PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pos adalah Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik, Layanan Paket, Layanan Logistik, Layanan Transaksi Keuangan, dan Layanan Keagenan Pos untuk kepentingan umum.

2. Penyelenggara . . .

1. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.

2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan Pos.

3. Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam Penyelenggaraan Pos.

4. Interkoneksi adalah keterhubungan Jaringan Pos antar Penyelenggara Pos.

5. Layanan Pos Universal adalah layanan Pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima Kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

6. Layanan Pos Komersial adalah layanan Pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

7. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian Kiriman, dan keperluan lain.

8. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, Surat Elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos.

9. Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis atau elektronik dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.

10. Barang Cetakan adalah segala jenis publikasi yang dicetak pada kertas atau bahan lain termasuk buku, brosur, katalog, surat kabar, dan majalah.

11. Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik adalah kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan penyampaian informasi berupa surat, warkatpos, kartupos, Barang Cetakan, dokumen dan/atau sekogram.

12. Layanan Paket adalah kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, dan/atau pengantaran barang.

13. Layanan . . .

1. Layanan Logistik adalah kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos.
2. Layanan Transaksi Keuangan adalah kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang dari dan/atau untuk pengguna jasa Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Layanan Keagenan Pos adalah penyediaan sarana dan prasarana layanan Pos untuk kepentingan umum.
4. Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya adalah Penyelenggaraan Pos yang bersifat kedinasan dan nonkomersial untuk kepentingan negara.
5. Standar Operasi dan Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah seperangkat aturan yang menjadi petunjuk bagi Penyelenggara Pos dalam menyelenggarakan layanan Pos.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pos.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini terdiri atas:

• tata cara pelaksanaan layanan;

• Standar Pelayanan;

• Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya;

• persyaratan . . .

• persyaratan dan tata cara pemberian izin;
• Interkoneksi;
• Layanan Pos Universal;
• tata cara penetapan tarif Layanan Pos Universal;
• sistem Kode Pos;
• peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos; dan
• tata cara penjatuhan sanksi administratif.

(1) Penyelenggara Pos wajib menyediakan Jaringan Pos sesuai

dengan izin penyelenggaraannya.

(2) Penyelenggara Pos dapat menyediakan:

• Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik;
• Layanan Paket;
• Layanan Logistik;
• Layanan Transaksi Keuangan; dan/atau
• Layanan Keagenan Pos.

(3) Penyelenggara Pos dalam menyediakan layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keamanan dan keselamatan Kiriman.

(4) Penyelenggara Pos wajib melaksanakan SOP yang

ditetapkan untuk masing-masing layanan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) SOP Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, penyampaian informasi tertulis, jaminan keamanan informasi tertulis, layanan purna jual, dan besaran ganti rugi.

(2) Layanan . . .

(2) Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik

dikenai biaya penyampaian informasi sesuai dengan jenis, tingkat, jarak, dan fitur layanan serta berat dan volume informasi tertulis.

(3) Pembebasan biaya pengiriman Layanan Komunikasi

Tertulis dan/atau Surat Elektronik melalui moda transportasi darat dan/atau laut diberikan untuk:

• sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram yang dikirimkan terbuka oleh dan/atau dialamatkan kepada lembaga tuna netra resmi yang bertujuan untuk kepentingan sosial; dan/atau
• tawanan perang, baik militer maupun sipil, langsung atau melalui lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) SOP Layanan Paket paling sedikit mencakup kegiatan

pengambilan, penerimaan, dan/atau pengantaran barang termasuk pengumpulan, pemrosesan, jaminan keamanan Kiriman, layanan purna jual, dan besaran ganti rugi.

(2) Layanan Paket dikenai biaya penyampaian paket sesuai

dengan jenis, tingkat, jarak, dan fitur layanan serta berat dan volume paket.

(1) SOP Layanan Logistik mencakup kegiatan perencanaan,

penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos.

(2) Layanan Logistik dikenai biaya sesuai kesepakatan

dengan pengguna jasa.

(3) Layanan Logistik yang tidak terkait dengan layanan Pos

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) SOP Layanan Transaksi Keuangan mencakup kegiatan

penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang.

