AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kanvasan perdesaan.

3. Permukiman Yang Inklusif adalah Permukiman yang menyediakan Aksesibilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tinggal bersama dengan masyarakat lainnya.

4. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, mar-rpun fungsi sosial dan budaya.

5. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

6. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.

7. Rencana Teknis adalah dokumen yang berisi gambar rencana, gambar dctail pelaksanaa.n, rencana kerja, syarat administratif, syarat- u.mtrrn, syarat teknis, rencana anggaran biarra pembangunan, dan laporan perencanaan.

8. Pelayanan

SK No 031155 A

FRES IDEN

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka, pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, danf atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kemgian trarta benda, dan dampak psikologis.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

4. 1 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Penyelenggara Pelayanan Pubiik acialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan P-rblik.

6. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, keiompok masyarakat, dan/atau organisasi kem asyarakatan.

7. Pengembang. .

SK No 031156 A

PRES IDEN

1. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perumahan dan kawasan Permukiman.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

Peraturan Pemerintah ini mengatur:

• Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
• Pelayanarr Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
• pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

SK No 031157 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk:

• memberikan kepastian pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
• mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
• memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
• mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman Yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Fasilitasi Permukiman

Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

• penyediaan pedoman dan standar teknis Permukiman yang mudah diakses Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat; dan Daerah. b. pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah

Pasal 6 . .

SK No 031 158 A

(1) Penyediaan pedoman dan standar teknis Permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menyusun pedoman dan standar teknis terkait prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Penyusunan pedoman dan standar teknis

Permukiman sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengacu pada standar teknis kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pedoman dan standar teknis Permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:

• penyusunan kebijakan operasional di daerah dengan memperhatikan kondisi kabupaten/kota setempat; dan
• penJrusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana Permukiman.

(4) Pen5rusunan pedoman dan standar teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

(5) Penyebarluasan pedoman dan statrdar teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

(1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b tertuang dalam Rencana Tapak dan 'Iekrris. Rencana

(2) Rencana .

SK No 031 159 A

PRESTDEN

(2) Rencana Tapak dan Rencana Teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pengembang sebagai syarat pembangunan Permukiman.

(1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:

• Aksesibilitas terhadap prasarana Permukiman; dan
• Aksesibilitas terhadap sarana Permukiman.

(2) Aksesibilitas terhadap prasarana Permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• Aksesibilitas terhadap;alan;
• Aksesibilitas terhadap air minum; dan
• Aksesibilitas terhadap sanitasi.

(3) Aksesibilitas terhadap sarana Permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• Aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum; dan
• Aksesibilitas terhadap ruang terburka publik.

(1) Aksesibilitas terhadap jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (21 huruf a merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang jembatan diterapkan pada jalur pedestrian, penghubung gedung atau ruang terbuka, dan/atau tempat penyeberangan.

(2) Aksesibilitas

SK No 031160 A

PRESIDEN

(2) Aksesibilitas terhadap air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas air minum publik yang diterapkan pada:

• hidran umum; dan/atau
• fasilitas air siap minum publik.

(3) Aksesibilitas terhadap sanitasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi publik yang diterapkan pada:

• fasilitas mandi, cuci, dan kakus komunal; dan/atau
• toilet umum.

(1) Aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung meliputi:

• kemudahan hubungan ke bangunan gedung, dari bangunan gedung, dan di dalam bangunan gedung; dan
• kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

(2) Aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan Aksesibilitas pendukung aktivitas dan Aksesibilitas fasilitas umum di ruang terbuka publik yang memenuhi persyaratan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 1

(1) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.pendampingan... SK No 031161 A

PRESIDEN

• pendampingan penyusunan rencana;
• pelatihan atau penyuluhan; dan
• bimbingan dan konsultasi.

(2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas dan/atau kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan Permukiman yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan kawasan Permukiman.

(3) Pendampingan penJrusunan rencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

• secara berkala dalam rangka rnemastikan Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ;
• mengikutsertakan ahli, akademisi, dan/atau tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan kawasan Permukiman serta mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas;
• menentukan lokasi Permukiman yang membutuhkan pendampin gan ;
• terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan verifikasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
• berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

(4) Pelatihan atau penyuluhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

• pelatihan atau pen5ruluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahtran, kesadaran, dan keterampilan Pengembang terkait penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandarrg Disabilitas; dan

• pelatihan

SK No 031162 A

PRESIDEN

• pelatihan atau penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu danlatau alat peraga.

(5) Bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memberikan petunjuk atau penjelasan khusus mengenai penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Pengawasan

(1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh

Permukiman yang dibangun oleh Pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyanda.ng Disabilitas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• pemantauan; dan
• verifikasi.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (21huruf a dilakukan untuk menjamin:

• pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana Permukiman sesuai dengan syarat kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas;
• kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
• keterpaduan rencana penyediaan prasarana dan sarana berdasarkan hierarkinya sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(2) Pemantauan

SK No 031163 A

PRESIDEN

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)

dilakukan terhadap penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan operasional bidang perumahan dan kawasan Permukiman.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berjenjang meliputi:

• menteri yang membidangi urusan perumahan dan kawasan Permukiman kepada gubernur;
• gubernur kepada bupati/wali kota; dan
• bupati/wali kota atau khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh gubernur kepada Pengembang.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) huruf b dilakukan terhadap ketersediaan dan

kualitas prasarana dan sarana pendukung Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:

• secara berkala pada prasarana dan sarana Permukiman yang dibangun oleh Pengembang;
• berdasarkan pengaduan oleh Masyarakat terhadap prasarana dan sarana Permukiman yang belum memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah; dan/ atau
• pada saat proses serah terima prasarana dan sarana yang telah dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

(1) (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan oleh instansi pemerintah, dinas, atau kelompok keda bidang perumahan dan kawasan Permukiman dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

(4) Hasil .

SK No 031164 A

PRESIDEN

-t2-

(4) Hasil verifikasi disampaikan kepada bupati/wali kota,

khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disampaikan kepada gubernur.

(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

wajib ditindaklanjuti oleh Pengembang.

(6) Pengembang yang tidak melakukan tindak lanjut

terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Tata cara dan mekanisme verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peran Penyandang Disabilitas

(1) Perwujudan Permukiman inklusif yang memiliki

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan peran Penyandang Disabilitas.

(2) Peran Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

• penlrLlsunan perencanaan Permukiman;
• pelaksanaan pembangunan Permukiman;
• pemanfaatan Permukiman;
• pemeliharaan dan perbaikan Permukiman; dan/atau
• pengendalian penyelenggaraan Permukiman.

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disa.mpaikan melalui forum sesrrai dengan ketentuan peratrrrarr pci'undang- undangan .

BAB III . .

SK No 031165 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan

Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagarnan bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, danf atau pelayanan adrninistratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

(2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(3) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana

( 1) menyediakan Pelayanan dimaksud pada ayat Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.

(4) Penyelenggara...

SK No 031 166 A

PRESIDEN

(4) Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah

menggunakan teknologi wajib menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

(5) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:

• audio;
• tanda taktual;
• huruf braille; dan
• informasi atau isyarat visual.

Bagian Kedua Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas

(1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan

Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

• pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
• penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
• sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Pen y-anda;rg D isabilitas.

(2) Penyelenggara Pelayanan Publik r,'r'ajib rnenyediakan

informasi dan sumber daya manusia lanr,g profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.

(3) Sumber .

SK No 031 195 A

FRESIDEN

15

(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 wajib diberika-n pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

(1) Setiap penyelenggara transportasi dalam memberikan

Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas r,r,ajrb menyediakan kemudahan akses atas:

• prasarana transportasi; dan/atau
• sarana transportasi.

(2) Prasarana transportasi dan sarana transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

• transportasi darat;
• transportasi laut;
• transportasi udara; dan
• transportasi perkeretaapian.

(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada a5r21

( 1) diselenggarakan oleh:

• Pemerintah Pusat;
• Pemerintah Daerah;
• badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah; dan
• badan hukum Indonesia.

(4) Penyelenggaraan prasarana transportasi dan sarana

transportasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan Penyandang Disabilitas.

Penyelenggara transportasi menyediakan kemudahan akses atas prasarana transportasi dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) sesuai standar prasarana dan sarana transportasi

yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang

Disabilitas bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggu langan Bencana.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyelenggarakan penanggulangan Bencana.

(3) Penanggulangan Bencana sebagairnana dimaksud

pada ayat (2) memperhatikan aspek:

• data pilah;
• Aksesibilitas;
• Akomodasi Yang Layak;
• partisipasi;
• peningkatan kapasitas; dan
• prioritaspelindungan. Penyandang ( ) Pelindungan dari Bencana bagi Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan Bencana meliputi:

a prabencana

SK No 031169 A

PRESIDEN

-t7-

• prabencana;
• saat tarlggap darurat; dan
• pascabencana.

Pasal22

(1) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2l ayat (2) dapat mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan pihak lainnya.

(2) Pengikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok umur, identitas gender, dan wilayah.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.

(2) Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah

memprioritaskan pelindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.

(4) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

(1) Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak dalam

penarlggulangan Bencana bersifat Iisik dan nonfisik.

(2) Aksesibilitas

SK No 031 170 A

PRESIDEN

(2) Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak yang bersifat

fisik berupa prasarana, sarana, dan perlengkapan fisik sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak yang bersifat

nonfisik berupa pemberian prioritas dalam penyediaan pelayanan dan akses informasi.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• informasi terkait langkah pengurangan risiko Bencana dalam menghadapi Bencana;
• informasi terkait data kondisi dan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Bencana;
• informasi terkait data Penyandang Disabilitas baru yang menjadi korban Bencana; dan
• informasi terkait data potensi Penyandang Disabilitas baru.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dipilah berdasarkan identitas gender, kelompok

umur, ragam PenSrandang Disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah.

Bagian Kedua .

SK No 031171 A

FRESIDEN

19

Bagian Kedua Prabencana

(1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang

Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud cialam Pasal 21 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana.

(2) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang

Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan
• fasilitasi pen5rusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas.

(3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas. (a) Pelaksanaan persiapan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prasarana dan sarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel serta mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

Pasal2T

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

melaksanakan program dan kegiatan yang bertuiuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana melalui:

• layanan...

SK No 031172 A

PRESIDEN

-'20 -

• layanan pendidikan baik formal maupun informal;
• latihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan
• kegiatan prabencana lainnya.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

(1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang

Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

• pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat; dan
• pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas termasuk penyelamatan beserta alat bantunya.

(2) Penanggulangan pada saat tanggap darurat

dilaksanakan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.

(3) Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)rmeliputi:

• pemenuhan

SK No 031173 A

PRESIDEN

-2r-

• pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan minimum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• fasilitas penampungan/hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian;
• penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas ;
• pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus Penyandang D isabilitas ;
• penyelenggaraan pendidikan dalam situast Bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap dalam kondisi aman, terlindung, dan memperhatikan aspek psikososial; dan
• pendampingan psikososial dan penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan ragam dan tingkat hambatan.

Pada saat tanggap darurat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib:

a mengupayakan

SK No 031174 A

PRESIDEN

• mengupayakan Penyandang Disabilitas terdampak Bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan pengabaian serta terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut:
• mengupayakan harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas korban Bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain; dan
• mengupayakan Penyandang Disabilitas tidak terpisahkan dari alat bantunya serta pendamping atau keluarganya.

Bagian Keempat Pascabencana

Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (4) huruf c dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas meliputi:

• rehabilitasi; dan
• rekonstruksi.

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf a dilakukan melalui kegiatan: prasarana a. pembangunan hunian tetap beserta serta dan sarana yang mudah diakses memprioritaskan kebutuhan Penyandang Disabilitas; kebutuhan b. sosialisasi pemenuhan hak dan Penyandang Disabilitas;

• fasilitasi

SK No 031175 A

• fasilitasi kerja sama dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
• pembentukan pusat konseling keluarga dan Masyarakat termasuk anggota keluarga dengan disabilitas baru.

(2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf b dilakukan melalui kegiatan:

• pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan memperhatikan Aksesibilitas;
• pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
• pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
• penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
• partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan Masyarakat;
• peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
• peningkatan fungsi Pelayanan Publik; atau
• peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.

(1) Setiap kementerian dan lembaga pemerintah

nonkementerian melaksanakan kegiatan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas pada setiap tahapan penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penanggulangan Bencana untuk memenuhi hak,

kebutuhan, dan partisipasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 031176 A

PRESIDEN

PEMBINAAN

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meiakukan

pembinaan secara berjenjang untuk menjamin kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• umum; dan
• teknis.

(4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a dilaksanakan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b dilaksanakan oleh menteri teknis atau

kepala lembaga pemerintah nonkementerian kepada Pemerintah Daerah provinsi.

(6) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(7) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b diselenggarakan untuk:

• menirrgkatkan kualitas dan efektivitas fasilitasi Permukiman, Pelayanan Fublik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;

• meningkatkan SK No 031177 A

PRESIDEN

• meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan untuk mewrrjudkan kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
• meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana; dan
• meningkatkan kualitas akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Bentuk pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (3) huruf b meliputi:

• koordinasi penyelenggaraan kawasan Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana;
• sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman pelaksanaan;
• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan;
• pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan jawab f. pengembangan kesadaran dan tanggung Masyarakat.

(1) Koordinasi penyelenggaraan kawasan Permukiman,

Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan keqja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kawasan Permukirnan, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

(2) Koordinasi

SK No 031 178 A

PRESIDEN

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam 1 (satu) wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau

pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 huruf b merupakan upaya penyampaian

secara interaktif substansi peraturan perundang- undangan danf atau pedoman pelaksanaan.

(2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau

pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:

• langsung; dan/atau
• tidak langsung.

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 huruf c merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kawasan Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

• penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
• pen1rusunan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan; dan
• evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan.

Pasa138...

SK No 031179 A

PRES IDEN

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 huruf d merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam peningkatan Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang mutakhir, efisien, dan terpadu.

(2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiaksanakan meialui penyediaan basis data dan informasi dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

jawab (1) Pengembangan kesadaran dan tanggung Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab

(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan melalui:

• penyuluhan

SK No 031 180 A

PRESIDEN

• penyuluhan;
• pemberian ceramah, diskusi umllm, dan debat publik;
• pembentukan kelompok Masyarakat; dan
• penyediaan unit pengaduan.

PENDANAAN

Pasal 4 1

(1) Pendanaan fasilitasi Permukiman, Pelayanan Publik,

dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAPORAN

(1) Pelaporan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pelaksanaan fasilitasi Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Bupati . .

SK No 031181 A

FRESIDEN

(2) Bupati/wali kota menyampaikan pelaporan kepada

gubernur.

(3) Gubernur menyampaikan pelaporan kepada masing-

masing menteri dan kepala badan sesuai dengan bidang teknisnya.

(4) Menteri dan kepala badan menyampaikan pelaporan

kepada Presiden.

(5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

(6) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan kepala badan yang membidangi urusan penanggulangan Bencana.

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk:

• penilaian kinerja perangkat daerah;
• pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Aksesibilitas Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas; dan
• penyempurnaan kebijakan pemenuhan Aksesibilitas Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah.

SK No 031228 A

FRESIDEN

Pembangunan Permukiman yang sedang dalam proses perizinan dan belum dilengkapi dengan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan Rencana Tapak dan Rencana Teknis yang memenuhi persyaratan kemudahan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Penyelenggara Pelayanan Publik melakukan

penyesuaian terhadap standar pelayanan yang belum mernenuhi ketentuan proporsi akses dan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Penyelenggara Pelayanan Publik melakukan

penyediaan informasi dan sumber daya manusia yang memenuhi ketentuan proporsi akses dan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 031 183 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Hukum dan g-undangan,

Djaman

SK No 031227 A

PRESIDEN