Pasal 39

(1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif

atas pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan

Pasal 15 ayat (4).

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• teguran tertulis;

• denda; dan/atau

• pencabutan izin.

(3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.