Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

pasal.id

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.

5. Unit Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengawasan barang dan jasa yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon II.

7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon I.

8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan Barang dan Pengawasan Jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. 13. Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Pengawas Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan Barang, dan Pengawasan Jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. 14. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 16. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu. 17. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.

18. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
19. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan/atau perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan Pengawas Perdagangan.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.
21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
22. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang Pengawas Perdagangan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pengawas Perdagangan pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
24. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perdagangan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
25. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
26. Penilaian Angka Kredit Pengawas Perdagangan adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Pengawas Perdagangan.
27. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka

kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. 28. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Pengawas Perdagangan dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilaikan dalam rangka Penetapan Angka Kredit. 29. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pengawas Perdagangan dalam bentuk angka kredit Pengawas Perdagangan. 30. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. 31. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengawas Perdagangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. 32. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Pengawas Perdagangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS. 33. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional/Teknis adalah kegiatan untuk peningkatan dan/atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi Pengawas Perdagangan. 34. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Perdagangan karena mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan atau Diklat Fungsional/Teknis.

35. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Pengawas Perdagangan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu pengendalian dan profesionalisme Pengawas Perdagangan.
36. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan Perdagangan.
37. Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan Perdagangan pada: a. Instansi Pembina; dan b. Instansi Daerah. (3) Jenjang Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas 3 (tiga) Jenjang: a. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama; b. Pengawas Perdagangan Ahli Muda; dan c. Pengawas Perdagangan Ahli Madya.

pasal.id

Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu: a. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, terdiri atas:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengawas Perdagangan Ahli Muda, terdiri atas:
3. Penata, golongan ruang III/c; dan
4. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengawas Perdagangan Ahli Madya, terdiri atas:
5. Pembina, golongan ruang IV/a;
6. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
7. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

pasal.id

Pengawas Perdagangan mempunyai tugas melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum.

pasal.id

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. pengawasan kegiatan Perdagangan terdiri atas sub- unsur:

1. persiapan Pengawasan kegiatan Perdagangan; dan
2. pelaksanaan Pengawasan kegiatan Perdagangan; b. pengawasan barang dan/atau jasa terdiri atas sub- unsur:
3. persiapan pengawasan barang beredar dan/atau Jasa; dan
4. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau Jasa; c. pelaksanaan pengawasan khusus untuk barang/jasa; d. tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan Perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa; dan e. penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan di bidang Perdagangan. (2) Unsur kegiatan pengembangan profesi, terdiri atas: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan; b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengawasan Perdagangan; c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan Perdagangan; d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengawasan Perdagangan; e. pengembangan Kompetensi di bidang pengawasan Perdagangan; dan f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengawasan Perdagangan. (3) Unsur penunjang tugas Pengawas Perdagangan terdiri atas: a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang pengawasan Perdagangan;

b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi; c. perolehan penghargaan; d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

pasal.id

Rincian unsur kegiatan dan Hasil Kerja tugas Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Perdagangan menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari beberapa indikator meliputi: a. jumlah dan jenis barang dan jasa yang diawasi; b. ruang lingkup pengawasan barang dan jasa serta kegiatan Perdagangan; dan

c. luas wilayah pengawasan barang dan jasa serta kegiatan Perdagangan. (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan tahunan. (3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan tahunan dengan jumlah Pengawas Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung. (5) Jumlah Pengawas Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Pengawas Perdagangan yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung. (6) Tata cara penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Unit kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menyampaikan hasil

penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan surat rekomendasi, dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan. (2) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada PPK Instansi Daerah, dengan tembusan kepada Unit Pembina. (3) PPK Instansi Daerah menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh surat rekomendasi. (4) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri menyampaikan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan. (5) Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK Instansi Pemerintah dapat melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

pasal.id

Pengawas Perdagangan diangkat oleh PPK Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

pasal.id

Pengangkatan PNS sebagai Pengawas Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi.

pasal.id

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat atau setara di bidang Hukum, Teknik, Ekonomi, atau Pertanian; dan

e. penilaian prestasi paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional di bidang pengawas Perdagangan. (5) Pengawas Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (7) Keputusan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Pengawas Perdagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang Hukum, Teknik, Ekonomi, atau Pertanian atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun; f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Pengawas Perdagangan Ahli Pertama atau Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Pengawas Perdagangan Ahli Madya. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan. (5) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima Instansi Pembina paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. (6) Tata cara pengangkatan dari perpindahan jabatan lain: a. PNS yang akan berpindah ke dalam Pengawas Perdagangan mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk menjadi Pengawas Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
5. surat pernyataan pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
7. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
8. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
10. DUPAK yang disertai dengan bukti fisik. b. Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang

kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga; c. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga melakukan verifikasi dokumen usulan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Pengawas Perdagangan dan meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

