Pasal 10

(1) Aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung meliputi:

• kemudahan hubungan ke bangunan gedung, dari bangunan gedung, dan di dalam bangunan gedung; dan
• kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

(2) Aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan Aksesibilitas pendukung aktivitas dan Aksesibilitas fasilitas umum di ruang terbuka publik yang memenuhi persyaratan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 1

(1) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.pendampingan... SK No 031161 A

PRESIDEN

• pendampingan penyusunan rencana;
• pelatihan atau penyuluhan; dan
• bimbingan dan konsultasi.

(2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas dan/atau kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan Permukiman yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan kawasan Permukiman.

(3) Pendampingan penJrusunan rencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

• secara berkala dalam rangka rnemastikan Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ;
• mengikutsertakan ahli, akademisi, dan/atau tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan kawasan Permukiman serta mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas;
• menentukan lokasi Permukiman yang membutuhkan pendampin gan ;
• terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan verifikasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
• berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

(4) Pelatihan atau penyuluhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

• pelatihan atau pen5ruluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahtran, kesadaran, dan keterampilan Pengembang terkait penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandarrg Disabilitas; dan

• pelatihan

SK No 031162 A

PRESIDEN

• pelatihan atau penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu danlatau alat peraga.

(5) Bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memberikan petunjuk atau penjelasan khusus mengenai penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Pengawasan