PENAGIHAN UTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

1. Pungutan Negara adalah pungutan negara dalam rangka impor, pungutan negara dalam rangka ekspor, pungutan negara di bidang cukai, dan/atau pungutan negara lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam rangka impor, ekspor, dan/atau di bidang cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Bea Masuk adalah Pungutan Negara berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
3. Bea Keluar adalah Pungutan Negara berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan terhadap barang ekspor.
4. Cukai adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
5. Utang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Utang adalah pajak berupa Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau tagihan Cukai yang masih harus dibayar termasuk Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, Bea Masuk pembalasan, sanksi administrasi berupa denda, biaya pengganti penyediaan pita Cukai, dan/atau bunga yang berasal dari dokumen dasar penagihan.
6. Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya

disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan pejabat dan/atau jurusita agar penanggung Utang melunasi Utang dan biaya penagihan.

1. Biaya Penagihan adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
2. Pihak Yang Terutang adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercantum dalam dokumen dasar Penagihan yang menyebabkan timbulnya Utang.
3. Penanggung Utang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Utang, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pihak Yang Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pemegang Saham Mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan saham perusahaan.
6. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan.
7. Jurusita Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Jurusita adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
10. Dokumen Penagihan adalah surat teguran, surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, dan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan.
11. Surat Tagihan di Bidang Cukai yang selanjutnya disingkat STCK-1 adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan Utang Cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

1. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Pihak Yang Terutang untuk melunasi Pungutan Negara yang tercantum dalam dokumen dasar Penagihan yang tidak dibayar pada waktunya.
2. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang dan Biaya Penagihan.
3. Jatuh Tempo Pembayaran adalah batas waktu harus dilunasinya Utang oleh Pihak Yang Terutang tanpa dikenakan bunga.
4. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Penanggung Utang sebelum tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sebelum penerbitan Surat Teguran, atau sebelum penerbitan Surat Paksa terhadap seluruh Utang.
5. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6. Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan yang meliputi rekening bagi bank, rekening efek dan subrekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
7. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Utang yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
8. Penyitaan adalah tindakan Jurusita untuk menguasai barang Penanggung Utang, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang menurut peraturan perundang- undangan.
9. Objek Sita adalah barang Penanggung Utang yang dapat dijadikan jaminan Utang.
10. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.
11. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Utang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Utang tertentu dengan menempatkannya di tempat tertentu.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kesatu Pejabat

(1) Menteri berwenang menunjuk pejabat untuk

melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan Penagihan terhadap Utang yang berasal dari dokumen dasar Penagihan yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

• Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
• Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
• Kepala Kantor Wilayah.

Terhadap pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b berwenang untuk:

• mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
• menerbitkan:

1. Surat Teguran;
2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. surat perintah melaksanakan Penyitaan;
5. surat permintaan Pemblokiran;
6. surat permintaan pencabutan Pemblokiran;
7. surat pencabutan sita;
8. surat penentuan harga limit;
9. pengumuman lelang;
10. pembatalan lelang;
11. surat perintah Penyanderaan; dan
12. surat lain yang diperlukan untuk Penagihan.

Terhadap pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf c berwenang untuk:

• mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
• melakukan pendampingan, asistensi, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kedua Jurusita

Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat-syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Jurusita.

(1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

• melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
• memberitahukan Surat Paksa;
• melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Utang berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
• melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita menjalankan tugas di wilayah kerja pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang mengangkatnya.

(3) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita berwenang

memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan Objek Sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Utang, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita.

Bagian Ketiga Penanggung Utang

Penagihan dilakukan terhadap:

• Penanggung Utang atas Pihak Yang Terutang orang pribadi; atau
• Penanggung Utang atas Pihak Yang Terutang Badan.

Penagihan terhadap Penanggung Utang atas Pihak Yang Terutang orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap:

• orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang dan Biaya Penagihan;
• istri atau suami dari Pihak Yang Terutang orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal tidak ada perjanjian pisah harta yang dibuktikan dengan akta notaris;
• seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan dari Pihak Yang Terutang yang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi yang bertanggung jawab atas Utang dan Biaya Penagihan sebesar:

1. jumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal Utang dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar daripada harta warisan yang belum terbagi; atau
2. seluruh Utang dan Biaya Penagihan, dalam hal Utang dan Biaya Penagihan lebih kecil daripada harta warisan yang belum terbagi;

• para ahli waris dari Pihak Yang Terutang yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi yang bertanggung jawab atas Utang dan Biaya Penagihan sebesar:

1. porsi harta warisan yang diterima oleh masing- masing ahli waris, dalam hal Utang dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar daripada harta warisan yang telah dibagi; atau
2. seluruh Utang dan Biaya Penagihan, dalam hal Utang dan Biaya Penagihan lebih kecil daripada harta warisan yang telah terbagi;

• wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas Utang dan Biaya Penagihan sebesar:

1. jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya, dalam hal Utang dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar daripada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
2. seluruh Utang dan Biaya Penagihan, dalam hal:

• Utang dan Biaya Penagihan lebih kecil daripada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
• pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; dan/atau
• pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas Utang dan Biaya Penagihan sebesar:

1. jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya, dalam hal Utang dan Biaya Penagihan sama atau lebih besar daripada jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
2. seluruh Utang dan Biaya Penagihan, dalam hal:

• Utang dan Biaya Penagihan lebih kecil daripada jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
• pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta orang yang berada dalam pengampuannya.

(1) Penagihan terhadap Penanggung Utang atas Pihak Yang

Terutang Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan terhadap:

• Pihak Yang Terutang Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang dan Biaya Penagihan; dan
• pengurus dari Pihak Yang Terutang Badan yang bertanggung jawab atas Utang dan Biaya Penagihan.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

• direksi, pengurus koperasi, pimpinan Badan, ketua yayasan, kepala perwakilan untuk bentuk usaha

tetap, kepala cabang untuk bentuk usaha tetap, penanggung jawab atau sekutu komplementer/sekutu aktif yang bertanggung jawab atau mewakili Badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang dan Biaya Penagihan untuk persekutuan komanditer;

• dewan komisaris atau pengawas untuk perseroan terbatas, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang dan Biaya Penagihan;
• pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk perseroan terbatas terbuka, meliputi:

• Pemegang Saham Mayoritas dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;
• pemegang saham lainnya selain pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/atau
• Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung; atau

1. untuk perseroan terbatas tertutup, meliputi:

• seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas; dan/atau
• Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung, bertanggung jawab atas Utang dan Biaya Penagihan secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pihak Yang Terutang Badan; dan/atau
• wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban kepabeanan dan Cukai dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang dan Biaya Penagihan.

Bagian Kesatu Dokumen Dasar Penagihan

(1) Dokumen dasar Penagihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

• surat penetapan, meliputi:

1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);

1. Surat Penetapan Pabean (SPP);
2. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
3. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
4. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
5. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); dan
6. surat penetapan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan Cukai;

• surat tagihan, meliputi:

1. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1); dan
2. surat tagihan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan Cukai;

• Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; dan/atau
• putusan badan peradilan pajak.

(2) STCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

angka 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

• dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala yang tidak dilunasi;
• untuk kekurangan Cukai dan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang ditemukan oleh pejabat pada Kantor Pelayanan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditemukannya kekurangan Cukai dan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan/atau
• untuk kekurangan Cukai dan pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang ditemukan oleh selain pejabat pada Kantor Pelayanan yang menerbitkan STCK-1, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya bukti temuan oleh Kepala Kantor Pelayanan.

(3) Kekurangan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan huruf c ditemukan karena:

• kesalahan hitung dalam dokumen pemberitahuan atau pemesanan pita Cukai;
• hasil pencacahan;
• kenaikan golongan pengusaha pabrik;
• penggolongan harga jual eceran per batang atau gram; dan/atau
• kesalahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan Cukai.

(4) STCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Jatuh Tempo Pembayaran

(1) Jatuh Tempo Pembayaran surat penetapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yakni 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal surat penetapan.

(2) Jatuh Tempo Pembayaran surat tagihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yakni 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan.

(3) Jatuh Tempo Pembayaran Keputusan Direktur Jenderal

mengenai keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf c yakni 60 (enam puluh) Hari sejak

tanggal keputusan.

(4) Jatuh Tempo Pembayaran putusan badan peradilan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d yakni 30 (tiga puluh) Hari sejak salinan putusan badan peradilan pajak diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(5) Tanggal diterima surat tagihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menggunakan:

• tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, surat elektronik, atau media antar lainnya; atau
• tanggal diterima oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal tagihan Cukai dikirim secara langsung.

Jatuh Tempo Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditunda, dalam hal Pihak

Yang Terutang mengajukan:

• keberatan; atau
• banding, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keberatan atau banding di bidang kepabeanan dan Cukai.

(1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

didahului dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan setelah 7 (tujuh) Hari sejak saat tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, dalam hal Penanggung Utang tidak melunasi Utang.

(3) Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Pihak Yang

Terutang yang telah mendapat persetujuan untuk menunda atau mengangsur pembayaran Utang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jurusita melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

sebelum tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sebelum penerbitan Surat Teguran, atau sebelum penerbitan Surat Paksa berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

(2) Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dalam hal diperoleh informasi:

• Penanggung Utang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
• Pihak Yang Terutang memindahtangankan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
• terdapat tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
• Badan akan dibubarkan oleh negara;
• terjadi Penyitaan atas Barang milik Pihak Yang Terutang oleh pihak ketiga; atau
• terdapat tanda kepailitan.

(3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

(1) Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam hal:

• Utang tidak dilunasi oleh Pihak Yang Terutang setelah 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
• terhadap Pihak Yang Terutang telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
• Pihak Yang Terutang tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan atau pengangsuran Utang.

(2) Surat Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c didasarkan pada sisa pokok Utang

ditambah bunga.

(3) Dalam hal terdapat Keputusan Direktur Jenderal

mengenai persetujuan penundaan atau pengangsuran Utang, Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:

• tidak diterbitkan; atau
• dibatalkan apabila telah diterbitkan.

(4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jurusita memberitahukan Surat Paksa dengan

pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa.

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita dan dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Utang atau pihak lain yang menerima salinan Surat Paksa.

(4) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat Paksa atas Pihak Yang Terutang orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita kepada:

• Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
• orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha Penanggung Utang, dalam hal Penanggung Utang yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.

Surat Paksa atas Pihak Yang Terutang Badan diberitahukan oleh Jurusita kepada:

• pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); atau
• pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dijumpai.

(1) Dalam hal Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit, Surat

Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Terutang dinyatakan bubar atau

dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan

atau likuidator.

(3) Dalam hal Pihak Yang Terutang tidak ditemukan dan

Pihak Yang Terutang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban kepabeanan dan Cukai, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

(1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Pasal 18, dan Pasal 19 menolak untuk menerima Surat

Paksa, Jurusita meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan

Pasal 19 menolak untuk menerima Surat Paksa dan Surat

Paksa dianggap telah diberitahukan.

(2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa kepada pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan

Pasal 19 tidak dapat diberitahukan, Surat Paksa

disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

(3) Dalam hal Pihak Yang Terutang tidak diketahui tempat

tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.

(4) Pengumuman Surat Paksa melalui media massa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Permintaan Bantuan Pemberitahuan Surat Paksa

(1) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa harus dilakukan

di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat dimaksud meminta bantuan untuk memberitahukan Surat Paksa dengan menerbitkan surat permohonan bantuan pemberitahuan Surat Paksa kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di provinsi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tersebut.

(3) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat

memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota atau kabupaten tempat kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tersebut.

(4) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan informasi mengenai pemberitahuan Surat Paksa yang telah dilakukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(5) Surat permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditembuskan kepada atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b yang diminta untuk memberikan bantuan dan atasan pejabat yang meminta bantuan.

(6) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b yang diminta untuk memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada pejabat yang meminta bantuan dengan dilampiri berita acara pemberitahuan Surat Paksa.

(7) Surat permohonan bantuan pemberitahuan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyampaian permintaan bantuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilengkapi dengan data pendukung untuk mempermudah proses Penagihan, meliputi:

• dokumen dasar Penagihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1);

• data alamat kantor atau alamat tempat tinggal Pihak Yang Terutang; dan
• informasi terkait lainnya jika ada.

PENYITAAN

Bagian Kesatu Penyitaan terhadap Objek Sita

(1) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh

empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan dan Utang tidak dilunasi oleh Penanggung Utang, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

(2) Surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

• nama Pihak Yang Terutang atau nama Pihak Yang Terutang dan Penanggung Utang;
• nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;

• tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
• nama Jurusita; dan
• perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

(3) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita

berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal Objek Sita berada di luar wilayah kerja pejabat

yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat dimaksud meminta bantuan dengan surat permohonan bantuan pelaksanaan Penyitaan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek Sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

(5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus membantu dan memberitahukan pelaksanaan surat perintah melaksanakan Penyitaan kepada pejabat yang meminta bantuan segera setelah Penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan berita acara pelaksanaan sita.

(6) Penyampaian permohonan bantuan pelaksanaan

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan data pendukung yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam proses Penyitaan, meliputi:

• data Objek Sita; dan
• informasi terkait lainnya jika ada.

(7) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan dilakukan oleh pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita untuk melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di provinsi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tersebut.

(8) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan dilakukan oleh pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita untuk melaksanakan Penyitaan di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota atau kabupaten tempat kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tersebut.

(9) Pejabat yang memerintahkan Jurusita untuk

melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) harus memberitahukan pelaksanaan Penyitaan yang telah dilakukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek Sita berada.

(10) Surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(11) Surat permohonan bantuan pelaksanaan Penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(12) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Objek Sita, meliputi:

• Barang milik Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan
• Barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan Utang tertentu.

(2) Pemisahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan pemisahan harta yang tercantum dalam perjanjian perkawinan yang dibuktikan dengan akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dilakukan Penyitaan, meliputi:

• Barang bergerak; dan
• Barang tidak bergerak.

(4) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, dapat berupa:

• uang tunai, termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya;
• logam mulia, perhiasan emas, permata, dan sejenisnya;
• harta kekayaan Penanggung Utang yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan;
• harta kekayaan Penanggung Utang yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya, yang memiliki nilai tunai;
• surat berharga, meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di pasar modal;
• surat berharga, meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal;
• piutang;
• penyertaan modal pada perusahaan lain;
• kendaraan bermotor;
• pesawat terbang; dan
• kapal dengan berat kotor kurang dari 20 (dua puluh) meter kubik.

(5) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, dapat berupa:

• tanah dan/atau bangunan; dan
• kapal dengan berat kotor paling sedikit 20 (dua

puluh) meter kubik.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penyitaan

(1) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita harus:

• memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita;
• memperlihatkan surat perintah melaksanakan Penyitaan;
• memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan; dan
• membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.

(2) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Utang, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita, dan dapat dipercaya.

(3) Dalam hal Penanggung Utang menolak untuk

menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita:

• mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita; dan
• menandatangani berita acara pelaksanaan sita tersebut bersama saksi.

(4) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh

Penanggung Utang atau Penanggung Utang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita dan saksi, dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah daerah setempat sekurang- kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

(5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

(6) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan

kepada Penanggung Utang dan dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita, di tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat umum.

(7) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang

bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang terdaftar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b membuat surat pemberitahuan Penyitaan dan permohonan pencatatan atas sita.

(8) Surat pemberitahuan Penyitaan dan permohonan

pencatatan atas sita Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada instansi tempat kepemilikan Barang dimaksud terdaftar, termasuk kepada:

• Kepolisian Republik Indonesia, untuk Barang

bergerak yang kepemilikannya terdaftar;

• Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
• Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal; atau
• Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk pesawat terbang.

(9) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang tidak

bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga kepada pemerintah daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

(10) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) huruf a dan huruf b akan melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Utang yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus pidana, pejabat dimaksud membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan Barang milik Penanggung Utang yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus pidana kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

(11) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Utang

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan, setelah pembuktian selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Utang.

(12) Surat pemberitahuan Penyitaan dan permohonan

pencatatan atas sita Barang bergerak yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(13) Surat pemberitahuan Penyitaan dan permohonan

pencatatan atas sita Barang tidak bergerak yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(14) Surat pemberitahuan Barang milik Penanggung Utang

yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.

(2) Penempelan segel sita sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat, dan bentuk Barang sitaan.

(3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

memuat:

• kata "DISITA";
• nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
• larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, dan merusak Barang yang disita.

(4) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan, dalam hal:

• nilai Barang sitaan yang tidak cukup untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan; atau
• hasil lelang, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang tidak cukup untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan.

(1) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan Barang

bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap Barang tidak bergerak.

(2) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak

yang disita ditentukan oleh Jurusita dengan memperhatikan jumlah Utang dan Biaya Penagihan serta kemudahan penjualan atau pencairannya.

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang sitaan diperkirakan cukup untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan.

(4) Dalam memperkirakan nilai Barang yang disita, Jurusita

dapat meminta bantuan penilaian kepada pejabat penilai.

(1) Barang sitaan dititipkan kepada Penanggung Utang,

kecuali menurut Jurusita, Barang sitaan perlu disimpan di kantor pejabat atau di tempat lain.

(2) Dasar pertimbangan Jurusita untuk menentukan tempat

penitipan atau penyimpanan Barang sitaan, berupa:

• risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan; dan
• jenis, sifat, ukuran, atau jumlah Barang sitaan.

(3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

• Lembaga Jasa Keuangan;
• kantor pegadaian;
• kantor pos;
• kantor aparat pemerintah daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita, dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Utang;
• Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan
• tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Penanggung Utang yang Tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perbankan, Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap harta

kekayaan Penanggung Utang yang tersimpan dan/atau dikelola pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan melakukan Pemblokiran terlebih dahulu.

(2) Untuk melaksanakan Pemblokiran, pejabat

menyampaikan permintaan Pemblokiran kepada:

• kantor pusat atau divisi pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang bertanggung jawab melakukan Pemblokiran dan/atau pemberian informasi; atau
• unit vertikal Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang mengelola Rekening Keuangan Penanggung Utang yang bersangkutan, bagi Penanggung Utang yang telah diketahui nomor Rekening Keuangannya.

(3) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan dalam surat permintaan Pemblokiran harta kekayaan Penanggung Utang dan bukan Penanggung Utang yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) dilampiri dengan:

• salinan Surat Paksa dan/atau daftar Surat Paksa; dan
• salinan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b melakukan permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar jumlah Utang termasuk bunga dan Biaya Penagihan.

(3) Perhitungan bunga dalam Utang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan bunga maksimal yang tercantum dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2).

(4) Dalam hal terdapat perbedaan mengenai identitas

Penanggung Utang yang terdapat pada data Lembaga Jasa

Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi identitas yang digunakan berdasarkan dokumen:

• Kartu Tanda Penduduk;
• akta pendirian berikut perubahannya atau dokumen lain yang dipersamakan;
• Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
• paspor atau dokumen yang menunjukkan identitas diri untuk warga negara asing.

(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) dilakukan secara tertulis.

(2) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atas:

• seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang; dan
• saldo harta kekayaan Penanggung Utang.

(3) Permintaan pemberitahuan nomor Rekening Keuangan

dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat permintaan pemberitahuan nomor Rekening Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang pada Lembaga Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap permintaan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32, Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya wajib melakukan Pemblokiran terhadap Penanggung Utang yang identitasnya tercantum dalam permintaan Pemblokiran sebesar jumlah Utang dan Biaya Penagihan.

(2) Terhadap permintaan pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Lembaga Jasa Keuangan:

• memberitahukan seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang; dan
• memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Utang yang terdapat pada seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang.

(3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara seketika setelah permintaan Pemblokiran diterima.

(4) Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga

Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya wajib memberitahukan seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

(5) Terhadap pemberitahuan seluruh nomor Rekening

Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b memberikan bukti penerimaan.

(6) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b dapat mengajukan kembali permintaan pemberitahuan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang setelah diterima pemberitahuan dari Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diketahui saldo harta kekayaan Penanggung Utang kurang dari jumlah Utang dan Biaya Penagihan.

(7) Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga

Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya wajib memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Utang paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Pemberitahuan seluruh nomor Rekening Keuangan

Penanggung Utang dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) dituangkan dalam surat penyampaian informasi nomor Rekening Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya membuat berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

• nomor dan tanggal permintaan Pemblokiran;
• Hari, tanggal, dan waktu diterima permintaan Pemblokiran oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya;
• Hari, tanggal, dan waktu dilaksanakan Pemblokiran oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan,

Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya;

• nama, nomor identitas, dan alamat Penanggung Utang; dan
• nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang yang telah dilakukan Pemblokiran oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

(3) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Penanggung Utang segera setelah dilaksanakan Pemblokiran.

(4) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sejak diterimanya permintaan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya tidak diizinkan melakukan pemindahbukuan dan/atau penarikan atas saldo dalam Rekening Keuangan Penanggung Utang yang telah diblokir, kecuali terdapat permintaan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(2) Dalam hal terdapat informasi dan/atau data yang

menunjukkan:

• ketidaksesuaian Hari, tanggal, dan waktu diterimanya permintaan Pemblokiran sebagaimana tertera pada tanda terima permintaan Pemblokiran dengan berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan;
• adanya jeda waktu yang signifikan antara waktu diterimanya permintaan Pemblokiran dan pelaksanaan Pemblokiran; dan/atau
• jumlah saldo harta kekayaan pada Rekening Keuangan Penanggung Utang yang diragukan kebenarannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b mengajukan permintaan pemberitahuan rincian transaksi atas Rekening Keuangan Penanggung Utang kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

(3) Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa

Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya memberikan jawaban paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

permintaan pemberitahuan rincian transaksi.

(1) Pencabutan blokir sebelum dilaksanakan Penyitaan,

dilakukan, dalam hal:

• Penanggung Utang membayar Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Utang yang telah diblokir sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
• Penanggung Utang melunasi Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 atau Pasal 9;

• Penanggung Utang dapat meyakinkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang dan Biaya Penagihan;
• Penanggung Utang dapat meyakinkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan membuktikan bahwa harta kekayaan yang diblokir tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan;
• terdapat putusan badan peradilan pajak;
• hak untuk melakukan Penagihan atas Utang yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran telah kedaluwarsa; dan/atau
• telah dilakukan Pemblokiran yang melebihi jumlah Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.

(2) Terhadap Pemblokiran yang dilakukan melebihi jumlah

Utang dan Biaya Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, pencabutan blokir dilakukan terhadap nilai yang melebihi jumlah Utang dan Biaya Penagihan.

(1) Pembayaran Utang dan Biaya Penagihan dengan

menggunakan harta kekayaan Penanggung Utang yang telah diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan melampirkan:

• cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak atau yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan;
• cetakan kode billing untuk pembayaran Utang; dan
• surat permintaan pemindahbukuan kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagai pelunasan Utang dan

Biaya Penagihan dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir.

(3) Permohonan penggunaan harta kekayaan Penanggung

Utang yang telah diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat permohonan penggunaan harta kekayaan yang diblokir untuk membayar Utang dan Biaya Penagihan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Permintaan pemindahbukuan sebagai pelunasan Utang

dan Biaya Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam surat permintaan pemindahbukuan dari pihak pemilik harta kekayaan yang diblokir kepada pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagai pelunasan Utang dan Biaya Penagihan dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan

yang diblokir untuk membayar Utang dan Biaya Penagihan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan tembusan kepada Penanggung Utang, yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37.

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan

pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya melakukan:

• pencabutan blokir; dan
• pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh pejabat.

(3) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan

harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan sesuai permintaan pencabutan blokir yang diajukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan tembusan kepada Penanggung Utang.

(2) Permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam surat permintaan pencabutan blokir harta kekayaan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal setelah saldo harta kekayaan Penanggung

Utang yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya diketahui dan Penanggung Utang tidak melunasi Utang dan Biaya Penagihan, Jurusita melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung

Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan jumlah yang mencukupi untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.

(3) Terhadap Penyitaan atas saldo harta kekayaan

Penanggung Utang, Jurusita:

• membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh:

1. Jurusita;
2. Penanggung Utang;
3. saksi-saksi; dan/atau
4. pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya; dan

• menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada:

1. Penanggung Utang; dan/atau
2. pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

(1) Pembayaran Utang dan Biaya Penagihan dengan

menggunakan harta kekayaan Penanggung Utang yang telah disita sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan melampirkan:

• cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak atau yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan; dan
• cetakan kode billing untuk pembayaran Utang.

(3) Permohonan pembayaran Utang dan Biaya Penagihan

dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Utang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat permohonan penggunaan harta kekayaan yang disita untuk membayar Utang dan Biaya Penagihan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan

yang disita untuk membayar Utang dan Biaya Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan tembusan kepada Penanggung Utang, yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan

pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya melakukan:

• pencabutan blokir; dan
• melakukan pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh pejabat.

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b menyampaikan surat pencabutan sita kepada Penanggung Utang dengan tembusan kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya setelah pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

(2) Surat pencabutan sita atas harta kekayaan yang

tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Keempat Penyitaan Surat Berharga yang Diperdagangkan di Pasar Modal

(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap surat

berharga milik Penanggung Utang yang diperdagangkan di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf e, dengan melakukan Pemblokiran terlebih dahulu.

(2) Pelaksanaan Pemblokiran surat berharga milik

Penanggung Utang, didahului dengan penyampaian permintaan:

• pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang; dan
• pemberitahuan atas saldo harta kekayaan Penanggung Utang, oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b yang ditujukan kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal.

(3) Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal wajib

memberitahukan nomor Rekening Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Setelah mengetahui nomor Rekening Keuangan dan saldo

harta kekayaan Penanggung Utang, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b menyampaikan permintaan pemberitahuan Pemblokiran Rekening Keuangan yang terdapat pada Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan:

• nama pemegang Rekening Keuangan;
• nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang; dan
• alasan perlunya dilakukan Pemblokiran.

(5) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilampiri dengan:

• salinan Surat Paksa dan/atau daftar Surat Paksa; dan
• salinan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemblokiran dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b dapat mengajukan kembali permintaan pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang setelah diterima pemberitahuan dari Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diketahui saldo harta kekayaan Penanggung Utang kurang dari Utang dan Biaya Penagihan.

(8) Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal wajib

memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Utang

paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Terhadap pemberitahuan seluruh nomor Rekening

Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b memberikan bukti penerimaan.

(10) Permintaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung

Utang dan bukan Penanggung Utang yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat permintaan Pemblokiran harta kekayaan Penanggung Utang dan bukan Penanggung Utang yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(11) Pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung

Utang dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penyampaian informasi nomor Rekening Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Utang pada Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal membuat berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

• nomor dan tanggal permintaan Pemblokiran;
• hari, tanggal, dan waktu diterima permintaan Pemblokiran oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal;
• hari, tanggal, dan waktu dilaksanakan Pemblokiran oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal;
• nama, nomor identitas, dan alamat Penanggung Utang; dan
• nomor Rekening Keuangan Penanggung Utang yang telah dilakukan Pemblokiran oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal.

(3) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, Otoritas Jasa Keuangan, dan Penanggung Utang segera setelah dilaksanakan Pemblokiran.

(1) Pencabutan blokir sebelum dilaksanakan Penyitaan

terhadap surat berharga milik Penanggung Utang yang diperdagangkan di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dalam hal:

• Penanggung Utang melunasi Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 atau Pasal 9;

• Penanggung Utang menyerahkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 atau Pasal 9;

• Penanggung Utang dapat meyakinkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang dan Biaya Penagihan;
• Penanggung Utang dapat meyakinkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan membuktikan bahwa harta kekayaan yang diblokir tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan;
• terdapat putusan badan peradilan pajak;
• hak untuk melakukan Penagihan atas Utang yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran telah kedaluwarsa; dan/atau
• telah dilakukan Pemblokiran yang melebihi jumlah Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.

(2) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan:

• milik Penanggung Utang, termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung Utang, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2);

• tidak sedang dijaminkan atas pelunasan Utang tertentu; dan
• Barang yang mudah dijual atau dicairkan.

(3) Terhadap pelaksanaan pencabutan blokir atas Barang

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang lain yang diserahkan.

(4) Terhadap Pemblokiran yang dilakukan melebihi jumlah

Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, pencabutan blokir dilakukan terhadap nilai yang melebihi jumlah Utang dan Biaya Penagihan.

(1) Pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan blokir yang diajukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Penanggung Utang.

(2) Permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam surat permintaan pencabutan blokir atas Rekening Keuangan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal berita acara Pemblokiran atau dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) telah diterima dan Penanggung Utang tetap tidak melunasi Utang dan Biaya Penagihan, Jurusita melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan terhadap surat berharga milik Penanggung

Utang yang diperdagangkan di pasar modal dilaksanakan sampai dengan jumlah yang mencukupi untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 atau Pasal 9.

(3) Terhadap Penyitaan atas surat berharga milik

Penanggung Utang yang diperdagangkan di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita:

• membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh:

1. Jurusita;
2. Penanggung Utang;
3. saksi-saksi; dan/atau
4. pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal; dan

• menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada:

1. Penanggung Utang; dan/atau
2. pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal.

Bagian Kelima Penyitaan Surat Berharga yang Tidak Diperdagangkan di Pasar Modal, Piutang, dan Penyertaan Modal

(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap:

• surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf f;
• piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(4) huruf g; dan

• penyertaan modal pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf h, dengan melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan/atau nilai nominal atau nilai perkiraan Barang sitaan dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a.

(2) Jurusita membuat:

• berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Utang kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam hal Barang sitaan merupakan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
• berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari Penanggung Utang kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam hal Barang sitaan merupakan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
• akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari Penanggung Utang kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam hal Barang sitaan merupakan penyertaan modal pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Lampiran berita acara pelaksanaan sita sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Berita acara pengalihan hak surat berharga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada

perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berita acara pengalihan hak surat berharga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b minimal memuat:

• Hari dan tanggal berita acara;

• nomor dan tanggal surat perintah melaksanakan Penyitaan;
• nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita;
• nama dan nomor identitas Penanggung Utang; dan
• jenis dan nilai Barang sitaan.

(2) Akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada

perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c minimal memuat:

• Hari dan tanggal akta;
• nama dan nomor identitas Penanggung Utang;
• nomor akta pendirian perusahaan tempat penyertaan modal berikut perubahannya; dan
• nilai dan nama perusahaan tempat penyertaan modal.

(3) Berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak

ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Utang, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita, dan dapat dipercaya.

(4) Dalam hal Penanggung Utang menolak untuk

menandatangani berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Utang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, atau Penanggung Utang patut diduga melakukan tindak pidana, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita.

(5) Dalam hal Penanggung Utang menolak untuk

menandatangani berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jurusita:

• mencantumkan alasan penolakan; dan
• menandatangani berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak tersebut bersama saksi.

(6) Berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(7) Salinan berita acara atau akta persetujuan pengalihan

hak disampaikan kepada Penanggung Utang dan pihak yang berkewajiban membayar Utang atau perusahaan tempat penyertaan modal.

Bagian Keenam Penjualan Barang Sitaan

(1) Dalam hal Penanggung Utang tidak melunasi Utang dan

Biaya Penagihan setelah dilakukan Penyitaan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b berwenang:

• melakukan pengumuman dan penjualan secara lelang atas Barang sitaan dengan ketentuan:

1. pengumuman lelang dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan; dan
2. penjualan secara lelang atas Barang sitaan melalui kantor lelang negara dilakukan setelah

lewat waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengumuman lelang; atau

• menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang segera setelah lewat waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan.

(2) Dalam menentukan harga limit untuk penjualan Barang

sitaan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan menentukan harga jual untuk Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat meminta

bantuan penilaian kepada pejabat penilai.

(3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 1 diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan oleh pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang.

(2) Dalam hal penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena Barang sitaan dibebani hak tanggungan atau jaminan fidusia, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat:

• melaksanakan penjualan secara lelang; atau
• membuat pernyataan bersedia mengangkat Penyitaan agar penjualan dapat dilaksanakan oleh pihak yang memiliki hak tanggungan atau jaminan fidusia, setelah membuat kesepakatan dengan pihak yang memiliki hak tanggungan atau jaminan fidusia.

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dibuat dengan memperhatikan pembayaran Utang dan Biaya Penagihan secara optimal.

(4) Dalam hal Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) telah dilakukan penjualan secara lelang, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b mencabut sita.

(1) Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari

penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf b dapat berupa:

• uang tunai, termasuk mata uang asing dan uang

elektronik atau uang dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• surat berharga, yang dapat berupa:

1. harta kekayaan Penanggung Utang yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan;
2. harta kekayaan Penanggung Utang yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya, yang memiliki nilai tunai;
3. obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di pasar modal;
4. obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal;
5. piutang;
6. penyertaan modal pada perusahaan lain; atau
7. surat berharga lainnya; dan

• Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

(2) Terhadap harta kekayaan Penanggung Utang yang

tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b meminta kepada pihak Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang.

(3) Terhadap surat berharga yang diperdagangkan di pasar

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b menyampaikan permintaan pencabutan blokir kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor pasar modal.

(4) Setelah menyampaikan permintaan pencabutan blokir

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b melakukan penjualan surat berharga milik Penanggung Utang di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(5) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b angka 5, pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat:

• menjual piutang; atau
• meminta pihak yang berkewajiban membayar Utang menyetor pembayaran langsung ke kas negara, untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan.

(6) Terhadap Barang yang mudah rusak atau cepat busuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat menjual Barang dimaksud untuk pelunasan Utang dan Biaya Penagihan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b.

(7) Penjualan atas Barang sitaan yang penjualannya

dikecualikan dari penjualan secara lelang selain pemindahbukuan harta kekayaan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita

acara pelaksanaan penjualan Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang selain pemindahbukuan harta kekayaan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan.

(8) Berita acara pelaksanaan penjualan Barang sitaan yang

penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang selain pemindahbukuan harta kekayaan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan:

• permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang kepada pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Penanggung Utang; dan
• surat pencabutan sita kepada Penanggung Utang dengan tembusan kepada pihak Lembaga Jasa Keuangan.

(2) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling banyak sebesar jumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.

(3) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan

harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan:

• cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak atau yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan; dan
• cetakan kode billing untuk pembayaran Utang.

(4) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan

pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pihak Lembaga Jasa Keuangan secara seketika melakukan:

• pencabutan blokir; dan
• pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) huruf a dan huruf b.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b dapat melakukan permintaan Pemblokiran kembali terhadap harta kekayaan Penanggung Utang yang telah dilakukan pencabutan blokir dengan menyampaikan kembali permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b atau Jurusita yang menerima hasil penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), harus

menyetorkan ke kas negara untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan.

(2) Sisa Barang sitaan beserta kelebihan uang hasil lelang

dikembalikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Penanggung

Utang segera setelah lelang dilakukan dan dituangkan dalam berita acara pengembalian Barang sitaan dan kelebihan uang hasil lelang.

(3) Berita acara pengembalian Barang sitaan dan kelebihan

uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf HH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Pencabutan Sita

(1) Pencabutan sita dilaksanakan, dalam hal:

• Penanggung Utang telah melunasi Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
• adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak; atau
• terdapat kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, meliputi:

• Barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial, dan/atau bencana alam;
• Penanggung Utang menyerahkan Barang lain kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam hal Barang sitaan berupa Barang bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf i, huruf j, dan huruf k, serta Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);
• Penanggung Utang dapat meyakinkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang dan Biaya Penagihan;
• Penanggung Utang dapat meyakinkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang dan Biaya Penagihan;
• Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
• hak untuk melakukan Penagihan atas Utang yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kedaluwarsa;
• Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 2 atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang

sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b; dan/atau

• Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 2 atau penjualan Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b tetapi tidak terjual dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b mendapatkan Barang lain.

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dan huruf h merupakan:

• milik Penanggung Utang, termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung Utang kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2);

• nilainya paling sedikit sama dengan Utang dan Biaya Penagihan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
• Barang yang setara atau lebih mudah dijual atau dicairkan dari Barang yang telah disita; dan
• tidak sedang dijaminkan atas pelunasan Utang tertentu.

(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita atas Barang lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf h, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan atau didapatkan.

(5) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan disampaikan oleh

Jurusita kepada Penanggung Utang dan instansi yang terkait.

(6) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Permintaan Pencegahan

(1) Dalam hal telah dilakukan upaya:

• penjualan Barang sitaan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 2; atau
• penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari

penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat mengusulkan Pencegahan.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya

dapat dilakukan terhadap Penanggung Utang yang:

• mempunyai Utang paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
• diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang.

(3) Penanggung Utang diragukan iktikad baiknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal:

• tidak melunasi Utang baik sekaligus maupun angsuran, walaupun telah diberitahukan Surat Paksa; dan/atau
• menyembunyikan atau memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang.

(4) Untuk kepentingan Pencegahan, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat melakukan bedah kasus bersama dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c untuk mendalami iktikad baik Penanggung Utang yang diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Hasil pelaksanaan bedah kasus sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara bedah kasus Pencegahan.

(6) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal

Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:

• Objek Sita tidak dapat ditemukan;
• hak untuk melakukan Penagihan akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
• berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Utang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
• terdapat tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
• terdapat tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

(7) Berita acara bedah kasus Pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf JJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b mengajukan permintaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Terhadap permintaan Pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai Pencegahan.

(3) Keputusan Menteri mengenai Pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:

• identitas Penanggung Utang yang dikenakan Pencegahan;
• alasan untuk melakukan Pencegahan; dan
• jangka waktu Pencegahan.

(4) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang

sebagai Penanggung Utang atas Pihak Yang Terutang Badan atau ahli waris.

(5) Pencegahan terhadap Penanggung Utang tidak

mengakibatkan hapusnya Utang dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

(6) Jangka waktu Pencegahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

(7) Permintaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam surat permintaan Pencegahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan

Keputusan Menteri mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.

(2) Penyampaian Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan surat permintaan Pencegahan.

(1) Dalam hal terdapat keadaan yang mendesak, Direktur

Jenderal dapat meminta secara langsung disertai surat permintaan Pencegahan kepada pejabat imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi untuk melakukan Pencegahan.

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa tanda Penanggung Utang akan meninggalkan Indonesia atau melarikan diri ke luar negeri.

(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri harus

menyampaikan Keputusan Menteri mengenai Pencegahan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Direktur Jenderal menyampaikan Keputusan Menteri mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 ke alamat domisili Penanggung Utang, keluarga Penanggung Utang, atau perwakilan negara Penanggung Utang di Indonesia paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.

Ba