Pasal 10

(1) Dokumen dasar Penagihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

• surat penetapan, meliputi:

1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);

1. Surat Penetapan Pabean (SPP);
2. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
3. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
4. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
5. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); dan
6. surat penetapan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan Cukai;

• surat tagihan, meliputi:

1. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1); dan
2. surat tagihan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan Cukai;

• Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; dan/atau
• putusan badan peradilan pajak.

(2) STCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

angka 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

• dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala yang tidak dilunasi;
• untuk kekurangan Cukai dan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang ditemukan oleh pejabat pada Kantor Pelayanan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditemukannya kekurangan Cukai dan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan/atau
• untuk kekurangan Cukai dan pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang ditemukan oleh selain pejabat pada Kantor Pelayanan yang menerbitkan STCK-1, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya bukti temuan oleh Kepala Kantor Pelayanan.

(3) Kekurangan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan huruf c ditemukan karena:

• kesalahan hitung dalam dokumen pemberitahuan atau pemesanan pita Cukai;
• hasil pencacahan;
• kenaikan golongan pengusaha pabrik;
• penggolongan harga jual eceran per batang atau gram; dan/atau
• kesalahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan Cukai.

(4) STCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Jatuh Tempo Pembayaran