PENGUPAHAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:

• orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
• orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
• orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

1. Perusahaan adalah:

• setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

• usaha-usaha . . .

• usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

1. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
2. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
3. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
5. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2 . . .

Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.

(1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Upah minimum;
• Upah kerja lembur;
• Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
• Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
• Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
• bentuk dan cara pembayaran Upah;
• denda dan potongan Upah;
• hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
• struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
• Upah untuk pembayaran pesangon; dan
• Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

BAB III . . .

(1) Penghasilan yang layak merupakan jumlah

penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

(2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk:

• Upah; dan
• pendapatan non Upah.

(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf a terdiri atas komponen:

• Upah tanpa tunjangan;
• Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
• Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

(2) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok

dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok,

tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(4) Upah . . .

(4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(1) Pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa tunjangan hari raya

keagamaan.

(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa:

• bonus;
• uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
• uang servis pada usaha tertentu.

(1) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.

(2) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

(3) Ketentuan mengenai tunjangan hari raya keagamaan

dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf a dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan.

(2) Penetapan . . .

(2) Penetapan perolehan bonus untuk masing-masing

Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(1) Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi:

• Pekerja/Buruh dalam jabatan/pekerjaan tertentu; atau
• seluruh Pekerja/Buruh.

(2) Dalam hal fasilitas kerja bagi Pekerja/Buruh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

(3) Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan pemberian uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(1) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikumpulkan dan dikelola oleh Perusahaan.

(2) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu Umum

Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Bagian Kedua Penetapan Upah

Upah ditetapkan berdasarkan:

• satuan waktu; dan/atau
• satuan hasil.

(1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

(2) Dalam hal Upah ditetapkan secara harian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

• bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
• bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 14 . . .

(1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.

(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

(3) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh.

(4) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan:

• pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau
• pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala

Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

Pasal 16 . . .

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Upah rata- rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.

Bagian Ketiga Cara Pembayaran Upah

(1) Upah wajib dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang

bersangkutan.

(2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran

Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.

(3) Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan

surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembayaran Upah.

(1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang

telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.

(2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati

jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 19 . . .

Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah.

(1) Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata

uang rupiah Negara Republik Indonesia.

(2) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada tempat yang diatur dalam

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Dalam hal tempat pembayaran Upah tidak diatur

dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka pembayaran Upah dilakukan di tempat Pekerja/Buruh biasanya bekerja.

(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat

dibayarkan secara langsung atau melalui bank.

(2) Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank, maka

Upah harus sudah dapat diuangkan oleh Pekerja/Buruh pada tanggal pembayaran Upah yang disepakati kedua belah pihak.

Bagian . . .

Bagian Keempat Peninjauan Upah

(1) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara

berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

(2) Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan

Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bagian Kelima Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Kerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan

(1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak

masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.

(2) Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau

tidak melakukan pekerjaan karena alasan:

• berhalangan;
• melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; atau
• menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; tetap dibayar Upahnya.

(3) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau

tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

• Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

• Pekerja/Buruh . . .

• Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; dan
• Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena:

1. menikah;
2. menikahkan anaknya;
3. mengkhitankan anaknya;
4. membaptiskan anaknya;
5. isteri melahirkan atau keguguran kandungan;
6. suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau
7. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6) yang tinggal dalam satu rumah meninggal dunia.

(4) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau

tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• menjalankan kewajiban terhadap negara;
• menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya;
• melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan Pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis; atau
• melaksanakan tugas pendidikan dari Perusahaan.

(5) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau

tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Pekerja/Buruh melaksanakan:

• hak istirahat mingguan;
• cuti tahunan;
• istirahat panjang;
• cuti sebelum dan sesudah melahirkan; atau
• cuti keguguran kandungan.

Pasal 25 . . .

Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.

(1) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang

tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

• untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari Upah;
• untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah;
• untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari Upah; dan
• untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pengusaha.

(2) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh

perempuan yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 (dua) hari.

(3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang

tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c sebagai berikut:

• Pekerja/Buruh . . .

• Pekerja/Buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
• menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
• mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
• membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
• isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
• suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; atau
• anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang tinggal dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

(1) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(4) huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan

penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha wajib membayar kekurangannya.

(2) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(4) huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan

penghasilan yang diberikan oleh negara sama atau lebih besar dari Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha tidak wajib membayar.

(3) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada

Pengusaha.

Pasal 28 . . .

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan.

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (4) huruf c, sebesar Upah yang biasa

diterima oleh Pekerja/Buruh.

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas pendidikan dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(4) huruf d, sebesar Upah yang biasa diterima oleh

Pekerja/Buruh.

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.

Pasal 32 . . .

Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bagian Keenam Upah Kerja Lembur

Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib dibayar oleh Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja atau pada istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Upah untuk Pembayaran Pesangon

(1) Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan uang pesangon terdiri atas:

• Upah pokok; dan
• tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada Pekerja/Buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar Pekerja/Buruh dengan subsidi, maka sebagai Upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh Pekerja/Buruh.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal Pengusaha memberikan Upah tanpa

tunjangan, dasar perhitungan uang pesangon dihitung dari besarnya Upah yang diterima Pekerja/Buruh.

Upah untuk pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan:

• dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari;
• dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan Upah minimum provinsi atau kabupaten/kota; atau
• dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan Upahnya didasarkan pada Upah borongan, maka perhitungan Upah sebulan dihitung dari Upah rata- rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Bagian Kedelapan Upah untuk Perhitungan Pajak Penghasilan

(1) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang

dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh Pekerja/Buruh.

(2) Pajak . . .

(2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dibebankan kepada Pengusaha atau

Pekerja/Buruh yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan

(1) Pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan

putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka Upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.

(2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didahulukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Apabila Pekerja/Buruh jatuh pailit, Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja yang harus dibayarkan.

Bagian . . .

Bagian Kesepuluh Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan

Apabila uang yang disediakan oleh Pengusaha untuk membayar Upah disita oleh juru sita berdasarkan perintah pengadilan maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Upah yang harus dibayarkan.

Bagian Kesebelas Hak Pekerja/Buruh Atas Keterangan Upah

(1) Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk secara sah

berhak meminta keterangan mengenai Upah untuk dirinya dalam hal keterangan terkait Upah tersebut hanya dapat diperoleh melalui buku Upah di Perusahaan.

(2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak meminta bantuan kepada pengawas ketenagakerjaan.

(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

Bagian Kesatu Umum

(1) Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring

pengaman.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:

• Upah tanpa tunjangan; atau
• Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu)

tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

(3) Kebutuhan . . .

(3) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas beberapa komponen.

(4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.

(5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

(7) Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

(8) Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup

layak diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.

(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah

minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .

Bagian Kedua Penetapan Upah minimum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.

(2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(3) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan

hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

(4) Rekomendasi dewan pengupahan provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum

kabupaten/kota.

(2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

(1) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan

hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi.

(3) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota.

(4) Rekomendasi bupati/walikota serta saran dan

pertimbangan dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral

provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

(2) Penetapan . . .

(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

(4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah

terdiri atas:

• denda;

• ganti rugi;

• pemotongan Upah untuk pihak ketiga;

• uang muka Upah;

• sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;

• hutang . . .

• hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha; dan/atau
• kelebihan pembayaran Upah.

(2) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menjadi kewajiban Pekerja/Buruh yang belum dipenuhi dan/atau piutang Pekerja/Buruh yang menjadi hak Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

Bagian Kesatu Pengenaan Denda

Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 54 . . .

(1) Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipergunakan hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.

(2) Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda,

besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

• mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
• sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
• sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk

tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

Pasal 56 . . .

(1) Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari

raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk

tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

Bagian Kedua Pemotongan Upah

(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

• denda;
• ganti rugi; dan/atau
• uang muka Upah, dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.

(2) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga

hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari Pekerja/Buruh.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

setiap saat dapat ditarik kembali.

(4) Surat kuasa dari Pekerja/Buruh sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh Pekerja/Buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemotongan . . .

(5) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

• pembayaran hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh; dan/atau
• sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.

(6) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan

pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/Buruh.

Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada Pengusaha

yang:

• tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);

• tidak membagikan uang servis pada usaha tertentu kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

• tidak . . .

• tidak menyusun struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
• tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
• tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dan/atau
• melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• teguran tertulis;
• pembatasan kegiatan usaha;
• penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
• pembekuan kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota,

atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada Pengusaha.

(2) Pengenaan . . .

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:

• pengaduan; dan/atau
• tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengusaha yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar hak Pekerja/Buruh.

Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) kepada Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

• upah minimum provinsi yang masih dibawah kebutuhan hidup layak, gubernur wajib menyesuaikan Upah minimun provinsi sama dengan kebutuhan hidup layak secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

• Pengusaha . . .

• Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini serta melampirkannya dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lama 2 (tahun) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015

,

ttd.