(2) Layanan . . .

(2) Layanan Transaksi Keuangan dikenai biaya sesuai dengan

jenis dan fitur layanan.

(1) SOP Layanan Keagenan Pos mencakup:

• kegiatan layanan Pos yang dilaksanakan oleh pihak lain; dan
• kegiatan layanan pihak lain yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos.

(2) Layanan Keagenan Pos diselenggarakan melalui perjanjian

kerja sama yang disepakati oleh Penyelenggara Pos dan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(1) Standar Pelayanan terdiri atas:

• Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal; dan
• Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial.

(2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penyelenggara Pos wajib melaksanakan Standar Pelayanan

yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri dalam menetapkan Standar Pelayanan untuk

Layanan Pos Universal memperhatikan aspek:

• ketersediaan akses layanan;
• keteraturan layanan;
• kompetensi sumber daya manusia;
• kecepatan dan keandalan;
• keamanan dan kerahasiaan;
• penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
• kepuasan pelanggan; dan
• tarif layanan.

(2) Menteri . . .

(2) Menteri dalam menetapkan Standar Pelayanan untuk

Layanan Pos Komersial memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang paling sedikit meliputi:

• kepastian waktu layanan;
• kepastian biaya layanan;
• kejelasan prosedur layanan;
• produk layanan;
• kompetensi sumber daya manusia;
• keamanan dan kerahasiaan;
• penanganan pengaduan, saran dan masukan;
• sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; dan
• jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan, ketidaksesuaian layanan dan kerusakan yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan Penyelenggara Pos paling tinggi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, kecuali Kiriman yang diasuransikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan untuk

Layanan Pos Universal dan Standar Pelayanan untuk Layanan Pos komersial diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

disusun untuk mencapai pelayanan prima.

(2) Menteri melakukan kerjasama dengan instansi terkait

dalam mewujudkan pelayanan prima.

Menteri mengevaluasi Standar Pelayanan Pos secara berkala dan/atau sesuai keperluan.

(1) Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya dapat dilaksanakan

oleh:

• badan usaha milik negara;

• badan . . .

• badan usaha milik daerah;
• badan usaha milik swasta; atau
• koperasi.

(2) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki jaringan layanan milik sendiri yang menjangkau sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara.

(1) Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dapat menyediakan layanan Kiriman berupa:

• uang dan kertas berharga yang merupakan bukti dalam suatu perkara;
• obat cacar, vaksin, dan yang sejenis, yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk atau atas namanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• bahan penyakit menular yang dialamatkan kepada laboratorium resmi atau kepada pejabat yang bertugas memberantas penyakit menular, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• binatang hidup yang diizinkan pengirimannya melalui Pos;
• bahan radio aktif yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• bahan narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang yang dikirim oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• alat-alat pembungkus bahan penyakit menular yang sudah atau belum dipakai yang dikirim antar-laboratorium resmi menurut ketentuan yang berlaku; dan
• Kiriman diplomatik.

(2) Layanan . . .

(2) Layanan Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggara Pos melaksanakan layanan setelah

mendapatkan izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri.

(2) Izin Penyelenggaraan Pos berlaku selama Penyelenggara

Pos masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya.

(3) Izin hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat

persetujuan dari Menteri.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Setiap 5 (lima) tahun sekali, Menteri mengevaluasi izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Jenis izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari:

• izin Penyelenggaraan Pos nasional;
• izin Penyelenggaraan Pos provinsi; dan
• izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota.

(2) Izin Penyelenggaraan Pos nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 3 (tiga) provinsi.

(3) Izin . . .

(3) Izin Penyelenggaraan Pos provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 4 (empat) kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(4) Izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya di kabupaten/kota.

(5) Menteri menetapkan izin Penyelenggaraan Pos setelah

memperoleh rekomendasi dari:

• gubernur untuk cakupan wilayah nasional dan wilayah provinsi;
• bupati/walikota untuk cakupan wilayah kabupaten/kota.

