Pasal 21

(1) Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (4), apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan

terhadap:

• sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau

• jenis komoditas dan/atau merk dagang bagi Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha Niaga.

(2) Pemegang Izin Usaha menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal dengan melampirkan data teknis terkait perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal hasil evaluasi atas permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.

(5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan penyesuaian Izin

Usaha.

(6) Terhadap Pemegang Izin Usaha yang akan melakukan pembangunan dalam perubahan dan/atau

penambahan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menerbitkan Izin Usaha Sementara dalam rangka perubahan dan/atau penambahan.

(7) Pemegang Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaporkan penyelesaian

pembangunan sarana dan fasilitas serta pelaksanaan uji coba operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi

kepada Menteri untuk menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.