan dalam negeri.