1. melakukan penilaian DUPAK dan MENETAPKAN PAK bagi Pengawas Perdagangan Ahli Pertama dan Pengawas Perdagangan Ahli Muda; dan
2. meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga Kementerian Perdagangan untuk dilakukan penilaian DUPAK dan penetapan PAK bagi Pengawas Perdagangan Ahli Madya, e. berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan; f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pembina menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Pengawas Perdagangan berdasarkan hasil Uji Kompetensi dan penetapan PAK kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga; g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya

yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Pengawas Perdagangan kepada Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam huruf a; h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal memeriksa kelengkapan persyaratan pengangkatan dan memproses keputusan perpindahan dalam Pengawas Perdagangan; i. Menteri MENETAPKAN keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

pasal.id

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. berijazah paling rendah Sarjana atau diploma empat; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/inpassing; j. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat penyampaian dokumen usulan; dan k. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada saat penyesuaian/inpassing. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

pasal.id

(1) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi: a. bertugas sebagai ketua/anggota dalam kegiatan di bidang pengawasan Perdagangan; dan/atau b. bertugas di unit kerja yang memiliki tugas di bidang pengawasan Perdagangan. (2) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif.

pasal.id

Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melakukan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan selama periode penyesuaian/inpassing.

pasal.id

(1) Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui penyesuaian/inpassing meliputi: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada instansi pemerintah menyampaikan usulan PNS yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti Uji Kompetensi penyesuaian/inpassing yang diselenggarakan oleh instansi pembina. c. Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;

2. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti seleksi;

3. salinan ijazah pendidikan terakhir;

4. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

5. salinan nilai kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;

6. daftar riwayat hidup yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

7. surat keputusan penempatan terakhir;

8. surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam jabatan fungsional pengawas Perdagangan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

9. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. d. Instansi Pembina melakukan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan; e. pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh instansi pembina; f. Instansi Pembina MENETAPKAN rekomendasi berdasarkan hasil Uji Kompetensi; g. pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina dan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

pasal.id

(1) PNS yang lulus seleksi penyesuaian/inpassing untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, diberikan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir dengan besaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.

pasal.id

(1) PNS yang lulus seleksi penyesuaian/inpassing untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mendapatkan rekomendasi penyesuaian/inpassing yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan rekomendasi penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat mengangkat Pengawas Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (4) Keputusan pengangkatan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan disampaikan kepada Pengawas Perdagangan yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara; b. PyB;

c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan; dan d. pejabat lain yang dianggap perlu.

pasal.id

(1) Pengangkatan melalui Promosi Pengawas Perdagangan ditetapkan berdasarkan kriteria: a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui promosi dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan; atau b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan satu tingkat lebih tinggi. (3) Pengangkatan sebagai Pengawas Perdagangan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. (4) Pengangkatan dalam Pengawas Perdagangan melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

(5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Pengawas Perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. (6) Keputusan pengangkatan melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

pasal.id

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Pengawas Perdagangan, meliputi: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kamus kompetensi teknis. (4) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

pasal.id

Uji Kompetensi terdiri atas: a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain; b. Uji Kompetensi penyesuaian/Inpassing; c. Uji Kompetensi promosi; dan d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

pasal.id

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

pasal.id

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas: a. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain; b. PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui penyesuaian/inpassing; c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui promosi; dan d. Pengawas Perdagangan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan setingkat lebih tinggi.

pasal.id

PNS yang dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a harus: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k; dan b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.

pasal.id

(1) PNS yang dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b harus:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k; dan b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Dokumen usulan peserta Uji Kompetensi disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/Inpassing berakhir.

pasal.id

PNS yang dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c harus: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.

pasal.id

(1) Pengawas Perdagangan dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat; b. telah mengumpulkan angka kredit kumulatif paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

pasal.id

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a. salinan keputusan pengangkatan sebagai PNS; b. salinan ijazah paling rendah Sarjana atau diploma empat; c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; d. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. salinan SKP dan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan f. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas: a. salinan ijazah pendidikan salinan ijazah pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b. salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; c. salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. daftar riwayat hidup yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. f. surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan i. salinan nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

pasal.id

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas: a. salinan keputusan pengangkatan sebagai PNS; b. salinan ijazah pendidikan paling rendah Sarjana atau diploma empat; c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan d. salinan SKP dan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

pasal.id

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas: a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; b. salinan surat keputusan jabatan terakhir; c. salinan penetapan angka kredit; d. salinan SKP dan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan e. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Dalam hal peserta Uji Kompetensi telah memiliki Sertifikat Kompetensi, materi Uji Kompetensi hanya meliputi Kompetensi manajerial dan Kompetensi sosial kultural. (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Uji Kompetensi.

pasal.id

(1) Uji Kompetensi meliputi Uji Kompetensi teknis, Uji Kompetensi manajerial, dan Uji Kompetensi sosial kultural. (2) Uji Kompetensi manajerial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Uji Kompetensi dilakukan melalui metode: a. tes tertulis; dan b. wawancara. (4) Dalam hal diperlukan, Tim Uji Kompetensi dapat mengembangkan dan MENETAPKAN metode Uji Kompetensi selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

pasal.id

(1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan membentuk dan MENETAPKAN tim Uji Kompetensi teknis. (2) Susunan keanggotaan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas: a. 1 ( satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(3) Jumlah keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi. (4) Keanggotaan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari perwakilan instansi pembina. (5) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tim Penilai; b. tim uji tertulis; dan c. tim pewawancara.

pasal.id

(1) Syarat untuk menjadi anggota tim Uji Kompetensi meliputi: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi; b. memiliki keahlian serta kemampuan:

1. di bidang pengawasan Perdagangan;
2. di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan/atau pendidikan dan pelatihan; dan
3. dalam melakukan Uji Kompetensi. (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat peserta Uji Kompetensi.

pasal.id

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertugas: a. menyiapkan soal/pertanyaan Uji Kompetensi. b. melakukan Uji Kompetensi; c. mengolah hasil Uji Kompetensi; d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan

e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan.

pasal.id

(1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Instansi Pembina. (2) Tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi meliputi: a. pengusulan peserta Uji Kompetensi; b. seleksi administrasi; c. pelaksanaan Uji Kompetensi; d. penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil Uji Kompetensi; dan e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.

pasal.id

(1) Calon peserta yang akan menjadi Pengawas Perdagangan dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja dari pegawai yang bersangkutan, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja calon peserta Uji Kompetensi menyampaikan dokumen beserta surat pengantar ke unit yang membidangi kepegawaian untuk ditindaklanjuti. (3) Calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, diusulkan oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Instansi Pembina yang merupakan penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

pasal.id

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, melalui verifikasi administratif terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan MENETAPKAN calon peserta Uji Kompetensi. (2) Penetapan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada tim Uji Kompetensi untuk dilakukan Uji Kompetensi dengan tembusan kepada instansi pengusul.

pasal.id

(1) Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara. (2) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi manajerial dan kompetensi teknis yang menjadi persyaratan kompetensi calon Pengawas Perdagangan. (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wawancara juga bertujuan melihat pengalaman kerja di bidang Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya. (2) Berdasarkan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta dapat dinyatakan lulus dan tidak lulus. (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dalam hal telah memenuhi nilai Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat kompetensi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (5) Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi tidak diberikan sertifikat kompetensi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (6) Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi. (7) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim Uji Kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam bentuk rekomendasi. (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan. (10) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan MENETAPKAN hasil kelulusan Uji Kompetensi. (11) Hasil kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada PPK sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Unit Kerja yang membidangi pengawasan Perdagangan dan Unit Kerja yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

pasal.id

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pendidikan; dan/atau

b. pelatihan.

pasal.id

(1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, merupakan pengembangan Kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar. (3) Pemberian tugas belajar kepada Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memenuhi kebutuhan Standar kompetensi dan pengembangan karier.

pasal.id

(1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan. (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:

a. klasikal, yang merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama; dan/ atau b. nonklasikal, yang merupakan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama. (3) Pelatihan melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui program: a. pelatihan; b. seminar; c. kursus; dan/ atau d. kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat keahlian (maintain rating). (4) Pelatihan melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui program: a. e-learning; b. bimbingan di tempat kerja; c. pelatihan jarak jauh; d. magang (on the job learning); dan/atau e. pertukaran PNS dengan pegawai swasta.

pasal.id

Jenis pelatihan untuk pengembangan Kompetensi Pengawas Perdagangan terdiri atas: a. pelatihan teknis; dan b. pelatihan fungsional.

pasal.id

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jabatan masing-masing.

pasal.id

(1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan program pengembangan

Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh Pengawas Perdagangan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Kebutuhan pelatihan diperoleh melalui analisis kebutuhan pelatihan. (2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Pengawas Perdagangan yang perlu ditingkatkan. (3) Informasi mengenai Kompetensi Pengawas Perdagangan yang perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui: a. analisis hasil Uji Kompetensi; dan b. survei. (4) Analisis hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesenjangan Kompetensi Pengawas Perdagangan dengan Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Perdagangan yang bersangkutan. (5) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, isian, observasi, dan/atau metode ilmiah lainnya.

