PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

3. Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional yang selanjutnya disebut Migas Non-Konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah (low permeability), antara lain shale oil, shale gas, tight sand gas, gas metana batubara dan methane-hydrate, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti fracturing.

4. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.

5. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

6. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

www.hukumonline.com/pusatdata

1. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.

2. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

3. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

4. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

5. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

6. Pemegang Izin adalah Badan Usaha atau Kontraktor yang diberikan Izin Survei atau Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

7. Izin Survei adalah izin yang diberikan kepada Pemegang Izin untuk melakukan Survei Umum di Wilayah Terbuka Minyak dan Gas Bumi atau survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

8. Izin Usaha Sementara adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi.

9. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

10. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan atau Niaga Minyak dan Gas Bumi.

11. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

12. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya.

13. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

14. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.

15. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

16. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Menteri adalah Menteri yang bidang, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

www.hukumonline.com/pusatdata

1. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk melakukan penataan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi agar perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi meliputi:

• Izin Survei;

• Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;

• Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;

• Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;

• Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; dan

• Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

(1) Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:

• Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional;

• Survei Umum Migas Non Konvensional;

• Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan

• Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non-konvensional.

(2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain

meliputi kegiatan:

• pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri;

• pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau

www.hukumonline.com/pusatdata

• pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.

(3) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi

kegiatan:

• pengolahan Minyak Bumi;

• pengolahan Gas Bumi;

• pengolahan Hasil Olahan; dan

• dihapus.

(4) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi

kegiatan:

• penyimpanan Minyak Bumi;

• penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

• penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan

• penyimpanan Hasil Olahan.

(5) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi

kegiatan usaha:

• Pengangkutan Minyak Bumi;

• pengangkutan Bahan Bakar Minyak;

• pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

• pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan

• pengangkutan Hasil Olahan.

(6) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:

• niaga Minyak Bumi;

• niaga Umum Bahan Bakar Minyak;

• niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;

• niaga Umum Hasil Olahan;

• niaga Terbatas Hasil Olahan;

• niaga Gas Bumi melalui pipa;

• niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan

• niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

Bagian Kesatu

Persyaratan Administratif dan Teknis serta Tata Cara Pengajuan Perizinan

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Untuk mendapatkan Izin Survei untuk kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional atau

kegiatan Survei Umum Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin

Survei untuk kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional atau kegiatan Survei Umum Migas Non Konvensional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan

administratif dan teknis sebagaimana tercantum pada ayat (2).

(1) Untuk mendapatkan Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

konvensional atau Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin

Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional atau Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan

administratif dan teknis untuk kegiatan Survei sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2).

(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi

kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan Izin Survei

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2), Badan Usaha atau Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin

Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan

administratif dan teknis sebagaimana tercantum pada ayat (2).

(4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi

www.hukumonline.com/pusatdata

kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan Izin

Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (3), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin

Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (4), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin

Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (5), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin

Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(6), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan

melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin

Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Format pernyataan kesanggupan Badan Usaha dalam pengurusan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan

administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

(2) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap

persyaratan administratif dan/atau teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi

kepada Menteri hal sebagai berikut:

• dalam hal masih diperlukan pembangunan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan perizinan dari instansi lain, Menteri menerbitkan Izin Usaha Sementara; atau

• dalam hal tidak diperlukan penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan perizinan dari instansi lain, Menteri menerbitkan Izin Usaha.

(1) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

• nama Badan Usaha;

• jenis Izin Usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;

• lokasi kegiatan usaha;

• fasilitas;

• nilai investasi awal;

• jangka waktu; dan

• kewajiban Badan Usaha untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan perizinan dari instansi lain dalam jangka waktu tertentu.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhadap Izin Usaha

Sementara Pengangkutan untuk kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa berisi ketentuan mengenai larangan untuk membangun fasilitas dan sarana sebelum mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan atas ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.

(1) Pemegang Izin Usaha Sementara yang telah menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas yang

diperlukan, wajib melakukan uji coba operasi terhadap sarana dan fasilitas yang telah selesai dibangun selama jangka waktu Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a.

(2) Pada saat melakukan uji coba operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Usaha

Sementara dilarang melakukan kegiatan usaha.

(3) Dalam hal pada saat melakukan uji coba operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat produk

yang secara teknis harus disalurkan kepada pihak lain, Pemegang Izin Usaha Sementara wajib meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kompensasi oleh pihak penerima

produk berdasarkan kelaziman bisnis.