(1) Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) dikenai tarif yang merupakan

penerimaan negara bukan pajak.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pos yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Pos nasional dan izin Penyelenggaraan Pos provinsi yang akan memperluas wilayah usahanya wajib melapor kepada Menteri dan Pemerintah Daerah setempat.

Bagian Kedua Persyaratan Perizinan

(1) Permohonan izin Penyelenggaraan Pos diajukan sesuai

jenis izin penyelenggaraannya dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:

• akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

• struktur . . .

• struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• proposal rencana usaha; dan
• rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Penyelenggara Pos yang menyertakan modal asing harus memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Izin

(1) Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 diberikan dengan ketentuan:

• memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19; dan

• dilakukan verifikasi permohonan dan dokumen.

(2) Dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap,

Menteri memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan menyebutkan alasannya.

(3) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak permohonan izin diterima dengan lengkap dan memenuhi persyaratan, Menteri mengeluarkan izin Penyelenggaraan Pos.

(1) Setiap Penyelenggara Pos wajib melaporkan secara tertulis

kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

• jenis layanan;

• jumlah produksi;

• tarif layanan;

• pencapaian terhadap Standar Pelayanan;

• wilayah operasi; dan

• jumlah . . .

• jumlah sumber daya manusia.

(3) Setiap Penyelenggara Pos yang menyelenggarakan

Layanan Transaksi Keuangan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait.

(4) Dalam hal terjadi perubahan akta pendirian atau susunan

pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos yang belum menjadi perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin Penyelenggaraan Pos diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengendalian

Menteri melakukan pengendalian Penyelenggaraan Pos melalui monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos.

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI . . .

Interkoneksi antar-Penyelenggara Pos dilakukan dengan menganut prinsip nondiskriminatif, transparan, bertanggung jawab, dan saling menguntungkan.

(1) Setiap Penyelenggara Pos wajib menyediakan Interkoneksi

Layanan Pos Universal terhadap Penyelenggara Pos lainnya.

(2) Dalam penyediaan Interkoneksi Layanan Pos Universal,

Penyelenggara Pos harus:

• menyediakan informasi secara terbuka tentang fasilitas yang dimiliki dan dapat dipergunakan oleh Penyelenggara Pos lainnya.
• menerapkan prosedur dan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri.
• menyediakan daftar penawaran Interkoneksi yang dipublikasikan dengan paling sedikit memuat:

1. jaringan yang ditawarkan;
2. spesifikasi teknis Interkoneksi;
3. tarif Interkoneksi;
4. prosedur pelaksanaan layanan Interkoneksi; dan
5. tanggung jawab penyedia layanan Interkoneksi.

(3) Interkoneksi Layanan Pos Universal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada setiap titik layanan yang dapat menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal.

(4) Penyelenggara Pos yang melaksanakan Layanan Pos

Universal dapat menerima Interkoneksi Layanan Pos Komersial berdasarkan perjanjian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interkoneksi Layanan

Pos Universal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28 . . .

(1) Penyelenggara Pos dapat menyediakan Interkoneksi

terhadap Penyelenggara Pos lainnya untuk Layanan Pos Komersial berdasarkan perjanjian.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat hak, kewajiban, penyelesaian perselisihan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Layanan Pos Universal mencakup:

• Surat, kartupos, Barang Cetakan, dan bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram;
• sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram;
• Barang Cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama, dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram; dan
• paket Pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram.

(1) Pemerintah menugaskan kepada Penyelenggara Pos yang

memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• memiliki dan/atau menguasai Jaringan Pos di wilayah penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan/atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Penyelenggaraan Pos;

• memiliki rencana kerja dan anggaran Penyelenggaraan Pos untuk Layanan Pos Universal paling singkat 5 (lima) tahun;

• membuat . . .

• membuat pernyataan kesanggupan memenuhi Standar Pelayanan Layanan Pos Universal; dan
• membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan Akta Perhimpunan Pos Dunia yang telah disahkan oleh Pemerintah.

(3) Penyelenggara Pos yang memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Penyelenggaraan Pos untuk Layanan Pos Universal kepada Menteri.