pasal.id

Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bagi Pengawas Perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pembina dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

pasal.id

(1) Penilaian kinerja Pengawas Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Pengawas Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Pengawas Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi: a. SKP; dan b. penilaian perilaku kerja.

pasal.id

(1) SKP Pengawas Perdagangan merupakan target kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (2) SKP untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

pasal.id

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Pengawas Perdagangan. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (5) Pada awal tahun, setiap Pengawas Perdagangan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (6) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (7) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Hasil penilaian SKP pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai capaian SKP.

pasal.id

(1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) bagi Pengawas Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Muda; dan c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Madya. (2) Capaian akumulasi angka kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pengawas Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling banyak: a. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Pertama; b. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Muda; dan c. 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Madya. (4) Target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Pengawas Perdagangan Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (5) Pengawas Perdagangan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit. (6) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya

untuk melaksanakan kegiatan pada unsur utama, Pengawas Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (7) Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan pada unsur utama ditetapkan sebagai berikut: a. Pengawas Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan b. Pengawas Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

pasal.id

Pengawas Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit: a. 10 (sepuluh) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Pertama; dan b. 20 (dua puluh) untuk Pengawas Perdagangan Ahli Muda.

pasal.id

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditetapkan berdasarkan standar penilaian perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

pasal.id

(1) Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS. (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja. (5) Hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai perilaku kerja.

pasal.id

Penilaian kinerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja.

pasal.id

(1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni: a. unsur kegiatan; dan b. unsur penunjang. (2) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal Pengawas Perdagangan telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pengawas Perdagangan diusulkan kepada Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

pasal.id

(1) Untuk penilaian Angka Kredit, Pengawas Perdagangan harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang disusun dalam DUPAK. (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan kepada Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung melalui sistem informasi. (3) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penyampaian DUPAK dan berkas pendukung dapat dilakukan secara manual. (4) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mengisi blanko/formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:

1. nomor, diisi sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang bersangkutan;

2. masa penilaian, diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;

3. keterangan perorangan, diisi data Pengawas Perdagangan; dan

4. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang yang disampaikan. b. Lampiran DUPAK terdiri atas:

5. dokumen bukti fisik;

6. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung yang disusun sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf G sampai dengan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

7. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya harus dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disahkan oleh atasan langsung Pengawas Perdagangan. (6) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan Oktober. (7) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada Instansi Pemerintah atau Sekretaris Daerah; b. paling rendah pejabat administrator yang membidangi pengawasan Perdagangan atau yang membidangi kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina; atau c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada Instansi Daerah atau Sekretaris Daerah. (2) Usul penetapan angka kredit Pengawas Perdagangan diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada Instansi Pemerintah atau Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah. b. paling rendah pejabat administrator yang membidangi pengawasan Perdagangan atau yang membidangi kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan barang beredar dan jasa pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perdagangan Ahli Pertama dan Pengawas Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina. c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada Instansi Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perdagangan Ahli

Pertama dan Pengawas Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah. (3) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK beserta berkas pendukung lainnya kepada Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan barang beredar dan jasa pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perdagangan Ahli Pertama dan Pengawas Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perdagangan Ahli Pertama dan Pengawas Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah. (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MENETAPKAN angka kredit berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.

pasal.id

(1) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi PAK, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

(2) Dalam pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dapat melibatkan PNS pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur yang membidangi pengawasan perdagangan, kepegawaian, dan Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengawas Perdagangan Ahli Madya. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Pengawas Perdagangan. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari Instansi Pembina. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Pengawas Perdagangan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengawas Perdagangan; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengawas Perdagangan. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan barang beredar dan/atau jasa untuk Tim Penilai pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Perdagangan; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai unit kerja yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Perdagangan. (2) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina. (3) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dibebankan kepada anggaran satuan unit kerja yang membidangi pengawasan Perdagangan.

pasal.id

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Perdagangan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Apabila masa jabatan pertama berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (4) Pergantian Anggota Tim Penilai dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Tim Penilai; dan b. terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

pasal.id

(1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Penilai. (2) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas, antara lain: a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK; b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai; c. membuat berita acara sidang Tim Penilai; d. menyampaikan keputusan PyB MENETAPKAN angka kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi kepegawaian, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit jabatan fungsional.