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Sementara telah memenuhi seluruh kewajiban dalam Izin Usaha

Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pemegang Izin Usaha Sementara wajib melaporkan pemenuhan kewajibannya kepada Direktur Jenderal disertai penyampaian kelengkapan persyaratan tambahan yang diperlukan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan

administratif dan teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi

kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf f.

(4) Berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (4), paling sedikit memuat:

• nama Badan Usaha;

• jenis Izin Usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;

• lokasi kegiatan usaha;

• fasilitas;

• kewajiban Badan Usaha;

• jangka waktu; dan

• sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha dalam hal terjadi pelanggaran.

(1) Badan Usaha Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan Survei lain dalam lingkup Izin Survei

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(2) Kontraktor Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan Survei lain dalam lingkup Izin Survei sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d.

(3) Badan Usaha Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan lain dalam lingkup Pemanfaatan Data Minyak

dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b.

(4) Kontraktor Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan lain dalam lingkup Pemanfaatan Data Minyak dan

Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

(5) Badan Usaha dan Kontraktor Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4), wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi

persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Pemegang Izin Usaha dapat melakukan Izin Usaha lain dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf f dan/atau Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6).

(2) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.

Bagian Kedua

Penyesuaian Izin Usaha

(1) Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (4), apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan

terhadap:

• sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau

• jenis komoditas dan/atau merk dagang bagi Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha Niaga.

(2) Pemegang Izin Usaha menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal dengan melampirkan data teknis terkait perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal hasil evaluasi atas permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.

(5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan penyesuaian Izin

Usaha.

(6) Terhadap Pemegang Izin Usaha yang akan melakukan pembangunan dalam perubahan dan/atau

penambahan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menerbitkan Izin Usaha Sementara dalam rangka perubahan dan/atau penambahan.

(7) Pemegang Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaporkan penyelesaian

pembangunan sarana dan fasilitas serta pelaksanaan uji coba operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi

kepada Menteri untuk menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.

Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing dokumen perizinan dimaksud.

www.hukumonline.com/pusatdata

Jangka waktu Izin Survei dan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan perpanjangannya, sebagai berikut:

• untuk Izin Survei pada kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan serta ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;

• untuk Izin Survei pada kegiatan Survei Umum Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama

6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan serta ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;

• kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan untuk:

1. seismik 3D (tiga dimensi) dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pada setiap perpanjangan; atau

2. seismik 2D (dua dimensi) dan non-seismik (geologi, geofisika dan geokimia) dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pada setiap perpanjangan,

• untuk Izin Survei pada kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan;

• untuk Izin Survei pada kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan;

• untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan; dan

• untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan.

(1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan sebelum izin tersebut berakhir.

(2) Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diajukan

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum kontrak kerja sama tersebut berakhir.

(1) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan untuk jangka waktu paling

lama 3 (tiga) tahun.

www.hukumonline.com/pusatdata

(2) Dalam hal jangka waktu Izin Usaha Sementara telah berakhir dan Pemegang Izin Usaha Sementara

belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pemegang Izin Usaha Sementara dapat mengajukan perpanjangan Izin Usaha Sementara.

(3) Pemegang Izin Usaha Sementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan dilengkapi dengan alasan perpanjangan serta melampirkan laporan pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g.

(4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

• Pemegang Izin Usaha Sementara telah menyelesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) pembangunan fisik sarana dan fasilitas;

• terjadi keadaan diluar kemampuan Pemegang Izin Usaha Sementara yang bersangkutan (keadaan kahar) yang meliputi, bencana alam, huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, blokade, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina dan wabah; dan/atau

• faktor kesiapan pasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pemasok.

(5) Perpanjangan Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan 1 (satu) kali

untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

• untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan;

• untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan;

• untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan; dan

• untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan.

Permohonan perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha.

(1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kewajiban

sebagai berikut:

• menyediakan dan menanggung seluruh dana dan risiko;

• mengadakan kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data;

• melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktur Jenderal;

• menyampaikan salinan seluruh data hasil Survei Umum paling lama 3 (tiga) bulan setelah Survei Umum selesai; dan

• melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Survei.

