Pasal 21

(1) Setiap Penyelenggara Pos wajib melaporkan secara tertulis

kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

• jenis layanan;

• jumlah produksi;

• tarif layanan;

• pencapaian terhadap Standar Pelayanan;

• wilayah operasi; dan

• jumlah . . .

• jumlah sumber daya manusia.

(3) Setiap Penyelenggara Pos yang menyelenggarakan

Layanan Transaksi Keuangan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait.

(4) Dalam hal terjadi perubahan akta pendirian atau susunan

pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos yang belum menjadi perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada Menteri.