Pasal 47

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan

Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur,

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang perencanaan

pembangunan nasional, paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran

ketersediaan layanan ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

pemerintahan dalam negeri sesuai dengan bidang

tugas dan kewenangan masing-masing, paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan

Badan Usaha Pelaksana ditetapkan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden

ini diundangkan.