Pasal 45

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

• Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani

sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap

berlaku;

• Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang

sedang dilakukan dan belum ditetapkan

pemenangnya, maka proses pengadaan Badan

Usaha Pelaksana selanjutnya dilakukan sesuai

dengan Peraturan Presiden ini;

• Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang

telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya,

namun perjanjian KPBU belum ditandatangani,

maka perjanjian KPBU dibuat sesuai dengan

Peraturan Presiden ini;

• Perjanjian ...

• Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani,

namun belum tercapainya perolehan pembiayaan

sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian KPBU, ketentuan kewajiban perolehan

pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi

terhadap Badan Usaha Pelaksana dan KPBU

tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan

oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;

• Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani,

namun pengadaan tanah belum selesai

dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah

akan disesuaikan berdasarkan Peraturan

Presiden ini, dan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan

penyesuaian atas perjanjian KPBU setelah

melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha

Pelaksana dan KPBU tersebut dengan kriteria

yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah; dan

• Pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi

secara komersial yang telah dilaksanakan

sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini

dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan

pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun

2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana

telah ...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur, dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum

diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan

Peraturan Presiden ini.