Pasal 58

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b mengajukan permintaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Terhadap permintaan Pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai Pencegahan.

(3) Keputusan Menteri mengenai Pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:

• identitas Penanggung Utang yang dikenakan Pencegahan;
• alasan untuk melakukan Pencegahan; dan
• jangka waktu Pencegahan.

(4) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang

sebagai Penanggung Utang atas Pihak Yang Terutang Badan atau ahli waris.

(5) Pencegahan terhadap Penanggung Utang tidak

mengakibatkan hapusnya Utang dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

(6) Jangka waktu Pencegahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

(7) Permintaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam surat permintaan Pencegahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.