Pasal 27

(1) Setiap Penyelenggara Pos wajib menyediakan Interkoneksi

Layanan Pos Universal terhadap Penyelenggara Pos lainnya.

(2) Dalam penyediaan Interkoneksi Layanan Pos Universal,

Penyelenggara Pos harus:

• menyediakan informasi secara terbuka tentang fasilitas yang dimiliki dan dapat dipergunakan oleh Penyelenggara Pos lainnya.
• menerapkan prosedur dan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri.
• menyediakan daftar penawaran Interkoneksi yang dipublikasikan dengan paling sedikit memuat:

1. jaringan yang ditawarkan;
2. spesifikasi teknis Interkoneksi;
3. tarif Interkoneksi;
4. prosedur pelaksanaan layanan Interkoneksi; dan
5. tanggung jawab penyedia layanan Interkoneksi.

(3) Interkoneksi Layanan Pos Universal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada setiap titik layanan yang dapat menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal.

(4) Penyelenggara Pos yang melaksanakan Layanan Pos

Universal dapat menerima Interkoneksi Layanan Pos Komersial berdasarkan perjanjian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interkoneksi Layanan

Pos Universal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28 . . .