Peraturan Badan Nomor 27-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan, yang selanjutnya disebut Trust, adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola harta trust dengan penitip harta trust untuk kepentingan penerima manfaat.

3. Penerima dan Pengelola Harta Trust, yang selanjutnya disebut Trustee, adalah Bank yang melakukan kegiatan Trust sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Penitip Harta Trust, yang selanjutnya disebut Settlor, adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola oleh Trustee.

5. Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut Beneficiary, adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan Trust.

Bank dalam melakukan kegiatan Trust wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memenuhi prinsip-prinsip: a. kegiatan Trust dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya; b. harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee terbatas pada aset keuangan; c. harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank; d. dalam hal Bank yang melakukan kegiatan Trust dilikuidasi, semua harta Trust tidak dimasukkan dalam

harta pailit (boedel pailit) dan dikembalikan kepada Settlor atau dialihkan kepada trustee pengganti yang ditunjuk Settlor; e. kegiatan Trust dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Trustee dengan Settlor; f. Trustee menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan Trust sebagaimana diatur dalam perjanjian Trust, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan g. Bank yang melakukan kegiatan Trust mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Trustee dapat bertindak untuk dan atas nama Settlor sesuai perjanjian Trust sebagai: a. agen pembayar (paying agent); b. agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau c. agen peminjaman secara konvensional (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. (2) Kegiatan Trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari Settlor sebagaimana termuat dalam perjanjian Trust.

Kegiatan Trustee sebagai agen pembayar (paying agent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencakup: a. membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama Settlor; b. menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening Settlor;

c. melakukan pembayaran dari rekening Settlor kepada Beneficiary dan/atau pihak lain; d. mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening Settlor; dan/atau e. melakukan kegiatan lain dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen pembayar (paying agent).

(1) Kegiatan Trustee sebagai agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan instruksi tertulis yang jelas dan rinci dari Settlor, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan/atau instrumen yang digunakan. (2) Dalam hal Settlor menginstruksikan Trustee untuk melakukan kegiatan investasi dana selain kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, investasi dana harus dilakukan oleh manajer investasi. (3) Dalam hal investasi dana dilakukan oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Trustee bertindak sebagai: a. agen pembayar (paying agent); atau b. agen pembayar (paying agent) dan agen yang menghubungkan manajer investasi dengan Settlor. (4) Trustee tidak bertanggung jawab atas kerugian dari investasi dana sepanjang investasi dana telah sesuai instruksi Settlor dalam perjanjian Trust.

Kegiatan Trustee sebagai agen peminjaman secara konvensional (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup: a. memperoleh pinjaman secara konvensional atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang

dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; b. melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atau tahawwuth berdasarkan prinsip syariah; c. mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai mekanisme yang ditetapkan Settlor; dan/atau d. melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan Trust, Trustee dilarang: a. memanfaatkan harta Trust untuk kepentingan sendiri; dan/atau b. melakukan kegiatan diluar yang telah diatur dalam perjanjian Trust, baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan perintah tertulis dari Settlor.

Dalam melaksanakan kegiatan Trust, Trustee memperoleh fee atau ujroh sesuai perjanjian Trust.

(1) Trustee wajib membuat pencatatan kegiatan Trust yang terpisah dari pembukuan Bank. (2) Pencatatan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pencatatan mengenai transaksi dan posisi harta Trust. (3) Tata cara pencatatan kegiatan Trust mengacu pada standar akuntasi keuangan yang berlaku.

(1) Trustee wajib menggunakan rekening pada bank di dalam negeri untuk seluruh kegiatan Trust. (2) Trustee wajib melakukan pencatatan mutasi rekening secara terpisah untuk masing-masing Settlor dan Beneficiary.

(1) Kegiatan Trust wajib diaudit oleh auditor intern dan auditor ekstern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Bank wajib memastikan kegiatan Trust merupakan bagian dari objek audit umum terhadap Bank.

Para pihak dalam kegiatan Trust adalah: a. Bank sebagai Trustee; b. Settlor; dan c. Beneficiary.