(2) Kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

• lingkup kerja sama;

• jangka waktu kontrak kerja sama;

• hak atas kepemilikan dan pemasyarakatan data hasil Survei Umum;

• kewajiban Pemegang Izin untuk pelaporan mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data;

• kewajiban Pemegang Izin untuk menyediakan dan menanggung seluruh dana dan resiko;

• kewajiban Pemegang Izin untuk menyerahkan seluruh data hasil kegiatan Survei Umum termasuk data hasil olahan interprestasi dan data penunjang lainnya dalam keadaan layak pakai;

• kewajiban Pemegang Izin memberikan dukungan dalam rangka promosi Wilayah Kerja baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dari wilayah kegiatan Survei Umum;

• kewajiban Pemegang Izin untuk melakukan evaluasi data dalam rangka perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja; dan

• kewajiban Pemegang Izin untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil setiap pemasyarakatan data.

(3) Pemegang Izin yang melakukan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib

menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada Menteri.

(1) Pemegang Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional

atau kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• menyerahkan data seismik yang diperoleh dari kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja sebagaimana

www.hukumonline.com/pusatdata

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pengambilan, pengolahan dan interpretasi data kepada Direktorat Jenderal;

• melaksanakan survei dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

• wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan data, dalam hal survei dilaksanakan oleh pihak ketiga;

• melaporkan hasil pelaksanaan survei dan rincian data seismik kepada Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya survei;

• wajib melaporkan perubahan kegiatan survei paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan

• melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Survei.

(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan data seismik kepada

pihak ketiga tanpa persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan

Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan penerima data, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data;

• menjaga kerahasiaan data;

• mengirimkan data ke negara yang telah ditentukan dalam hal data dikirim ke luar negeri; dan

• melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

• menjual, memperdagangkan, mempublikasikan atau mengungkapkan data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal; dan

• mengirim data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi ke negara lain tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan

Survei Umum, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• mengirimkan 1 (satu) salinan makalah paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum dipublikasikan untuk dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal;

• meminta validasi makalah dari Direktorat Jenderal; dan

• melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencantumkan angka-angka cadangan

Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, lokasi dan nama sumur, satuan batuan dan lintasan seismik yang sebenarnya.

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan

eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban:

• menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan penerima data yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data;

• menjaga kerahasiaan data;

• meminta kepada Direktorat Jenderal untuk penyaksian pelaksanaan disclosed data dalam rangka pengalihan interest; dan

• melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan, mempublikasikan

dan mengungkapkan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan bagi Pemegang Izin Usaha Sementara

(1) Pemegang Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a mempunyai

kewajiban:

• melaksanakan pembangunan sarana dan fasilitas sesuai dengan rencana pembangunan sarana dan fasilitas yang disetujui;

• menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• menggunakan kaidah keteknikan yang baik;

• menggunakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang tersedia dalam negeri;

• mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;

• menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan Iingkungan hidup;

• melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai kemajuan pembangunan sarana dan fasilitas yang disetujui setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

• melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara.

(2) Pemegang Izin Usaha Sementara dilarang melakukan kegiatan usaha.

(3) Pemegang Izin Usaha Sementara untuk kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilarang

melakukan pembangunan pipa ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi sebelum mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan atas ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.

www.hukumonline.com/pusatdata

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Usaha

(1) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf f mempunyai

kewajiban sebagai berikut:

• menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

• menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;

• melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;

• melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;

• memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.

(2) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf e, dan huruf f wajib

melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib melaporkan kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Terhadap kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi dengan kapasitas kilang maksimal 20.000 (dua puluh ribu) barrel oil per day dalam suatu klaster, Izin Usaha Sementara diberikan kepada Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan kilang minyak skala kecil atau kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan pembangunan kilang minyak skala kecil dari Menteri.

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa Dedicated Hilir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f, wajib mendapatkan Hak Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)

www.hukumonline.com/pusatdata

wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan fasilitas penyimpanan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

(1) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar

Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b wajib:

• memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter); dan/atau

• menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter):

1. dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; atau

2. milik pihak lain secara eksklusif,

dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

(2) Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dan/atau

dikuasai/disewa/dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang ditetapkan.

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h yang melakukan pengembangan kegiatan usaha Niaga BBG, dapat menyalurkan BBG melalui penyalur BBG yang ditunjuk atau melalui seleksi.

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(6), Pemegang Izin Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• menjamin ketersediaan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG, dan Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;

• menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, BBG, CNG, LNG dan LPG sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan Menteri; dan

• menjamin dan bertanggung jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG dan Hasil Olahan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar

Minyak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari

www.hukumonline.com/pusatdata

instansi yang berwenang;

• menjalankan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung untuk konsumen pengangkutan (transportasi darat) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kegiatan penyaluran yang dikelola oleh Pemegang Izin Usaha dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur; dan

• memiliki cadangan operasional BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.

(2) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• melaksanakan kegiatan usaha Niaga kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) dan/atau kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Umum; dan

• menjamin dan bertanggung jawab sampai kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) dan/atau kepada pemegang Izin Usaha Niaga Umum atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga LPG, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• mempunyai cadangan operasional LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya;

• mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

• melakukan kegiatan penyaluran LPG umum kepada pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga secara langsung atau melalui Penyalur LPG yang ditunjuk atau melalui seleksi; dan

• memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk sarana dan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh penyalurnya dalam hal terjadi kelangkaan LPG.

(4) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga LNG sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

• menyalurkan LNG kepada:

1. Konsumen akhir;

2. Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga LNG yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan/atau pengangkutan LNG yang menyalurkan LNG ke konsumen akhir; dan/atau

3. Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi (Pipa Dedicated Hilir) yang menyalurkan Gas Bumi hasil regasifikasi ke konsumen akhir,

• mempunyai dan/atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengangkutan termasuk fasilitas sarana pengisian LNG sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya serta sarana dan fasilitas penerima LNG di konsumen.

www.hukumonline.com/pusatdata

(5) Dalam hal Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya memiliki dan/atau

menguasai fasilitas dan sarana untuk melakukan kegiatan pengangkutan LNG, Pemegang Izin Usaha hanya dapat menyalurkan LNG kepada konsumen akhir.

(6) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga BBG, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 mempunyai kewajiban:

• mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan

• melakukan kegiatan penyaluran BBG untuk sektor transportasi secara langsung dan/atau melalui penyalur BBG yang ditunjuk atau melalui seleksi.

(7) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga CNG, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 mempunyai kewajiban:

• memiliki dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

• menyalurkan CNG kepada:

1. konsumen akhir;

2. Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga CNG yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan/atau pengangkutan CNG yang menyalurkan CNG ke konsumen akhir; dan/atau

3. Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi (Pipa Dedicated Hilir) yang menyalurkan Gas Bumi hasil regasifikasi ke konsumen akhir,

• mempunyai dan/atau menguasai sarana dan fasilitas berupa Stasiun Kompresi CNG dan/atau fasilitas pengangkutan CNG (Tube Skid/Gas Transport Module) dan/atau fasilitas penerima di konsumen.

(8) Dalam hal Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya memiliki dan/atau

menguasai fasilitas dan sarana untuk melakukan kegiatan pengangkutan CNG, Pemegang Izin Usaha hanya dapat menyalurkan CNG kepada konsumen akhir.

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, BBG dan/atau LPG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dan huruf h dapat menunjuk penyalur Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG yang terdiri dari Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.

(1) Penetapan wilayah distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan pada Wilayah Usaha

Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar

Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, wajib memperoleh penetapan Wilayah Distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dari Badan Pengatur sebelum memulai kegiatan usahanya.

www.hukumonline.com/pusatdata

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h yang melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG tertentu wajib memperoleh penetapan Wilayah Distribusi Niaga LPG Tertentu dari Menteri sebelum memulai kegiatan usahanya.

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha.

(1) Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal

32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 44.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• peringatan tertulis;

• penghentian sementara kegiatan; atau

• pencabutan izin.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

(1) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

www.hukumonline.com/pusatdata

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 huruf b Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut Izin.

(1) Pelaksanaan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 dilakukan melalui media elektronik berbasis web (online system).

(2) Dalam hal pelaksanaan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat

dilaksanakan, pemberian perizinan dilaksanakan secara manual.

(1) Pengurusan terhadap pengajuan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan

langsung oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tanpa perantara.

(2) Dalam hal pengurusan terhadap pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilakukan oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap proses penerbitan perizinan dapat dibatalkan.

Penyebutan terhadap jenis perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini disesuaikan dengan penyebutan jenis perizinan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan

berakhirnya jangka waktu izin dan dibaca sama dengan penyebutan jenis perizinan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Permohonan perizinan yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini

tetap diproses penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan penyebutannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

www.hukumonline.com/pusatdata

Permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan, yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

www.hukumonline.com/pusatdata

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan Bagi Pemegang Izin

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan; dan

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 Maret 2017

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 April 2017

Ttd.

www.hukumonline.com/pusatdata