(4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

pasal.id

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai; b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai; c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai; e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain; f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka hasil

penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum Sidang Pleno; dan h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum Sidang Pleno.

pasal.id

(1) Sidang Pleno Tim Penilai bertujuan untuk MENETAPKAN Berita Acara Penilaian Angka Kredit. (2) Sidang Pleno Tim Penilai harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai. (3) Sidang Pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan b. dalam hal Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak. (4) Hasil Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam Sidang Pleno Tim Penilai. (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit harus MENETAPKAN Angka Kredit Pengawas Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dokumen Penetapan Angka Kredit dibuat berdasarkan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan. (4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada: a. Pengawas Perdagangan yang bersangkutan; b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan; dan d. pejabat lain yang dianggap perlu.

pasal.id

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pengawas Perdagangan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pengawas Perdagangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Januari tahun berjalan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Juli tahun berjalan.

pasal.id

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode. (3) Usulan kenaikan pangkat Pengawas Perdagangan dapat dilakukan apabila Pengawas Perdagangan telah memenuhi persyaratan: a. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan e. masih dalam jenjang jabatan yang sama.

pasal.id

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pengawas Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. menjadi pengajar/pelatih di bidang pengawasan Perdagangan; b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi; c. perolehan penghargaan/tanda jasa; d. perolehan gelar/ijazah lain; atau e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. (4) Pengawas Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. (5) Tata Cara pengusulan kenaikan pangkat Pengawas Perdagangan sebagai berikut: a. usul kenaikan pangkat Pengawas Perdagangan disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada PyB, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. PPK sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada:

1. PRESIDEN Republik INDONESIA dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan

2. Kepala Badan Kepagawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; c. PRESIDEN Republik INDONESIA MENETAPKAN kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; d. PPK MENETAPKAN kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan e. penetapan/keputusan kenaikan pangkat disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja.

pasal.id

(1) Usulan kenaikan jenjang Jabatan Pengawas Perdagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; b. telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; d. telah lulus Uji Kompetensi;

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki. (2) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pengawasan Perdagangan; b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengawasan Perdagangan; c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pengawasan Perdagangan; d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pengawasan Perdagangan; e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pengawasan Perdagangan; atau f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengawasan Perdagangan. (4) Pengawas Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengawasan Perdagangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis; dan e. jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling banyak 3 (tiga) orang. (5) Bagi Pengawas Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Madya harus melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) bagi Pengawas Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perdagangan Ahli Madya. (6) Tata cara pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagai berikut: a. usul kenaikan jenjang Jabatan Pengawas Perdagangan disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

1. keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada jabatan Pengawas Perdagangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. salinan PAK terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. berdasarkan usul kenaikan jenjang Jabatan Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK MENETAPKAN keputusan kenaikan jenjang jabatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan c. keputusan kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada

Pengawas Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

pasal.id

(1) Pengawas Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perdagangan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengawas Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang pengawasan Perdagangan selama diberhentikan. (4) Pengawas Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya dengan ketentuan:

a. paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan fungsional terakhir yang didudukinya; b. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan c. tersedia kebutuhan Pengawas Perdagangan. (5) Pemberhentian berdasarkan atas tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Pengawas Perdagangan; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Pengawas Perdagangan. (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dibuat sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

pasal.id

Pengawas Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

pasal.id

(1) Pengunduran diri sebagai Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Perdagangan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan. (3) Terhadap Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan

pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (4) Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diangkat kembali sebagai Pengawas Perdagangan.

pasal.id

(1) Usulan Pemberhentian dari Pengawas Perdagangan disampaikan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki Pengawas Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Perdagangan Ahli Madya. (2) PPK MENETAPKAN pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina. (3) Pemberhentian dari Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

pasal.id

(1) Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. (2) Setiap Pengawas Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

pasal.id

(1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan merupakan bersifat fasilitatif, koordinatif, dan sinergis untuk penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional. (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut, Instansi Pembina dapat: a. memfasilitasi penyusunan dan persetujuan kode etik dan kode perilaku profesi; b. menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan pengembangan profesi melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja yang berhubungan dengan peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi Profesi; dan e. memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja. (3) Instansi Pembina melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui keterwakilan dalam Dewan Penasihat pada Organisasi Profesi.

pasal.id

(1) Usul pembentukan Organisasi Profesi jabatan fungsional diwujudkan dalam bentuk kajian yang paling sedikit memuat: a. rancangan Anggaran Dasar; b. rancangan Anggaran Rumah Tangga; c. tujuan dan sasaran pembentukan; d. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; e. sumber pendanaan yang jelas; f. domisili alamat; g. pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; h. usulan program kerja; dan i. berbadan hukum. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Pembina dengan melibatkan perwakilan Pengawas Perdagangan. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan. (4) Persetujuan usul pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kongres. (5) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilaksanakan paling lama tahun 2025.

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA