Pasal 59

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada Pengusaha

yang:

• tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);

• tidak membagikan uang servis pada usaha tertentu kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

• tidak . . .

• tidak menyusun struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
• tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
• tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dan/atau
• melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• teguran tertulis;
• pembatasan kegiatan usaha;
• penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
• pembekuan kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.