BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut

BAPPENAS, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

(2) BAPPENAS dipimpin oleh Kepala.

BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPPENAS menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
• penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;
• penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
• penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
• pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 4

• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
• pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber- sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan
• pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPENAS.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

BAPPENAS terdiri atas:

• Kepala;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Ekonomi;
• Deputi Bidang Pengembangan Regional;
• Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
• Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
• Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
• Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
• Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
• Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; dan
• Inspektorat Utama.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 5

Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BAPPENAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPENAS.

Kepala dijabat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan BAPPENAS;
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPENAS;
• pembinaan …
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPENAS;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 6

Bagian Keempat Deputi Bidang Ekonomi

(1) Deputi Bidang Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Ekonomi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro, analisis investasi proyek infrastruktur, serta koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro serta perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ekonomi;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi;
• analisis investasi proyek infrastruktur;
• penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
• penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
• pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;
• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 7

Bagian Kelima Deputi Bidang Pengembangan Regional

(1) Deputi Bidang Pengembangan Regional berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengembangan Regional dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro regional, serta koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Pengembangan Regional menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro regional serta perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
• penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
• penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
• pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 8

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keenam Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

(1) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
• penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
• penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
• pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 9

• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

(1) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
• penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
• penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 10

• pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

(1) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
• penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Daerah;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 11

• penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
• pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesembilan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

(1) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dipimpin

oleh Deputi.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pengoordinasian kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan nasional;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 12

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
• penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;
• penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
• pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesepuluh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

(1) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dipimpin Deputi.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pendanaan pembangunan nasional serta pengembangan kerja sama pembangunan internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan nasional;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 13

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pendanaan pembangunan nasional;
• pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengembangan kerjasama pembangunan internasional;
• penyusunan rencana pendanaan pembangunan pusat dan daerah;
• penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
• pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan nasional;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan nasional; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesebelas Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

(1) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional serta melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

www.peraturan.go.id

2015, No.113 14

• pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
• pengelolaan sistem pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan nasional;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keduabelas Inspektorat Utama

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BAPPENAS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BAPPENAS;
• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BAPPENAS terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
• penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPENAS;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 15

Bagian Ketigabelas Pusat

(1) Di lingkungan BAPPENAS dapat dibentuk Pusat sebagai unsur

pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPENAS.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling banyak 3 (tiga) Pusat.

Bagian Keempatbelas Besaran Organisasi

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri

atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

(1) Deputi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Direktorat.

(2) Direktorat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan

kelompok jabatan fungsional.

(1) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 2 (dua) Inspektorat dan

1 (satu) Bagian Tata Usaha.

(2) Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(3) Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(1) Pusat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu)

Subbagian Tata Usaha.

(2) Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 16

Bagian Kelimabelas Jabatan Fungsional

Di lingkungan BAPPENAS dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAPPENAS harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BAPPENAS.

BAPPENAS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BAPPENAS.

Setiap unsur di lingkungan BAPPENAS dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAPPENAS maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 17

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama adalah jabatan

struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur adalah jabatan

struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah

jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural

eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(1) Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPENAS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Semua unit organisasi dan sumberdaya yang ada di lingkungan BAPPENAS juga melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPPENAS ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.113 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2015

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015

,

www.peraturan.go.id