(1) Bank, selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dapat melakukan kegiatan Trust dengan memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum INDONESIA; b. merupakan bank devisa dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); c. memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut; d. memiliki tingkat kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2 pada periode penilaian terakhir;

e. mencantumkan rencana kegiatan Trust dalam Rencana Bisnis Bank; dan f. memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan Trust berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan. (2) Selama melakukan kegiatan Trust, Bank, selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); b. memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko; dan c. memiliki tingkat kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2.

(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan kegiatan Trust, dengan persyaratan: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f; dan b. memenuhi Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). (2) Selama melakukan kegiatan Trust, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi persyaratan: a. memenuhi Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); b. memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko; dan

c. memiliki tingkat kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) tidak terpenuhi, Bank: a. dilarang membuat perjanjian Trust baru; b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran persyaratan terjadi; dan c. wajib mengembalikan harta Trust kepada Settlor atau mengalihkan harta Trust kepada trustee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai perjanjian Trust, apabila Trustee tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f paling sedikit mencakup: a. manajemen risiko Bank yang memadai khususnya untuk sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk seluruh kegiatan Trust yang diperkenankan; b. Bank tidak sedang dikenakan tindakan pengawasan Bank; dan c. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat Bank menyampaikan permohonan untuk melakukan kegiatan Trust.

(1) Bank wajib memiliki kebijakan sumber daya manusia yang mengelola unit kerja Trustee. (2) Dalam MENETAPKAN kebijakan sumber daya manusia pada unit kerja Trustee, Bank tetap berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang

melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. (3) Komposisi jumlah sumber daya manusia unit kerja Trustee paling sedikit 50% (lima puluh persen) merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan INDONESIA. (4) Mayoritas pimpinan unit kerja Trustee dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja Trustee merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan INDONESIA. (5) Kualifikasi jabatan pimpinan unit kerja Trustee dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja Trustee paling sedikit meliputi kompetensi di bidang keuangan dan memiliki integritas.

(1) Settlor wajib memenuhi kriteria: a. nasabah korporasi; dan b. bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Bank. (2) Settlor dapat bertindak sebagai Beneficiary.

(1) Penunjukan Bank sebagai Trustee dan penunjukan Beneficiary harus disampaikan secara tertulis oleh Settlor kepada Bank. (2) Bank yang ditunjuk sebagai Trustee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pernyataan tertulis atas kesanggupannya sebagai Trustee. (3) Penunjukan Bank sebagai Trustee dan penunjukan Beneficiary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hak dan kewajiban antara Bank dengan Settlor dan Beneficiary wajib dituangkan dalam perjanjian Trust secara tertulis.

(1) Perjanjian Trust wajib disusun dalam Bahasa INDONESIA. (2) Perjanjian Trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihbahasakan dalam bahasa lain sesuai dengan kepentingan para pihak. (3) Dalam hal perjanjian Trust dialihbahasakan dalam bahasa lain, harus memuat informasi yang sama dengan perjanjian Trust yang disusun dalam Bahasa INDONESIA. (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara perjanjian Trust yang dialihbahasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perjanjian Trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian yang berlaku adalah perjanjian Trust yang disusun dalam bahasa INDONESIA.

Perjanjian Trust paling sedikit mencakup: a. penunjukan Bank sebagai Trustee; b. penunjukan Beneficiary; c. hak dan kewajiban para pihak, yaitu Trustee, Settlor, dan Beneficiary; d. kewajiban Trustee untuk menjaga kerahasiaan data dan transaksi Settlor dan Beneficiary, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. harta Trust tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada Settlor; f. pencatatan harta Trust dilakukan secara terpisah dari harta Bank; g. pembebasan Trustee dari tanggung jawab (indemnification) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian (negligence) dan pelanggaran (willful misconduct) yang dilakukan Trustee; h. mekanisme penghentian perjanjian Trust; i. penunjukan trustee pengganti; j. penyelesaian sengketa; k. pilihan hukum (choice of law);

l. yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum; m. klausul yang menyatakan bahwa kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian Trust adalah kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; n. klausul bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak; o. tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; p. tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(1) Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip; dan b. surat penegasan.

Bank dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a setelah Bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.

