Pasal 35

(1) Koordinasi penyelenggaraan kawasan Permukiman,

Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan keqja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kawasan Permukirnan, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

(2) Koordinasi

SK No 031 178 A

PRESIDEN

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam 1 (satu) wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.