(4) Menteri membentuk tim seleksi untuk memilih

Penyelenggara Pos yang akan ditugasi menyelenggarakan Layanan Pos Universal.

(5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling

banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Pemerintah, pemangku kepentingan, dan ahli di bidang Penyelenggaraan Pos.

(6) Tim seleksi melaporkan hasil kerjanya kepada Menteri

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya proses seleksi.

(7) Menteri menugasi Penyelenggara Pos untuk melaksanakan

Layanan Pos Universal berdasarkan rekomendasi tim seleksi.

(8) Dalam hal tidak ada Penyelenggara Pos yang memenuhi

persyaratan untuk ditugasi menyelenggarakan Layanan Pos Universal, Menteri menunjuk Penyelenggara Pos sebelumnya untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan

tim seleksi, tata kerja tim seleksi, dan tata cara penunjukan penyelenggaraan Layanan Pos Universal diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam

pembiayaan Layanan Pos Universal.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme kontribusi

penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32 . . .

(1) Besaran kontribusi Layanan Pos Universal ditetapkan

dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

(2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Besaran Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan subsidi dari Pemerintah sebesar selisih

kurang kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan pendapatan yang diterima dari masyarakat.

(1) Tarif Layanan Pos Universal ditetapkan dengan

memperhitungkan paling sedikit meliputi:

• biaya operasional penyelenggaraan layanan;
• proyeksi peningkatan biaya untuk peningkatan kualitas pelayanan;
• proyeksi pertumbuhan produksi;
• daya beli masyarakat; dan
• ketentuan dalam Akta Perhimpunan Pos Dunia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Layanan Pos

Universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IX . . .

(1) Sistem Kode Pos bertujuan untuk mendukung yurisdiksi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penyelenggaraan Pos.

(2) Sistem Kode Pos disusun dan ditetapkan untuk seluruh

wilayah Indonesia.

(3) Sistem Kode Pos wilayah layanan Pos Negara Kesatuan

Republik Indonesia dikembangkan dengan sistem penomoran berbasis wilayah administratif untuk mendukung kedaulatan wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memudahkan dalam meningkatkan layanan.

(4) Prinsip penyusunan sistem Kode Pos ditetapkan

sederhana, dinamis untuk dikembangkan, dan mudah untuk dibaca dan diingat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kode Pos diatur

dengan Peraturan Menteri.

(1) Peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos

nasional diselenggarakan melalui restrukturisasi sektoral dan penyehatan korporasi.

(2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun dalam bentuk Rencana Strategis

Pengembangan Pos Nasional yang berisi:

• visi, misi, kebijakan, strategi, dan program;

• peningkatan peran industri Pos, termasuk pengembangan prangko, filateli, dan Kode Pos dalam mendukung kepentingan geopolitik dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• pengembangan industri Pos nasional yang kompetitif, sehat, dinamis, modern, dan efisien;

• penguatan . . .

• penguatan industri Pos nasional untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana Pos; dan
• dukungan terhadap sistem distribusi dan logistik nasional dan sistem pembayaran nasional.

(3) Penyehatan korporasi sebagaimana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar Pasal 3 ayat (1),

ayat (3), dan ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

• teguran tertulis;
• denda; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenai oleh Menteri.

(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (2) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali

untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan melalui surat atau website.

(3) Sanksi teguran tertulis yang disampaikan melalui surat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk teguran pertama dan teguran kedua.

(4) Sanksi teguran tertulis yang disampaikan melalui website

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk teguran ketiga.

Pasal 39 . . .

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(2) huruf b merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(2) Besaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda

diatur dengan Peraturan Menteri.

Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan jika:

• masa penjatuhan sanksi teguran tertulis ketiga telah berakhir jangka waktunya; dan
• Penyelenggara Pos tidak dapat membuktikan telah menjaga keamanan dan keselamatan Kiriman Pos.

Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 9 ayat (3), atau Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.

Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis, denda dan/atau pencabutan izin.

BAB XII . . .

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Pos yang telah menjalankan usahanya tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303) dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman