Pasal 14

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memprakarsai

Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan

dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Badan Usaha

dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

(3) Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan

Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berkut:

• terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada

sektor yang bersangkutan;

• layak secara ekonomi dan finansial; dan

• Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki

kemampuan keuangan yang memadai untuk

membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

(4) Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi

kelayakan atas KPBU yang diusulkan.

(5) Terhadap ...

(5) Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU dapat

diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut:

• pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per

seratus);

• pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh

Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik

(right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam

proses pelelangan; atau

• pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan

intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.

(6) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

(7) Dalam hal Badan Usaha pemrakarsa telah mendapatkan

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,

ayat (5) huruf b atau ayat (5) huruf c, seluruh studi

kelayakan dan dokumen pendukungnya, termasuk Hak

Kekayaan Intelektual yang menyertainya beralih menjadi

milik Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

(8) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengubah

atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan

dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan perijinan

terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa, terhadap

seluruh studi kelayakan dan dokumen-dokumen

pendukungnya, termasuk Hak Kekayaan Intelektual

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) KPBU ...

(9) KPBU yang diprakarsai Badan Usaha dapat diberikan

Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.