BADAN BANK TANAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
2. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
4. Kekayaan Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak ber-wujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang.
5. Komite Bank Tanah yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bertugas untuk menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah.
6. Dewan Pengawas adalah organ Bank Tanah yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebij akan penyelenggaraan Bank Tanah.
7. Badan Pelaksana adalah organ Bank Tanah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Bank Tanah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah

SK No 099319 A

PRESIDEN

--,-e

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

(1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Bank

Tanah yang merupakan badan hukum Indonesia.

(2) Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

• kepentingan umum;
• kepentingan sosial;
• kepentinganpembangunannasional;
• pemerataan ekonomi;
• konsolidasi lahan; dan
• reforma agraria.

(3) Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden

melalui Komite.

(4) Kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan negara

yang dipisahkan.

(5) Bank Tanah berkedudukan di Ibu Kota Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Bank Tanah dapat mempunyai kantor perwakilan di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SK No 099320 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

(1) Bank Tanah mempunyai fungsi:

• perencanaan;
• perolehan tanah;
• pengadaan tanah;
• pengelolaan tanah;
• pemanfaatan tanah; dan
• pendistribusian tanah. (21 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Tanah mempunyai tugas:
• melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
• melakukan perolehan tanah yang dapat bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak lain;
• melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengaciaan tanah secara langsung;
• melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan, dan pengendalian tanah;
• melakukan pemanfaatan t.anah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan
• melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah. Pasal4...

SK No 099321 A

PRESIDEN

Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.

Bagian Kedua Perencanaan

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf a, meliputi:

• rencana jangka panjang;
• rencana jangka menengah; dan
• rencana tahunan. (21 Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

(3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c merupakan perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana tata ruang.

(6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Komite.

Bagian

SK No 099322 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Perolehan Tanah

Perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari:

• tanah hasil penetapan pemerintah; dan/atau
• tanah dari pihak lain.

Tanatr hasil penetapan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf a terdiri atas tanah negarayang berasal dari:

• tanah bekas hak;
• kawasan dan tanah telantar;
• tanah pelepasan kawasan hutan;
• tanah timbul;
• tanah hasil reklamasi;
• tanah bekas tambang;
• tanah pulau-pulau kecil;
• tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang; dan
• tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

(1) Tanah dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b berasal dari:

• Pemerintah Pusa!

• Pemerintah Daerah;

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

• badan

SK No 099323 A

PRESIDEN

• badan usaha;
• badan hukum; dan
• masyarakat. (21 Perolehan tanah dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
• pembelian;
• penerimaan hibah/sumbangan atau yang sejenis;
• tukar menukar;
• pelepasan hak; dan
• perolehan bentuk lainnya yang sah.

Bagian Keempat Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.

Bagian Kelima Pengelolaan Tanah

Pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

• pengembangan tanah;
• pemeliharaan dan pengamanan tanah; dan
• pengendalian tanah.

Pasal 1 1

SK No 099324 A

PRESIDEN

8-

Pasal 1 1

(1) Pengembangan tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal L0 huruf a meliputi penyiapan tanah untuk kegiatan:

• perumahan dan kawasan permukiman;
• peremajaan kota;
• pengembangan kawasan terpadu;
• konsolidasi lahan;
• pembangunaninfrastruktur;
• pembangunan sarana dan prasarana lain;
• pematangan tanah untuk mempersiapkan tanah bagi tata kelola usaha Bank Tanah; dan
• proyek strategis nasional. (21 Pengembangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan industri, kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan, kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi lainnya, dan bentuk pembangunan lainnya yang mendukung kegiatan Bank Tanah.

(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat dilaksanakan oleh Bank Tanah dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.

(4) Kegiatan pengembangan tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesesuaian rencana tata ruang.

(5) Dalam hal penyusunan rencana kegiatan

pengembangan tanah yang bersifat strategis dan belum termr:at dalam rencana tata ruang, kegiatan pengembangall tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

(6) Rekomendasi

SK No 099325 A

PRESIDEN

(6) Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Menteri dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan rLlang.

(1) Pemeliharaan dan pengamanan tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

• aspek hukum; dan
• aspek fisik. (21 Aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a-. kepastian hukum hak atas tanah; dan
• aktif dalam upaya hukum mempertahankan kepastian hukum hak atas tanah baik di luar maupun di dalam pengadilan.

(3) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan fisik tanah.

Pengendalian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas kegiatan:

• pengendalian penguasaan tanah;
• pengendalian pemanfaatan tanah; dan
• pen-gendalian nilai tanah.

Bagian Keenam Pemanfaatan Tanah

(1) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kerja sama

pemanfaatan dengan pihak lain.

(2)Kerja...

SK No 099326 A

PRESIDEN

(21 Kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

• jual beli;
• sewa;
• kerja sama usaha;
• hibah;
• tukar menukar; dan
• bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain.

(3) Dalam melaksanakan pemanfaatan tanah, Bank

Tanah tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan asas prioritas.

Bagian Ketujuh Pendistribusian Tanah

(1) Pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 3 ayat (1) huruf f berupa kegiatan penyediaan

dan pembagian t-anah.

(2) Pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditujukan paling sedikit untuk:

• kementerian/lembaga;
• Pemerintah Daerah;
• organisasi sosial dan keagamaan; dan/atau
• masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan Jaminan Ketersediaan Tanah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah untuk:

• kepentingan umum;
• kepentingan

SK No 099327 A

PRESIDEN

• kepentingan sosial;
• kepentinganpembangunan nasionai;
• pemerataan ekonomi;
• konsolidasi lahan; dan
• reforma agraria.

Dukungan untuk jaminan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat terdiri atas:

• pertahanan dan keamanan nasional;
• jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
• waduk, bendungan, benduflB, irigasi, saluran air clan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnl,a;
• pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
• infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
• pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
• jaringan telekomunikasi dan informatika;
• tempat pembuangan dan pengolahan sampah serta pengelolaan limbah;
• pembangunan produksi dan jaringan air bersih;
• rumah sakit;
• fasilitas keselamatan umum;
• pemakaman umum;
• fasilitas sosial, lasilitas umum, dan rllang terbuka hijau publik;
• cagar alam dan cagar budaya;
• kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atar: Desa;
• penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
• prasarana pendidikan atau sekolah;
• prasarana

SK No 099328 A

PRESIDEN

-t2-

• prasarana olahraga;
• pasar umum dan lapangan parkir umum; gas; t. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan
• kawasan ekonomi khusus;
• kawasan industri;
• kawasan pariwisata;
• kawasan ketahanan pangan; dan
• kawasanpengembanganteknologi.

Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan pendidikan, peribadatan, olahraga, budaya, penghijauan, konservasi, dan kepentingan sosial masyarakat lainnya.

Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan jaminan penyediaan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.

Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk pemerataan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf d merupakan .iaminan penyediaan tanah

untuk program pionir, pembukaan isolasi wilayah, pembangunan pasar ralqrat, pengembangan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan program pemerataan ekonomi lainnya. Pasal2l...

SK No 099329 A

PRESIDEN

Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk konsolidasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan jaminan penyediaan tanah dalam rangka penataan kawasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta untuk ef,rsiensi dan optimalisasi pembangunan.

Pasal22

(1) Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk

reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf f merupakan jaminan penyediaan tanah

dalam rangka redistribusi tanah. (21 Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah.

(3) Ment-eri menetapkan ketersediaan tanah untuk

reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bank Tanah mempunyai kewenangan:

• melakukan penyusunan rencana induk;
• membantu memberikan kemudahan pertztrrarf berusaha/ persetujuan ;
• melakukan pengadaan tanah; dan
• menentukan tarif pelayanan.

(1) Pen5rusunan rencana induk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 huruf a merupakan perencanaan kawasan Bank Tanah.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dasar pemanfaatan kawasan Bank Tarrah.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala Badan Pelaksana.

Dalam membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf b, Bank Tanah rnemberikan bantuan di

bidang pertanahan dan tata ruang.

( 1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf d merupakan tarif perrranfaatan tanah

dalam bentuk sewa, sewa beli, jual beli, dan bentuk lainnya. (21 Formulasi tarif pemantaatan tanah ditetapkan oleh Komite berdasarkan usulan kepala Badan Pelaksana.

(3) Besaran tarif dalam pemanfaatan tanah sebagaimana

dimaksud pacla a3rat (1) ditetapkan oleh kepala Badan Pelaksana. (41 Kepala Badan Pelaksana dapat memberikan besaran tarif, jangka waktu, dan tata cara pembayaran yang kompetitif.

(5) Bank Tanah dapat menerima pembayaran dalam

bentuk penyertaan modal sementara pada pihak lain yang melakukan kerja sanla pemanfaatan tanah.

(6) Dalam

SK No 099331 A

PRESIDEN

(6) Dalam hal kepentingan tertentu, besaran tarif

pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan:

• untuk kepentingan sosial dan reforma agraria ditetapkan Rp0,O0 (nol rupiah); dan
• untuk kepentingan lainnya dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan kebijakan Komite. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Sumber Kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• pendapatan sendiri;
• penyertaan modal negara; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Tanah mengelola aset tanah yang berasal dari perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

(1) Bank Tanah dapat diberikan fasilitas perpajakan

daerah dalam melaksanakan perolehan, pengadaan, kepemilikan, pen glrasaan, dan / atau pemanfaatan atas tanah sebagaimana diberikan kepada lembaga pemerintah.

(2) Perclehan

SK No 099332 A

PRESIDEN

-t6-

(2) Perolehan, pengadaan, kepemilikan, penguasaan,

dan/atau pemanfaatan atas tanah oleh Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sepanjang tidak dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan.

(3) Dalam hat Bank Tanah mendistribusikan tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepa.da pihak lain, perolehan, pengadaan, kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah oleh pihak lain tersebut, dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Dalam hal pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau untuk fasilitas sosial/umum berlaku ketentuan:

• atas pengalihan hak atas tanah tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan
• atas perolehan hak atas tanah oleh masyarakat berpenghasilan rendah tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Pendapatau sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf b merupakan pendapatan yang

diperoleh dari kerja sama usaha, kerja sama pemanfaatan tanah, dan pendapatan lainnya yang sah.

(21 Pendapatan . .

SK No 099333 A

PRESIDEN

-t7-

(2) Pendapatan sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• hasil pemanfaatan aset;
• hasil s€w?, sewa beli dan jasa lainnya;
• hasil dari penjualan aset;
• hasil kerja sama pengembangan usaha dengan pihak lain;
• hasil dari perolehan hibah dan tukar menukar;
• hasil dari pengelolaan;
• hasil pelepasan aset;
• hasil dari imbal hasil surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
• hasil bunga dan/atau imbalan bank;
• hasil usaha; dan/atau
• hasil lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

(3) Pendapatan sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan langsung untuk keberlangsungan operasionalisasi dan pengembangan Bank Tanah.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3 1

(1) Struktur Bank Tanah terdiri dari:

• Komite;
• Dewan Pengannas; dan
• Badan Pelaksana. (21 Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah.

(3) Dewan...

SK No 099334 A

PRESIDEN

(3) Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan organ Bank Tanah.

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana dalam menj alankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah.

(5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bank Tanah untuk kepentingan dan tujuan Bank Tanah, serta mewakili Bank Tanah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bagian Kedua Komite

1 (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

• Menteri sebagai ketua merangkap anggot-a;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan ralryat sebagai anggota; dan/atau
• menteri/kepala lembaga lainnya y^ng ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. (21 Ketua dan anggota Kcmite Citetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai tugas dan tata cara penetapan

Komite diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian

SK No 099335 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 1 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan

Presiden. (21 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1 berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang, komposisinya terdiri dari 4 (empat) orang yang berasal dari unsur profesional dan 3 (tiga) orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuarr mengenai pemilihan, penetapan,

pengangkatan dan pemberhentian, tugas, wewenang, kewajiban, masa tugas, dan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Badan Pelaksana

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf c terdiri atas kepala dan deputi.

(21 Jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Komite.

(3) Kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua Komite. (41 Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas.

(5) Ketentuan

SK No 099336 A

PRESIDEN

(5) Ketentuan mengenai penetapan, pengangkatan dan

pemberhentian, masa tugas, struktur organisasi, tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas untuk Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana pada Bank Tanah diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Bank Tanah dapat bekerja sama dengan pihak lain

dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1).

(21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pemenntah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, masyarakat, koperasi, dan/atau pihak lain yang sah.

(3) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 Bank Tanah dapat menerima tanah titipan dan mengelola dalam bentuk kerja sama usaha.

(1) Bank Tanah dapat membentuk badan usaha atau

badan hukum dalam mendukung penyelenggaraan Bank'fanah.

(2)Pembentukan...

SK No 099337 A

PRESIDEN

(21 Pembentukan badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Badan Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan Komite.

(1) Kepala Badan Pelaksana dapat menghentikan atau

membatalkan kerja sama secara sepihak apabila tanah dialihkan, mengalami kerusakan, ditelantarkan, dan/atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan kerja sama. (21 Penghentian atau pembatalan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan pemberian teguran tertulis dari kepala Badan Pelaksana, paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

penghentian dan pembatalan kerja sama diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Dalam hal terjadi perubahan rencana pemanfaatan tanah oleh Bank Tanah, kepala Badan Pelaksana memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang memanfaatkan tanah.

(1) Tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan Hak

Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Hak

SK No 099338 A

PRESIDEN

l2l Hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi:

• Hak Guna Usaha;
• Hak Guna Bangunan; dan
• Hak Pakai.

(3) Bank Tanah dapat melakukan penyerahan dan/atau

penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain dengan perjanjian.

(4) Jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas Hak

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan perpanjangan jangka waktu hak dan pembaruan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

(5) Bank Tanah memberikan jaminan perpanjangan dan

pembaruan hak atas tanah di atas Hak Pengel<llaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

(6) Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas

Hak Pengelolaan dapat diberikan sekaligus setelah dimanfaatkan dan diperj anj ikan. (7\ Dalam hal tertentu, Bank Tanah dapat mengikat perjanjian perdata untuk jangka waktu yang lebih kompetitif. (S) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebani hak tanggungan.

(9) Untuk mendukung kegiatan operasional, Bank Tanah

dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(10) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian

atas penggunaan danlatau pemanfaatan tanah di atas Hak Pengel.olaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 4I ..

SK No 099339 A

PRESIDEN

Dalarn hal di atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) telah dimanfaatkan dengan baik untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian dan/atau perkebunan, paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dapat dilepaskan kepada masyarakat untuk diberikan hak milik.

Bagian Kesatu Umum

(1) Bank Tanah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan

keuangan yang didasarkan pada tata kelola yang baik. (21 Pengelolaan keuangan oleh Bank Tanah dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian dan keberlanjutan.

(3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi pen5rusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan aset, pengelolaan surat-surat berharga, dan kesesuaian terhadap rencana usaha.

(4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pacia

aSrat (3) harus menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeiolaan

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Komite.

Bagian

SK No 099340 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Modal Bank Tanah

(1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan

kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal sebesar Rp2.500.000.OOO.OOO,O0 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). (21 Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

• kas;
• tanah;
• gedung dan bangunan;
• peralatan dan mesin; dan/atau
• aset tetap lainnya.

(3) Modal Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diberikan tambahan yang berasal dari:

• kapitalisasi dari akumulasi hasil usaha Bank Tanah; dan/atau
• penyertaan modal negara. (41 Dalam hal diperlukan penambahan modal sebagairrrana dimaksud pacla ayat (3) huruf b, Komite mengusulkan penambahan penyertaan modal negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Pelaksanaan pemberian modal dan tambahan

penyertaan modal negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pinjaman

(1) Bank Tanah dapat melakukan pinjaman dalam rangka

pembiayaan peningkatan kapasitas pengeloiaan aset yang dicantumkan dalarn rencana kerja dan anggaran Bank Tanah.

(21 Pelaksanaan .

SK No 099341 A

PRESIDEN

(2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Komite dan/atau Dewan Pengawas yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Penghapusan Aset Tetap Non Tanah

(1) Bank Tanah dapat melakukan penghapusan aset tetap

non tanah dari pembukuan atau neraca Bank Tanah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan aset tetap non tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komite.

(1) Pen5rusunan laporan keuangan Bank Tanah

berpedoman pada standar akuntansi keuangan. (21 Penyelenggaraan a.kuntansi Bank Tanah dilaksanakan menggunakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Badan Pelaksana.

(1) Audit terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan penyelenggaraan Bank Tanah dilaksanakan oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan. (21 Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Pengawas atas usulan kepala Badan Pelaksana,

Pasal48...

SK No 099342 A

PRESIDEN

-26

(1) Badan Felaksana wajib men)rusun laporan tahunan

Bank Tanah dan disampaikan kepada Presiden melalui Komite. (21 Ketentuan mengenai tata cara pen5rusunan laporan tahunan Bank Tanah, pertanggungjawaban Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, serta pengesahan laporan tahunan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden.

Pengelolaan informasi dan pelaporan Bank Tanah dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undarrgan mengenai keterbukaan informasi publik.

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Bank Tanah.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 099343 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2O2L

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2O2l

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan istrasi Hukum,

vanna Djaman

SK No 099309 A

FRESIDEN