(1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen berupa: a. informasi umum mengenai kegiatan Trust; b. analisis manfaat dan biaya bagi Bank; c. standar prosedur pelaksanaan, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Trust; d. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; e. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan Trust; f. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan Trust; dan g. sistem informasi akuntansi dan sistem teknologi informasi. (3) Persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan untuk memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. struktur organisasi, pembagian kewenangan serta tanggung jawab pejabat yang menangani kegiatan Trust termasuk daftar penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang Trust; b. daftar pegawai dan pembagian kerja serta komposisi pegawai lokal dan tenaga kerja asing, baik pada level manajemen maupun operasional; dan c. penilaian tingkat risiko kegiatan Trust dan profil risiko calon Settlor. (3) Persetujuan atau penolakan pemberian surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk satu kantor. (2) Dalam hal Bank akan melakukan kegiatan Trust di kantor lainnya, Bank wajib memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Tata cara pengajuan permohonan surat penegasan untuk kegiatan Trust di kantor lainnya mengacu pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(1) Dalam hal Bank yang melakukan kegiatan Trust melakukan merger atau konsolidasi, Bank hasil merger atau konsolidasi wajib memenuhi persyaratan sebagai Trustee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.

(2) Dalam hal Bank hasil merger atau konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16, Bank sebagai Trustee: a. dilarang membuat perjanjian Trust baru; b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil merger atau konsolidasi dinyatakan efektif; dan c. wajib mengembalikan harta Trust kepada Settlor atau mengalihkan harta Trust kepada trustee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai dengan perjanjian Trust, apabila Trustee tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(1) Dalam melakukan kegiatan Trust, Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; b. kecukupan kebijakan dan prosedur; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern.

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup: a. penetapan Rencana Bisnis Bank untuk kegiatan Trust; b. penetapan kebijakan dan prosedur Bank untuk kegiatan Trust; dan c. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Trust.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk melakukan kegiatan Trust; dan b. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan Trust.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup: a. memastikan kegiatan Trust sesuai prinsip syariah; dan b. memastikan prosedur Bank untuk kegiatan Trust sesuai prinsip syariah.

(1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur yang komprehensif dan efektif untuk kegiatan Trust. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. kebijakan penilaian tingkat risiko kegiatan Trust; b. kebijakan sumber daya manusia untuk kegiatan Trust;

c. prosedur pelaksanaan kegiatan Trust yang mencakup:

1. penunjukan Bank sebagai Trustee;
2. penilaian profil risiko Settlor yang paling sedikit meliputi tujuan dan profil keuangan Settlor;
3. pernyataan kesanggupan Bank sebagai Trustee;
4. penyusunan perjanjian Trust;
5. pelaksanaan kegiatan Trust yang berpedoman pada perjanjian Trust; d. prosedur penyelesaian sengketa; dan e. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk kegiatan Trust.

(1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan Trust. (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan kegiatan Trust dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan Trust. (2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan.

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit mencakup: a. jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai Trustee; b. tanggung jawab Bank terhadap risiko dan kerugian; dan c. fee atau ujroh dari kegiatan Trust.

Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Settlor mengenai kinerja Trustee dalam pengelolaan harta Trust.

(1) Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib menyampaikan laporan kegiatan Trust kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan untuk kegiatan Trust yang dilakukan oleh setiap kantor Bank. (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup informasi paling sedikit mengenai: a. sumber daya manusia unit kerja Trustee; b. perjanjian Trust dan Settlor; c. kegiatan Trust; dan d. posisi aset dan kewajiban Trust.

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta informasi lain terkait kegiatan Trust.

(1) Laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan pertama kali pada akhir bulan sejak kantor Bank memperoleh surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan Trust. (2) Dalam hal tidak terdapat kegiatan Trust selama periode pelaporan, Bank tetap wajib menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.

(1) Laporan kegiatan Trust disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Trustee dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja Trustee. (2) Pengisian format laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengacu pada Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, apabila Bank menyampaikan laporan kegiatan Trust setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, apabila Bank belum menyampaikan laporan kegiatan Trust dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank; c. larangan kegiatan Trust; dan/atau d. pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan Trust. (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dan Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan Trust.

(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda bagi: a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; dan/atau b. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan di bank umum.

Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan Bank (self liquidation) atau yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank atau Tim Likuidasi harus: a. mengembalikan harta Trust kepada Settlor; atau b. mengalihkan harta Trust kepada trustee pengganti, sesuai dengan perjanjian Trust.

Bank menyampaikan: a. permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27;

b. laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,

kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui:

1. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust); dan
2. Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY