Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.

3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

4. Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.

5. Interkoneksi adalah keterhubungan jaringan pos antarpenyelenggara pos.

6. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

7. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.

8. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.

9. Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf.

10. Pemerintah . . .

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.

5. Orang adalah orang perseorangan ataupun badan hukum.

Pos diselenggarakan berdasarkan asas:

• kemanfaatan;

• keadilan;

• kepastian hukum;

• persatuan;

• kebangsaan;

• kesejahteraan;

• keamanan dan keselamatan;

• kerahasiaan;

• perlindungan;

• kemandirian; dan

• kemitraan.

Pos diselenggarakan dengan tujuan untuk:

• meningkatkan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara;

• membuka . . .

• membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan;

• menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos; dan

• menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha

yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

• badan usaha milik swasta; dan

• koperasi.

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) dapat melakukan kegiatan:

• layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;

• layanan paket;

• layanan logistik;

• layanan transaksi keuangan; dan

• layanan keagenan pos.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 . . .

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan dengan pelayanan

prima dan berpedoman pada standar pelayanan.

(2) Standar pelayanan dan pelaksanaannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Penyelenggaraan Pos dinas militer diatur oleh Menteri

bersama-sama dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.

(2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas

lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan Pos harus menggunakan perangkat yang memenuhi standar teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua Perizinan

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) wajib mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Kerja Sama

(1) Penyelenggara Pos dapat melakukan kerja sama

dengan:

• Penyelenggara Pos dalam negeri;

• Penyelenggara . . .

• Penyelenggara Pos asing;

• badan usaha dalam negeri bukan Penyelenggara Pos; dan/atau

• badan usaha asing bukan Penyelenggara Pos.

(2) Kerja sama Penyelenggara Pos dengan badan usaha

asing bukan Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk kepemilikan modal dan saham serta terbatas pada wilayah operasional masing-masing.

(1) Penyelenggara Pos asing dapat menyelenggarakan pos

di Indonesia dengan syarat:

• wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri;

• melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki Penyelenggara Pos dalam negeri;

• Penyelenggara Pos dalam negeri yang akan bekerja sama sahamnya tidak boleh dimiliki oleh warga negara atau badan usaha asing yang berafiliasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri;

• Penyelenggara Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu Penyelenggara Pos dalam negeri; dan

• kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut internasional.

(2) Pengiriman antarkota dilaksanakan oleh Penyelenggara

Pos dalam negeri bukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(1) Kerja sama Penyelenggara Pos dengan Penyelenggara

Pos asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan

Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara pos dapat menjadi perusahaan publik

atau perusahaan terbuka setelah mendapat izin dari Menteri.

Bagian . . .

Bagian Keempat Interkoneksi

(1) Penyelenggara Pos wajib menyediakan Jaringan Pos

sesuai dengan izin penyelenggaraannya.

(2) Penyelenggara Pos dapat melakukan Interkoneksi

dengan Penyelenggara Pos lain untuk menjamin layanan pos di setiap daerah.

(3) Setiap Penyelenggara Pos wajib menyediakan

Interkoneksi terhadap Penyelenggara Pos lainnya untuk Layanan Pos Universal.

(4) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dilakukan secara nondiskriminatif, transparan, bertanggung jawab, dan saling menguntungkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interkoneksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Layanan Pos Universal

(1) Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan

Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos.

(3) Pemerintah memberikan kesempatan yang sama

kepada semua Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.

(4) Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam

pembiayaan Layanan Pos Universal.

(5) Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi

ditetapkan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos

Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 . . .

(1) Setiap perusahaan angkutan darat, Iaut, dan udara

wajib memprioritaskan pengangkutan kiriman Layanan Pos Universal yang diserahkan oleh Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban mengangkut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, dan udara dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyampaikan jadwal perjalanannya atas permintaan Penyelenggara Pos.

Setiap perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 bertanggung jawab atas keamanan dan

keselamatan kiriman yang diserahkan kepadanya.

Bagian Keenam Tarif

(1) Penyelenggara Pos dalam melaksanakan kegiatan

layanan pos komersial berhak menentukan tarif.

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dengan formula perhitungan berbasis biaya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah menetapkan tarif Layanan Pos Universal.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Layanan

Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20 . . .

Penyelenggara Pos harus memberikan pembebasan tarif sekogram dengan fasilitas pengiriman darat atau laut dengan tingkat berat tertentu.

Penyelenggara Pos harus memberikan pembebasan tarif pokok bagi kiriman yang dikirimkan kepada atau oleh tawanan perang, baik militer maupun sipil, langsung atau melalui lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Prangko

(1) Prangko dapat berfungsi sebagai:

• bukti pembayaran biaya pengiriman pos;

• alat edukasi masyarakat;

• alat penyebarluasan informasi publik; dan/atau

• benda filateli.

(2) Menteri menetapkan dan melaksanakan penerbitan

Prangko.

Setiap orang dilarang:

• meniru dan memalsukan Prangko;

• memiliki, menjual, dan/atau menggunakan Prangko palsu;

• mencetak dan/atau mencetak ulang Prangko.

(1) Setiap orang dapat menyalurkan kegemaran

mengumpulkan, merawat, mempelajari Prangko, dan benda pos lainnya melalui filateli.

(2) Filateli . . .

(2) Filateli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan dengan dukungan dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pos, dan masyarakat.

(3) Benda filateli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) huruf d dapat digunakan sebagai sarana perdagangan dan investasi.

Bagian Kedua Kode Pos

(1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem

Kode Pos wilayah layanan pos Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penyelenggara dan pengguna layanan pos harus

mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kode Pos

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Hak

Setiap Orang berhak mendapat layanan pos.

(1) Hak milik atas kiriman tetap merupakan hak milik

pengguna layanan pos selama belum diserahkan kepada penerima.

(2) Pengguna layanan pos berhak atas jaminan

kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:

• kehilangan kiriman;

• kerusakan . . .

• kerusakan isi paket;

• keterlambatan kiriman; atau

• ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.

(1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi

yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman.

(2) Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau

memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila

terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos.

(4) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi

kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

(1) Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas

kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan

terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia.

(3) Ganti . . .

(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.

(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila:

• kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau

• kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.

(5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi

untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.

(6) Barang yang hilang dan ditemukan kembali

diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.

(1) Pengguna layanan pos dilarang mengirimkan barang

yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan, atau keselamatan orang.

(2) Barang terlarang yang dapat membahayakan kiriman

atau keselamatan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya;

• barang yang mudah meledak;

• barang yang mudah terbakar;

• barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan;

• barang yang melanggar kesusilaan; dan/atau

• barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang.

(3) Pengiriman barang terlarang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

(1) Barang kiriman pos baik berupa barang pos universal

maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau karantina.

(2) Pemeriksaan kiriman pos dalam rangka kepabeanan

dan/atau karantina wajib didahulukan daripada pemeriksaan lainnya.

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau

karantina terhadap pengiriman barang pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau karantina.

(1) Penyelenggara Pos bertanggung jawab atas kewajiban

membayar bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak terkait dengan layanan pos yang diselenggarakannya.

(2) Kewajiban untuk membayar bea masuk, bea keluar,

cukai, dan pajak terkait dengan Layanan Pos Universal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan kiriman yang dibuka, diperiksa, dan/atau disita oleh pejabat yang berwenang.

(1) Peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos

dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pos.

(2) Pemerintah . . .

(2) Pemerintah wajib melakukan upaya peningkatan dan

pengembangan Penyelenggaraan Pos.

(3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan

Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri melakukan penetapan kebijakan,

pengaturan, pengendalian, dan fasilitasi.

(4) Penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan

fasilitasi di bidang pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat.

(5) Dalam rangka memperhatikan pemikiran dan

pandangan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melaksanakan pertemuan secara berkala dengan wakil pemangku kepentingan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan dan

pengembangan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PENYIDIKAN

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 38 . . .

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang pos;

• memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos;

• melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pos;

• melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang pos;

• melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pos;

• meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos;

• mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di bidang pos;

• membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pos; dan

• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang pos.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif

atas pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan

Pasal 15 ayat (4).

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• teguran tertulis;

• denda; dan/atau

• pencabutan izin.

(3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggara Pos yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga keamanan dan keselamatan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang meniru dan/atau memalsukan Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44 . . .

Setiap Orang yang dengan sengaja memiliki, menjual, dan/atau menggunakan Prangko palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mencetak dan/atau mencetak ulang Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276), tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 49 . . .

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal, penugasan pelaksana Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh badan usaha milik negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan

lainnya dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho